DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 56 Tahun 2025

Nomor: 56
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Forum, Perencanaan dan Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan, Penghargaan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 216); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
5.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSLBU adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Badan Usaha untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Badan Usaha sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
6.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi TJSLBU.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arahan dalam teknis pelaksanaan TJSLBU.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan harmonisasi dan sinergitas antar pelaksanaan program TJSLBU dengan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
b.memperkuat kolaborasi yang optimal pelaksanaan TJSLBU antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
c.memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan TJSLBU di Daerah; dan
d.memberikan arahan kepada Badan Usaha dalam pemenuhan TJSLBU yang tepat sasaran dan tepat manfaat di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Forum;
b.Perencanaan dan pelaksanaan;
c.Pemantauan dan evaluasi;
d.Pelaporan;
e.Penghargaan; dan
f.Pembiayaan.

BAB III

FORUM

Pasal 5

(1)Forum dibentuk sebagai wadah koordinasi dan kerja sama dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi TJSLBU.
(2)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan:
1. a.membantu Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLBU;
2. b.memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLBU; dan
3. c.menyelaraskan pelaksanaan TJSLBU berdasarkan prioritas kebijakan Daerah dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 6

Forum mempunyai tugas:

a.membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
b.menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang serta program penanganannya,
c.mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
d.memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLBU.

Pasal 7

Forum mempunyai fungsi:

a.menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;
b.menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
c.memperkuat jaringan komunikasi antara forum di pusat dan di Daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
d.menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi TJSLBU kepada pihak lain;
e.menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara TJSLBU; dan
f.menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan TJSLBU.

Pasal 8

(1)Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan dengan formal dan/atau informal.
(2)Koordinasi formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rapat koordinasi.
(3)Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)Koordinasi informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui komunikasi dan konsultasi di luar rapat koordinasi.

Pasal 9

(1)Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.
(2)Para pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, akademisi, media massa dan/atau komunitas.

Pasal 10

Memperkuat jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat melibatkan pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, akademisi, media massa dan/atau komunitas.

Pasal 11

Forum menyediakan, mengembangkan dan menyebarluaskan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat berupa profil Badan Usaha anggota Forum, jenis kebutuhan TJSLBU di Daerah, kegiatan Forum, dan kegiatan TJSLBU di Daerah.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…