DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Bentuk Fasilitasi Pengembangan, Mekanisme Fasilitasi Pengembangan, Tim Fasilitasi, Pengelolaan Data dan Informasi, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 212); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Kesra atau dengan sebutan lainnya adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
6.Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kantor Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Fasilitasi Pengembangan adalah memberikan fasilitas untuk pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan guna menunjang dan mempermudah penyelenggaraan fungsi-fungsi yang diemban, baik yang bersifat materiil maupun nonmateriil.
9.Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
11.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
12.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13.Santri adalah Peserta Didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
14.Sekolah Minggu adalah Pendidikan Keagamaan untuk umat/warga jemaat Katolik atau Kristen Protestan atau Buddha atau Konghucu yang dilaksanakan di rumah-rumah ibadah dan dilaksanakan secara rutin minimal seminggu sekali.
15.Sistem Data dan Informasi yang Dikembangkan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Sistem Data dan Informasi adalah sistem informasi dan manajemen untuk mengelola data dan informasi secara terpadu yang hasilnya digunakan untuk kebijakan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Daerah.

BAB II

BENTUK FASILITASI PENGEMBANGAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan, skala prioritas, kemampuan keuangan Daerah, dan peraturan perundang- undangan memfasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dapat berupa:
1. a.sarana prasarana;
2. b.tempat ibadah;
3. c.asrama, ruang belajar Santri/Peserta Didik;
4. d.transfer teknologi;
5. e.peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
6. f.mediasi penugasan ustadz/guru Sekolah Minggu/tenaga pendidik;
7. g.akses layanan kesehatan;
8. h.peningkatan manajemen dan tata kelola kelembagaan;
9. i.dukungan pengadaan Kitab Kuning dan/atau buku pengetahuan keagamaan;
10. j.keuangan;
11. k.kerja sama program;
12. l.pendidikan/pelatihan;
13. m.pemberdayaan ekonomi; dan/atau
14. n.pembinaan dan pendampingan.

Pasal 3

(1)Fasilitasi Pengembangan berupa sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diantaranya meliputi:
1. a.pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi;
2. b.pengadaan meja kursi guru/Peserta Didik;
3. c.pengadaan almari kantor, almari perpustakaan;
4. d.pengadaan mesin diesel/genset; dan/atau
5. e.sarana transportasi.
(2)Fasilitasi Pengembangan berupa tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diantaranya meliputi:
1. a.rehabilitasi masjid/musala;
2. b.rehabilitasi gereja;
3. c.rehabilitasi vihara;
4. d.rehabilitasi klenteng; dan/atau
5. e.rehabilitasi pura.
(3)Fasilitasi Pengembangan berupa asrama, ruang belajar Santri/Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diantaranya meliputi:
1. a.rehabilitasi ruang kelas;
2. b.rehabilitasi asrama Santri/Peserta Didik; atau
3. c.rehabilitasi aula belajar.
(4)Fasilitasi Pengembangan berupa transfer teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diantaranya meliputi:
1. a.pelatihan teknologi informasi dan komunikasi;
2. b.pelatihan dan pendampingan sistem satu data Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
3. c.pelatihan teknologi pengelolaan persampahan;
4. d.pelatihan teknologi perpustakaan;
5. e.pendampingan sanitasi lingkungan berbasis teknologi; dan/atau
6. f.dukungan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
(5)Fasilitasi Pengembangan berupa peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, diantaranya meliputi:
1. a.peningkatan kapasitas ustadz/guru/tenaga pendidik;
2. b.peningkatan wawasan kebangsaan;
3. c.Fasilitasi Pengembangan forum, seperti:
  1. 1.bahstul masail;
  2. 2.diskusi ilmiyah;
  3. 3.halqah/seminar; dan/atau
  4. 4.lokakarya.
4. d.fasilitasi riset dan penelitian pengembangan keilmuan; atau
5. e.berupa peningkatan kapasitas lainnya sesuai kebutuhan.
(6)Fasilitasi Pengembangan berupa mediasi penugasan ustadz/guru Sekolah Minggu/tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, diantaranya meliputi:
1. a.tugas pendampingan kerja nyata Santri/Peserta Didik pada wilayah tertentu;
2. b.fasilitasi pengabdian dan pengembangan Masyarakat;
3. c.fasilitasi tugas belajar ustadz/guru Sekolah Minggu/tenaga pendidik; dan/atau
4. d.fasilitasi tugas da’wah di lembaga pemasyarakatan.
(7)Fasilitasi Pengembangan berupa akses layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, diantaranya meliputi:
1. a.bantuan pengadaan alat kesehatan;
2. b.fasilitasi layanan kesehatan;
3. c.bantuan sarana transportasi;
4. d.fasilitasi penyediaan air bersih, jamban, pembuangan sampah, dan pembuangan air limbah;
5. e.sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan pendampingan layanan kesehatan; atau
6. f.fasilitasi layanan kesehatan lainnya sesuai kebutuhan.
(8)Fasilitasi Pengembangan berupa peningkatan manajemen dan tata kelola kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, diantaranya meliputi:
1. a.pelatihan tata kelola administrasi;
2. b.pelatihan tata kelola keuangan;
3. c.pelatihan pengorganisasian; atau
4. d.pelatihan lain sesuai kebutuhan.
(9)Fasilitasi Pengembangan berupa dukungan pengadaan Kitab Kuning dan/atau buku pengetahuan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, diantaranya meliputi:
1. a.bantuan Kitab Kuning dan/atau buku pengetahuan keagamaan; atau
2. b.Fasilitasi Pengembangan literasi lainnya sesuai kebutuhan.
(10)Fasilitasi Pengembangan berupa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, diantaranya meliputi:
1. a.bantuan operasional Pesantren/Pendidikan Keagamaan;
2. b.beasiswa Santri/Peserta Didik kurang mampu dan/atau berprestasi;
3. c.insentif ustadz/guru ngaji/guru Sekolah Minggu/tenaga pendidik;
4. d.beasiswa belajar ke jenjang lebih tinggi bagi ustadz/guru ngaji/guru Sekolah Minggu/tenaga pendidik; atau
5. e.fasilitasi keuangan lainnya sesuai ketentuan.
(11)Fasilitasi Pengembangan berupa kerjasama program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, diantaranya meliputi:
1. a.fasilitasi kerjasama pengabdian masyarakat;
2. b.fasilitasi kerjasama pengembangan ekonomi;
3. c.fasilitasi kerjasama pengembangan teknologi digital; dan/atau
4. d.fasilitasi kerjasama pengembangan dengan pihak ketiga lainnya sesuai kebutuhan.
(12)Fasilitasi Pengembangan berupa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l, diantaranya meliputi:
1. a.pelatihan keterampilan teknis kejuruan;
2. b.pendidikan kecakapan hidup;
3. c.pendidikan pemberdayaan perempuan;
4. d.pendidikan inklusi sosial; atau
5. e.pendidikan dan/atau pelatihan lainnya sesuai kebutuhan.
(13)Fasilitasi Pengembangan berupa pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m, diantaranya meliputi:
1. a.pelatihan ekonomi dan/atau kewirausahaan;
2. b.bantuan modal usaha;
3. c.fasilitasi promosi produk unggulan;
4. d.pendampingan program kemitraan usaha; atau
5. e.Fasilitasi Pengembangan ekonomi lainnya sesuai kebutuhan.
(14)Fasilitasi Pengembangan berupa pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n, diantaranya meliputi:
1. a.pembinaan seni dan budaya lokal;
2. b.pendampingan kegiatan usaha mandiri berkelanjutan;
3. c.pembinaan kepemimpinan inklusif;
4. d.pembinaan dan pendampingan pelestarian lingkungan; atau
5. e.fasilitasi pembinaan dan pendampingan lainnya sesuai kebutuhan.

BAB III

MEKANISME FASILITASI PENGEMBANGAN

Pasal 4

(1)Fasilitasi Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui:
1. a.hibah;
2. b.bantuan sosial; dan/atau
3. c.belanja kegiatan pada Perangkat Daerah.
(2)Fasilitasi Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendaftaran Pesantren dan/atau Pendidikan Keagamaan yang belum terdaftar pada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Fasilitasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Kesra dengan Kantor Kemenag.
(3)Pesantren dan/atau Pendidikan Keagamaan yang difasilitasi pendaftarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempersiapkan kelengkapan dokumen pendaftaran, yang meliputi:
1. a.surat permohonan pendaftaran yang ditandatangani oleh pengasuh Pesantren dan untuk Pendidikan Keagamaan ditandatangani oleh ketua pengurus atau pihak yang paling bertanggung jawab pada Pendidikan Keagamaan tersebut;
2. b.profil singkat Pesantren atau Pendidikan Keagamaan;
3. c.susunan pengurus dengan mengetahui Kepala Desa;
4. d.akte notaris dan pengesahan pendirian badan hukum (jika sudah berbadan hukum);
5. e.jika belum berbadan hukum, melampirkan surat keterangan domisili dari Kepala Desa; dan
6. f.syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Bagian Kesra untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.
(5)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar untuk dimasukkan dalam Sistem Data dan Informasi.

Pasal 6

(1)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) Bagian Kesra memberikan pengesahan dan selanjutnya diinput dalam Sistem Data dan Informasi yang dikelola Pemerintah Daerah.
(2)Hasil pengesahan yang telah diinput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem data yang dikelola Kantor Kemenag untuk mendapatkan nomor regristrasi izin operasional.
(3)Nomor regrestrasi izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan kepada Pesantren atau Pendidikan Keagamaan yang difasilitasi pendaftarannya.

Pasal 7

(1)Fasilitasi Pengembangan dapat dilakukan atas permohonan dari Pesantren dan/atau Pendidikan Keagamaan atau inisiatif Pemerintah Daerah.
(2)Permohonan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan/atau Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Bagian Kesra.
(3)Setiap penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti penerimaan dokumen.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. a.surat pengantar yang diketahui Kepala Desa setempat;
2. b.proposal yang memuat sekurang-kurangnya meliputi:
  1. 1.latar belakang;
  2. 2.tujuan;
  3. 3.out put (keluaran);
  4. 4.rencana total anggaran; dan
  5. 5.waktu pelaksanaan.
3. c.profil singkat Pesantren atau Pendidikan Keagamaan yang memuat sekurang-kurangnya meliputi:
  1. 1.latar belakang pendirian;
  2. 2.pendiri/pengasuh;
  3. 3.jumlah Santri/Peserta Didik putra/putri/disabilitas atau non disabiitas;
  4. 4.jumlah ustadz/guru/tenaga pendidik; dan
  5. 5.jenjang/unit pendidikan yang dikelola.
4. d.daftar nama ustadz/guru jika jenis Fasilitasi Pengembangan manfaatnya langsung kepada ustadz/guru;
5. e.salinan izin operasional;
6. f.susunan pengurus dan/atau panitia pelaksana kegiatan;
7. g.gambar bangunan jika permohonan berupa bantuan rehabilitasi gedung;
8. h.jenis, merk, dan jumlah satuan jika permohonan berupa bantuan barang;
9. i.rencana anggaran biaya;
10. j.surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan yang sama dari sumber keuangan negara; dan/atau
11. k.surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan fasilitasi yang diterima.

Pasal 8

(1)Setiap permohonan Fasilitasi Pengembangan dilakukan verifikasi dokumen oleh tim fasilitasi yang dibentuk oleh Bupati.
(2)Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti kelengkapan berkas administratif.
(3)Jika terdapat kekurangan kelengkapan berkas administratif, Pesantren atau Pendidikan Keagamaan akan diberitahu dan diminta untuk melengkapi persyaratan dokumen dimaksud.
(4)Setelah seluruh kelengkapan dokumen dinyatakan memenuhi syarat, dilanjutkan tahap verifikasi lapangan.

Pasal 9

(1)Verifikasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan informasi yang valid dan akurat terkait dengan permohonan kelengkapan dokumen yang dinyatakan memenuhi syarat.
(2)Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan khusus bagi Pesantren atau Pendidikan Keagamaan yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan berupa rehabilitasi pembangunan gedung dengan pagu anggaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Verifikasi lapangan terhadap Fasilitasi Pengembangan yang berasal dari inisiatif kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran fasilitasi sesuai dengan kebutuhan Pesantren atau Pendidikan Keagamaan.

Pasal 10

(1)Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan dibuat dalam bentuk catatan rekomendasi atau persetujuan permohonan yang diajukan.
(2)Rekomendasi atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar pengambilan keputusan calon penerima Fasilitasi Pengembangan.
(3)Pengambilan keputusan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Bupati menetapkan daftar penerima Fasilitasi Pengembangan berdasarkan catatan rekomendasi atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dengan Keputusan Bupati.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijadikan dasar kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang melekat pada Perangkat Daerah terkait.
(3)Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Kesra.
(4)Pesantren dan/atau Pendidikan Keagamaan yang menerima Fasilitasi Pengembangan dan telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pesantren dan/atau Pendidikan Keagamaan yang telah melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…