DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 69 Tahun 2025

Nomor: 69
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nilai Dasar dan Ketentuan Kode Etik, Etika Budaya Malu, Tata Cara Penegakan Kode Etik, Majelis Kode Etik, Hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu dan Saksi, Sanksi dan Tindakan Administratif, Rehabilitasi, Pengawasan dan Pembinaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Pemerintah Desa yang berintegritas, profesional, tertib, akuntabel, berwibawa, transparan, serta menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas, perlu menerapkan norma dan etika Aparatur Pemerintah Desa;
c.bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penegakkan etika Aparatur Pemerintah Desa, perlu menyusun pedoman teknis;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kode Etik bagi Aparatur Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KODE ETIK BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa dan/atau staf perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa pada Pemerintah Daerah.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
12.Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13.Kode Etik Aparatur Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Aparatur Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta dalam kegiatan sehari-hari.
14.Pelanggaran Kode Etik adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Aparatur Pemerintah Desa yang bertentangan dengan kode etik.
15.Majelis Kode Etik adalah Tim yang bersifat Ad Hoc pada Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik oleh Aparatur Pemerintah Desa.
16.Terlapor adalah Aparatur Pemerintah Desa yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
17.Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada Pejabat Yang Berwenang untuk menindak Aparatur yang telah melakukan Pelanggaran Kode Etik.
18.Pelapor adalah seseorang yang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib memberitahukan kepada Pejabat Yang Berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa Pelanggaran Kode Etik.
19.Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu Pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
20.Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi Pelanggaran Kode Etik.
21.Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat Yang Berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Aparatur Pemerintah Desa yang diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik.

BAB II

NILAI DASAR DAN KETENTUAN KODE ETIK

Pasal 2

Nilai dasar yang wajib dijunjung tinggi oleh Aparatur Pemerintah Desa meliputi:

a.memegang teguh ideologi Pancasila;
b.setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
c.mengabdi kepada negara dan bangsa Indonesia;
d.menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
e.membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan;
f.menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
g.memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
h.mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
i.memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemerintahan Desa;
j.memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun;
k.mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
l.menghargai komunikasi, konsultasi, sinergi, kolaborasi dan kerja sama;
m.mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja Aparatur Pemerintahan Desa;
n.mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
o.meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap Aparatur Pemerintahan Desa bersikap dan berpedoman pada:

a.etika bernegara;
b.etika berorganisasi;
c.etika bermasyarakat;
d.etika terhadap diri sendiri; dan
e.etika sesama Aparatur Pemerintahan Desa.

Pasal 4

(1)Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
1. a.melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
3. c.menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. d.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
5. e.akuntabel dan transparan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
6. f.tanggap, terbuka, jujur, akurat dan tepat dalam melaksanakan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program Pemerintah;
7. g.menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif; dan
8. h.tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
(2)Untuk melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap Aparatur Pemerintah Desa wajib:
1. a.selalu berusaha untuk memahami, menghayati serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan sehari- hari; dan
2. b.selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang kebijakan dan rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas.
(3)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap Aparatur Pemerintah Desa wajib:
1. a.menjunjung tinggi kehormatan negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri, orang lain atau golongan; dan
2. b.memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan Warga Negara Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri.
(4)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap Aparatur Pemerintah Desa wajib:
1. a.menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan antar golongan; dan
3. c.menjunjung tinggi netralitas Aparatur Pemerintah Desa.
(5)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap Aparatur Pemerintah Desa wajib:
1. a.menaati, memandang dan menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.berusaha agar setiap ketentuan peraturan perundang- undangan ditaati oleh masyarakat.
(6)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap Aparatur Pemerintah Desa wajib:
1. a.selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi dan nepotisme dalam melaksanakan tugas; dan
2. b.selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Aparatur Pemerintah Desa.
(7)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, setiap Aparatur Pemerintah Desa wajib:
1. a.selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
2. b.melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara; dan
4. d.berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.
(8)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, setiap Aparatur Pemerintah Desa wajib:
1. a.memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain atau golongan; dan
2. b.berusaha mencari alternatif yang baik, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sehingga dapat memberikan manfaat dan berguna.
(9)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, setiap Aparatur Pemerintah Desa wajib:
1. a.tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan
2. b.memberikan keterangan dengan baik dan benar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

(1)Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
1. a.melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menjaga informasi yang bersifat rahasia;
3. c.membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
4. d.bekerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
5. e.memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
6. f.setiap Aparatur Pemerintah Desa mematuhi dan menaati terhadap standar operasional dan tata kerja;
7. g.setiap Aparatur Pemerintah Desa mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
8. h.setiap Aparatur Pemerintah Desa berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
(2)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap Aparatur Pemerintah Desa:
1. a.wajib memberi contoh yang baik dan benar dalam menaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.dalam menjalankan tugas senantiasa menjaga kehormatan instansi dan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku;
3. c.dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun, dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
4. d.dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai Aparatur Pemerintah Desa dengan tujuan untuk memperkaya/ menguntungkan diri sendiri/pihak lain; dan
5. e.dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
(3)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap Aparatur Pemerintah Desa:
1. a.dilarang memberikan informasi yang tidak benar;
2. b.dilarang membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia negara untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang tidak berhak sesuai hukum;
3. c.dilarang menyampaikan dan/atau menyebarluaskan informasi yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra Pemerintah; dan/atau
4. d.wajib melaporkan kepada atasan atau pihak lain yang berwenang, terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara.
(4)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap Aparatur Pemerintah Desa:
1. a.wajib mematuhi dan menaati hari dan jam kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.wajib melaksanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan dan mengikuti kegiatan yang diperintahkan kepadanya;
3. c.dilarang meninggalkan tugas dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa izin atasan; dan
4. d.dilarang menunda pelaksanaan tugas tanpa alasan yang jelas dan izin atasan.
(5)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap Aparatur Pemerintah Desa wajib:
1. a.menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
2. b.membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja dengan efektif;
3. c.menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing; dan
4. d.menggunakan, merawat dan memelihara barang milik Desa dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
(6)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap Aparatur Pemerintah Desa:
1. a.melaksanakan komunikasi secara persuasif dan simpatik dengan unit kerja lain dalam melaksanakan tugas;
2. b.mengerti arti penting tugas yang dilaksanakan, dan menghargai tugas rutin unit kerja lain;
3. c.dalam melaksanakan komunikasi, menghargai dan memperhatikan kesibukan unit kerja lain namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya; dan
4. d.berkemauan untuk membina kerja sama yang baik dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas.
(7)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, setiap Aparatur Pemerintah Desa wajib:
1. a.dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya;
2. b.menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasan langsung;
3. c.tepat waktu dalam melaksanakan kedinasan;
4. d.bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku; dan
5. e.bertanggung jawab dalam menggunakan, memelihara, dan mengamankan semua barang milik/kekayaan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, setiap Aparatur Pemerintah Desa:
1. a.wajib memberikan pelayanan prima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.wajib melaksanakan standar pelayanan yang ada;
3. c.wajib menggunakan waktu secara efektif; dan
4. d.dilarang mempersulit proses pelayanan yang diberikan.
(9)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, setiap Aparatur Pemerintah Desa:
1. a.dapat memformulasikan kemungkinan sebagai jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi;
2. b.wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesionalisme;
3. c.mempunyai dasar pemikiran yang logis dan konseptual;
4. d.memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dengan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya;
5. e.mempunyai inisiatif dalam melaksanakan tugas kedinasan; dan
6. f.memiliki kemauan keras untuk belajar, memotivasi diri secara terus menerus untuk selalu berkarya.

Pasal 6

(1)Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
1. a.mewujudkan pola hidup sederhana;
2. b.memberikan pelayanan prima dengan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun;
3. c.memberikan pelayanan prima secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
4. d.tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
5. e.berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
(2)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap Aparatur Pemerintah Desa:
1. a.menerapkan pola hidup sederhana dalam keluarganya;
2. b.dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat; dan
3. c.menggunakan fasilitas jabatan sesuai peruntukannya.
(3)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap Aparatur Pemerintah Desa wajib:
1. a.dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari, selalu rendah hati;
2. b.memiliki tenggang rasa dan tidak merendahkan pihak lain atau masyarakat;
3. c.menggunakan gaya bicara dan nada suara yang wajar, sopan, dan tidak dibuat-buat; dan
4. d.bertindak serta berperilaku sopan.
(4)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap Aparatur Pemerintah Desa:
1. a.wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
2. b.wajib mengutamakan kepentingan negara dan/atau kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan;
3. c.memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien dan ketepatan waktu pelayanan sesuai standar prosedur; dan
4. d.memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan adil dan tanpa membeda-bedakan.
(5)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap Aparatur Pemerintah Desa wajib:
1. a.peduli terhadap kejadian yang terjadi di masyarakat;
2. b.ikut serta secara aktif dalam kegiatan yang diadakan masyarakat;
3. c.selalu menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan; dan
4. d.memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.
(6)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap Aparatur Pemerintah Desa:
1. a.selalu berupaya untuk membuat kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. b.mematuhi prosedur kerja dan memilih alternatif tindakan yang berdampak kesejahteraan masyarakat; dan
3. c.melaksanakan tugas dan mengambil tindakan yang menguntungkan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

(1)Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
1. a.bersikap jujur, terbuka, dan memberikan informasi yang benar;
2. b.bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
3. c.menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
4. d.berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
5. e.memiliki profesionalitas, integritas dan akuntabilitas;
6. f.memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
7. g.menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
8. h.berpenampilan sederhana, sopan, dan rapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap Aparatur Pemerintah Desa:
1. a.menyadari bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan agama dan keyakinannya;
2. b.mengatakan informasi sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada;
3. c.dilarang menerima dan/atau memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi atau mengurangi obyektivitas;
4. d.menerima usulan/saran/petunjuk yang baik dan membagun dari pihak lain; dan
5. e.bersikap luwes dan profesional dalam interaksi dengan orang lain.
(3)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap Aparatur Pemerintah Desa:
1. a.sadar bahwa tugas pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat yang dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik, merupakan pengabdian/ibadah;
2. b.melakukan suatu tindakan dengan tidak dibuat-buat;
3. c.berkemauan untuk menggunakan kemampuan pribadinya dalam bertindak dan bersikap;
4. d.berinteraksi dengan orang lain secara proporsional;
5. e.mewaspadai setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
6. f.dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
7. g.bersedia mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
8. h.mempunyai kepercayaan diri yang kuat, namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain yang membangun; dan
9. i.wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar sesuai dengan norma dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap Aparatur Pemerintah Desa:
1. a.wajib mementingkan kepentingan umum, diatas kepentingan pribadi, golongan maupun kelompok;
2. b.wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain; dan
3. c.berkomunikasi secara efektif, dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya.
(5)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap Aparatur Pemerintah Desa:
1. a.mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar tanpa diperintah/bersikap menunggu;
2. b.bersedia mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain; dan
3. c.selalu meningkatkan pengetahuan dan teknologi baru yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan beban tugasnya.
(6)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap Aparatur Pemerintah Desa:
1. a.bekerja secara profesional, memiliki integritas dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas;
2. b.berani dan tidak takut mengemukakan hal-hal yang patut dan menurut pertimbangan dan keyakinan perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.tidak menerima intimidasi dan tunduk pada tekanan orang lain/pihak lain; dan
4. d.bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.
(7)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, setiap Aparatur Pemerintah Desa:
1. a.beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
2. b.menerapkan dan menjalankan pola hidup sehat; dan
3. c.wajib mengaplikasikan nilai-nilai agama dan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari.
(8)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, setiap Aparatur Pemerintah Desa wajib:
1. a.menjaga keharmonisan dalam kehidupan keluarganya;
2. b.bersikap baik dan tidak melakukan penelantaran dalam keluarganya;
3. c.berupaya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan hidup pimer bagi keluarganya dengan baik;
4. d.memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya; dan
5. e.menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehidupan berkeluarga.
(9)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, setiap Aparatur Pemerintah Desa wajib:
1. a.menerapkan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari- hari;
2. b.berpakaian sederhana, rapi dan sopan sesuai dengan kelaziman;
3. c.bersikap, bertindak dan bertingkah laku sopan;
4. d.berambut pendek/rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
5. e.tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 8

(1)Kode Etik terhadap sesama Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
1. a.saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
2. b.saling menghormati dan menghargai sesama Aparatur Pemerintah Desa baik di dalam ataupun di luar Pemerintah Desa;
3. c.menghormati dan menghargai perbedaan pendapat;
4. d.menjunjung tinggi harkat dan martabat Aparatur Pemerintah Desa; dan
5. e.menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan sesama Aparatur Pemerintah Desa.
(2)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap Aparatur Pemerintah Desa:
1. a.wajib menghormati agama dan kepercayaan Aparatur Pemerintah Desa;
2. b.dilarang membeda-bedakan sesama Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan suku, agama, ras dan golongan;
3. c.dapat berkomunikasi baik dengan Aparatur Pemerintah Desa pemeluk agama/kepercayaan lain;
4. d.dilarang menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah; dan
5. e.dilarang melakukan intimidasi/tindakan yang mengancam pemeluk agama/kepercayaan lain.
(3)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap Aparatur Pemerintah Desa:
1. a.dilarang melakukan intimidasi/tindakan yang mengancam terhadap Aparatur Pemerintah Desa lain;
2. b.memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan diantara sesama Aparatur Pemerintah Desa;
3. c.wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, golongan maupun kelompok, termasuk didalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis;
4. d.wajib menghormati seluruh Aparatur Pemerintah Desa tanpa membedakan jabatannya;
5. e.wajib memandang bahwa seluruh Aparatur Pemerintah Desa memiliki derajat sama, tidak membedakan berdasarkan asal unit kerja, tingkat intelektualitas, pendidikan dan sebagainya;
6. f.dilarang mempermalukan dan menjelekkan sesama Aparatur Pemerintah Desa dihadapan Aparatur Pemerintah Desa lainnya;
7. g.berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama Aparatur Pemerintah Desa;
8. h.menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama Aparatur Pemerintah Desa;
9. i.wajib mengendalikan diri/emosi; dan
10. j.dilarang mengatasnamakan sesama Aparatur Pemerintah Desa untuk kepentingan dan tujuan pribadinya.
(4)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap Aparatur Pemerintah Desa:
1. a.memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
2. b.menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli di bidang tertentu, setelah dinilai pendapat tersebut rasional;
3. c.menghindari perbedaan pendapat yang dapat mengakibatkan perpecahan; dan
4. d.menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.
(5)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap Aparatur Pemerintah Desa:
1. a.wajib bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.dilarang menerima/memberikan/menjanjikan imbalan dalam bentuk apapun dari mitra kerja diluar ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.mewaspadai segala upaya yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas;
4. d.dilarang memasuki tempat yang dapat mencemarkan harkat, martabat dan kehormatan Aparatur Pemerintah Desa, kecuali untuk kepentingan tugas;
5. e.dilarang melakukan tindakan melawan hukum dan asusila;
6. f.dilarang terlibat dalam organisasi terlarang serta penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang;
7. g.menjauhkan diri dari minuman keras dan memabukkan; dan
8. h.wajib selalu menjunjung nilai– nilai moral dan religi.
(6)Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap Aparatur Pemerintah Desa:
1. a.sanggup bekerja sama secara sehat dengan Aparatur Pemerintah Desa lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
2. b.melaksanakan komunikasi atas informasi/permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari;
3. c.wajib mengutamakan kepentingan umum dan organisasi diatas kepentingan pribadi, golongan maupun keompok;
4. d.menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain;
5. e.dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya;
6. f.dilarang mencela hasil pekerjaan Aparatur Pemerintah Desa yang lain;
7. g.memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
8. h.bersedia membantu sesama Aparatur Pemerintah Desa meningkatkan pengetahuan, ketrampilan;
9. i.kemampuan dan bersedia menerima kritik, saran, dan masukan membangun/tindakan korektif lainnya dari sesama Aparatur Pemerintah Desa;
10. j.mendorong sesama Aparatur Pemerintah Desa untuk lebih bertanggung jawab pada pelaksanaan tugasnya masing- masing; dan
11. k.mengingatkan sesama Aparatur Pemerintah Desa untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini, dengan cara yang bijaksana.

BAB III

ETIKA BUDAYA MALU

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Aparatur Pemerintah Desa mematuhi etika budaya malu yaitu:

a.malu terlambat masuk kantor;
b.malu sering tidak masuk kerja tanpa alasan atau keterangan;
c.malu sering minta izin tidak masuk kerja;
d.malu bekerja tanpa program;
e.malu pulang sebelum waktunya;
f.malu sering meninggalkan hari dan jam kerja tanpa alasan penting;
g.malu bekerja tanpa pertanggungjawaban;
h.malu pekerjaan terbengkalai;
i.malu tidak berpakaian rapi dan tanpa mengenakan atribut yang lengkap;
j.malu tidak melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya; dan
k.malu tidak ikut menjaga nama baik korps Aparatur Pemerintah Desa.

BAB IV

TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 10

(1)Penanganan Pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara:
1. a.lisan, dicatat ditandatangani oleh penerima Pengaduan, dan disertai dengan identitas yang jelas oleh Pelapor/Pengadu;
2. b.tertulis, yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh Pelapor/Pengadu; dan
3. c.media elektronik, dicatat ditandatangani oleh penerima Pengaduan, dan disertai dengan identitas yang jelas oleh Pelapor/Pengadu.
(2)Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti apabila didukung dengan:
1. a.identitas Pelapor/Pengadu, sekurang-kurangnya memuat nama, alamat atau nomor telepon yang dapat dihubungi;
2. b.identitas Terlapor yang jelas, sekurang-kurangnya memuat nama, alamat atau jabatan Aparatur Pemerintah Desa yang dilaporkan; dan
3. c.terdapat bukti atau keterangan yang dapat mendukung Laporan dan/atau Pengaduan atau informasi yang memadai mengenai perbuatan atau kejadian yang dilaporkan.
(3)Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dan/atau diselesaikan secara berjenjang oleh Majelis Kode Etik yaitu:
1. a.tingkat Desa;
2. b.tingkat Kecamatan; dan
3. c.tingkat kabupaten.
(4)Untuk tindak lanjut penanganan Laporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu:
1. a.dapat diselesaikan, maka penanganan Laporan dan/atau Pengaduan selesai di tingkat Desa; dan
2. b.belum dapat diselesaikan, maka secara berjenjang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilimpahkan ke tingkat Kecamatan.
(5)Untuk tindak lanjut penanganan Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu:
1. a.dapat diselesaikan, maka penanganan Laporan dan/atau Pengaduan selesai di tingkat kecamatan; dan
2. b.belum dapat diselesaikan, maka secara berjenjang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilimpahkan ke tingkat kabupaten.
(6)Untuk tindak lanjut penanganan Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu oleh Majelis Kode Etik tingkat kabupaten akan melakukan pemeriksaan dan penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Dalam hal terdapat Laporan dan/atau Pengaduan dari Terlapor ke Pemerintah Daerah, maka oleh Majelis Kode Etik tingkat kabupaten dapat ditindaklanjuti dengan penanganan Laporan dan/atau Pengaduan pada jenjang tingkatan dibawahnya guna penanganan lebih lanjut sesuai kebutuhan.
(8)Tindak lanjut penanganan Laporan dan/atau Pengaduan oleh Majelis Kode Etik pada jenjang tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pejabat Yang Berwenang.
(9)Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan asas praduga tak bersalah.
(10)Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dan meminta saran hukum kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…