DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 71 Tahun 2025

Nomor: 71
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 15, perubahan ayat (1) Pasal 19, perubahan Pasal 20, perubahan Pasal 24.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 72) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

TPP diberikan secara penuh kepada PNS, kecuali dalam hal:

a.terlambat masuk kerja
1. 1.1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari dari total pagu TPP pada bulan tesebut;
2. 2.31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari dari total pagu TPP pada bulan tersebut;
3. 3.61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) per hari dari total pagu TPP pada bulan tersebut; dan
4. 4.lebih dari 90 (sembilan puluh) menit atau tidak melaksanakan presensi dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari dari total pagu TPP pada bulan tersebut.
b.pulang sebelum waktunya
1. 1.1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari dari total pagu TPP pada bulan tersebut;
2. 2.31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari dari total pagu TPP pada bulan tersebut;
3. 3.61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari total pagu TPP pada bulan tersebut;
4. 4.lebih dari 90 (sembilan puluh) menit atau tidak melaksanakan presensi dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total pagu TPP pada bulan tersebut; dan
5. 5.dikecualikan dari angka 1 sampai dengan angka 4 pulang mendahului karena alasan penting dengan izin tertulis pimpinan Perangkat Daerah.
c.tidak masuk kerja tanpa keterangan
1. 1.tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) hari dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Pagu TPP;
2. 2.tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 2 (dua) hari dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pagu TPP;
3. 3.tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pagu TPP;
4. 4.tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 4 (empat) hari dikenakan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pagu TPP;
5. 5.tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 5 (lima) hari atau lebih dikenakan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dari Pagu TPP; dan
d.terlambat masuk kerja secara akumulasi 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) bulan, tidak diberikan TPP pada bulan tersebut; dan
e.tidak masuk kerja karena cuti sakit, cuti alasan penting, cuti melahirkan dan cuti besar secara akumulasi lebih dari 14 (empat belas) hari kalender dalam bulan berkenaan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total besaran TPP pada bulan tersebut.
1. 2.Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)PNS yang merangkap sebagai Penjabat Sekretaris Daerah diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan Sekretaris Daerah.
(2)Pelaksana dan pejabat fungsional selain pejabat fungsional jenjang ahli madya atau ahli muda yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Pejabat Pengawas Kelas Jabatan 9 (sembilan).
(3)Pejabat fungsional jenjang ahli muda yang diberi tugas tambahan sebagai Pengendali diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Pejabat Administrator Kelas Jabatan 11 (sebelas).
(4)Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam jabatan yang setingkat mendapat tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
(5)TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3)dan ayat (4) diberikan ketika PNS yang bersangkutan telah memenuhi kinerja individu dengan melaksanakan tugas minimal 7425 (tujuh ribu empat ratus dua puluh lima) menit perbulan dan melaksanakan disiplin kerja dibuktikan dengan presensi elektronik pada jabatan definitifnya.
(6)Dalam hal PNS yang merangkap sebagai Penjabat Sekretaris Daerah, Plt. dan Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) Pemberian TPP tambahan dihitung sebagai berikut:

1.masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah dengan masa jabatan minimal 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
2.masa jabatan Plt. atau Plh. dengan masa jabatan minimal 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen).
3.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)TPP dapat dibayarkan tiap bulan.
(2)Pemberian TPP PNS dianggarkan untuk keperluan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran termasuk untuk pembayaran atas kinerja bulan Desember pada tahun anggaran berkenaan dan tidak dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
(3)Pembayaran TPP melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana setelah perhitungan TPP diverifikasi dan disahkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dikecualikan TPP bulan Desember.
(4)Perhitungan pengurangan TPP PNS berdasarkan beban kerja individu bulan Desember dilakukan pada bulan Januari dan akan dipotong pada TPP Januari tahun berikutnya.
(5)Bagi PNS yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui mekanisme Surat Tanda Setoran.
(6)Pengajuan pembayaran TPP dilampiri Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

4.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)TPP bagi PNS pindahan dari instansi lain/luar Daerah ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan pada bulan ke-4 (empat) terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.
(2)TPP bagi PNS yang mengalami mutasi antar perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat dibayarkan dengan anggaran perangkat Daerah sebelumnya dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.
(3)TPP bagi PNS calon pejabat fungsional yang belum diangkat dalam jabatan fungsional dan/atau belum tersedia Pagu TPP pada perangkat Daerah diberikan TPP sebesar jenjang jabatan pelaksana kelas 7 (tujuh) untuk kategori keahlian dan diberikan TPP sebesar jenjang jabatan pelaksana kelas 5 (lima) untuk kategori keterampilan.
(4)TPP bagi PNS/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia yang dipekerjakan/diperbantukan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan setelah mendapatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
(5)Perhitungan TPP berdasarkan beban kerja dari serapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (9) huruf a pada Triwulan I Tahun Anggaran berikutnya dihitung sebesar 80% (delapan puluh persen).
(6)Perhitungan TPP berdasarkan hasil pencapaian IKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (9) huruf c pada Triwulan I Tahun Anggaran berikutnya dihitung sebesar 10% (sepuluh persen). Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 28 November 2025 BUPATI KEBUMEN, ttd. LILIS NURYANI Diundangkan di Kebumen pada tanggal 28 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. EDI RIANTO BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 72 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. AKHMAD HARUN, S.H. Pembina Tk. I NIP 19690809 199803 1 006

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…