DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hari dan Jam Kerja, Cuti, Pakaian DInas Aparatur Pemerintah Desa, Pengawasan dan Pembinaan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan integritas kinerja, profesional, disiplin, motivasi kerja dan wibawa untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu mengatur hari dan jam kerja, cuti, dan pakaian dinas bagi Aparatur Pemerintah Desa;
c.bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penegakkan disiplin dan etika Aparatur Pemerintah Desa, perlu menyusun pedoman teknis; dan
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Hari dan Jam Kerja, Cuti, dan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang SALINAN Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI DAN JAM KERJA, CUTI, DAN PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa dan/atau Staf Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa pada Pemerintah Daerah.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
12.Staf Perangkat Desa adalah tenaga administrasi atau teknis untuk mendukung tugas-tugas Perangkat Desa.
13.Hari Kerja Pemerintah Desa adalah hari operasional bagi Pemerintah Desa untuk kepentingan pelayanan publik.
14.Hari Kerja Aparatur Pemerintah Desa adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Aparatur Pemerintah Desa.
15.Jam Kerja Pemerintah Desa adalah rentang waktu operasional bagi Pemerintah Desa untuk kepentingan pelayanan publik.
16.Jam Kerja Aparatur Pemerintah Desa adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Aparatur Pemerintah Desa.
17.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
18.Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas kedinasan.
20.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
21.Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Aparatur Pemerintah Desa sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta Atributnya.
22.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
23.Pakaian Dinas Upacara Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PDU Kepala Desa adalah Pakaian Dinas Kepala Desa yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
24.Pakaian Sipil Lengkap Perangkat Desa dan/atau Staf Perangkat Desa yang selanjutnya disebut PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh Perangkat Desa dan/atau Staf Perangkat Desa yang akan dilantik menjadi Perangkat Desa.
25.Pakaian Adat adalah pakaian adat khas Daerah yang memiliki model tersendiri digunakan pada acara khusus memiliki nuansa kedaerahan, warna dan corak spesifik yang diakui sebagai ciri khas Daerah.

BAB II

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

(1)Hari Kerja Pemerintah Desa sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(2)Hari Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari senin, selasa, rabu, kamis, dan jumat.

Pasal 3

(1)Jam Kerja Pemerintah Desa dan Jam Kerja Aparatur Pemerintah Desa sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.
(2)Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pengaturan sebagai berikut:
1. a.hari Senin-Kamis : pukul 07.30-16.00 WIB; dan
2. b.hari Jumat : pukul 07.30-11.00 WIB.

Pasal 4

Jam Kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Kehadiran Aparatur Pemerintah Desa dalam Hari Kerja dan Jam Kerja dibuktikan dengan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai kendali kehadiran kerja.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Hari Kerja dan Jam Kerja efektif berupa hasil cetak daftar hadir elektronik untuk kedatangan dan kepulangan secara periodik.
(3)Dalam hal Pemerintah Desa belum memiliki kendali kehadiran kerja secara elektronik, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan daftar hadir secara manual yang memuat paraf Aparatur Pemerintah Desa untuk kedatangan dan kepulangan yang diketahui oleh Kepala Desa.
(4)Format daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rekapitulasi daftar hadir Aparatur Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai dasar pemberian penghasilan tetap dan/atau tambahan tunjangan Aparatur Pemerintah Desa.
(2)Pemberian penghasilan tetap dan/atau tambahan tunjangan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dengan dilampiri kelengkapan administrasi sebagai berikut:
1. a.cetak pembaharuan rekapitulasi data Aparatur Pemerintah Desa sesuai pada sistem informasi Aparatur Pemerintahan Desa untuk setiap bulannya; dan
2. b.dokumen bukti kendali kehadiran kerja Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

(1)Aparatur Pemerintah Desa yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.tingkat kehadiran kurang dari 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender diberikan penghasilan tetap dan/atau tambahan tunjangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
2. b.dalam hal pada bulan berikutnya tingkat kehadiran kurang dari 12 (dua belas) hari kerja secara berturut- turut dari bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan penghasilan tetap dan/atau tambahan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen);
3. c.dalam hal tingkat kehadiran kurang dari 12 (dua belas) hari kerja selama 3 (tiga) bulan atau lebih secara berturut-turut dari bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan penghasilan tetap dan/atau tambahan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen) dan ditangguhkan pembayarannya sampai dengan tingkat kehadiran lebih dari 12 (dua belas) hari kerja selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
(3)Pembayaran penghasilan tetap dan/atau tambahan tunjangan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

CUTI

Pasal 8

(1)Aparatur Pemerintah Desa berhak mendapatkan dan mengambil Cuti.
(2)Cuti Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Cuti tahunan;
2. b.Cuti besar;
3. c.Cuti sakit;
4. d.Cuti melahirkan;
5. e.Cuti karena alasan penting; dan
6. f.Cuti bersama.
(3)Cuti diberikan secara tertulis oleh Pejabat Yang Berwenang.
(4)Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
1. a.Camat berwenang memberikan Cuti kepada Kepala Desa; dan
2. b.Kepala Desa berwenang memberikan Cuti kepada Perangkat Desa dan/atau Staf Perangkat Desa.
(5)Format permohonan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bagi Aparatur Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Dalam hal Kepala Desa melaksanakan Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, maka tugas Kepala Desa yang berhalangan dilaksanakan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal Perangkat Desa dan/atau Staf Perangkat Desa melaksanakan Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, maka tugas Perangkat Desa dan/atau Staf Perangkat Desa yang berhalangan dilaksanakan oleh pelaksana tugas Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam hal Kepala Desa berhalangan atau dalam masa pemberhentian sementara maka Pejabat Yang Berwenang memberikan Cuti kepada Perangkat Desa dan/atau Staf Perangkat Desa adalah Camat.
(4)Aparatur Pemerintah Desa yang melaksanakan Cuti melebihi batas waktu yang ditentukan dan/atau melaksanakan Cuti tidak sesuai ketentuan, dianggap tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
(5)Selama menjalankan Cuti, Aparatur Pemerintah Desa tetap menerima penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, setelah permohonan diajukan dan persyaratan dinyatakan lengkap permohonan Cuti dapat diproses.
(7)Dalam hal Pejabat Yang Berwenang memberikan persetujuan atas Cuti yang diajukan, Pejabat Yang Berwenang menerbitkan surat Cuti paling lama 5 (lima) Hari Kerja.

Pasal 10

(1)Aparatur Pemerintah Desa yang telah bekerja sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas Cuti tahunan.
(2)Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 12 (dua belas) Hari Kerja.
(3)Hak atas Cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
(4)Untuk menggunakan hak atas Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…