DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan angka 11 dan angka 12 Pasal 1, perubahan Pasal 3, perubahan ayat (4) Pasal 4.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan upaya membebaskan fakir miskin dari kondisi kefakiran, Pemerintah Daerah telah memberikan perhatian kepada penduduk fakir miskin yang meninggal dunia dalam bentuk pemberian bantuan sosial berupa santunan kematian bagi penduduk fakir miskin Kabupaten Kendal;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas dan kepastian hukum pemberian bantuan sosial berupa santuan kematian dalam meringankan beban keluarga penduduk fakir miskin yang ditinggalkan, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa Santunan Kematian bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa Santunan Kematian bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa Santunan Kematian bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Kendal; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6.Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa Santunan Kematian bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa Santunan Kematian bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 38); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK FAKIR MISKIN KABUPATEN KENDAL. Pasal I Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa Santunan Kematian bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 20) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati: 3

a.Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa Santunan Kematian bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 38);
b.Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa Santunan Kematian bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 38); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan angka 11 dan angka 12 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Kendal.
5.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.
6.Santunan Kematian adalah bantuan sosial berupa pemberian bantuan uang dari Pemerintah Daerah kepada penduduk daerah yang diterimakan kepada ahli waris penduduk fakir miskin Kabupaten Kendal yang meninggal dunia.
7.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
8.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
9.Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
10.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
11.Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah 4 dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
12.Desil adalah nilai statistik yang membagi kumpulan data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama besar dengan menggunakan 9 titik data desil, di mana setiap bagian mewakili 1/10 atau 10% dari keseluruhan data, dan digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, dan sosial untuk mengelompokkan data berdasarkan nilai.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Kriteria penerima bantuan sosial berupa Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
1. a.Penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP-el dan/atau Kartu Keluarga; dan
2. b.masuk dalam kelompok Desil 1–5 pada DTSEN.
(2)Bantuan sosial berupa Santunan Kematian juga dapat diberikan kepada bayi lahir mati dari Penduduk Daerah, dengan ketentuan Penduduk Daerah yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.Penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP-el dan/atau Kartu Keluarga; dan
2. b.masuk dalam kelompok Desil 1–5 pada DTSEN.
  1. 3.Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Bantuan sosial berupa Santunan Kematian diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari ahli waris.
(2)Permohonan bantuan sosial berupa Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Dinas Sosial paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah kematian.
(3)Permohonan bantuan sosial berupa Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
(4)Pengajuan permohonan bantuan sosial berupa Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri berkas sebagai berikut :
1. a.foto copy akta kematian;
2. b.foto copy surat keterangan bayi lahir mati dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, khusus untuk bayi baru lahir mati;
3. c.foto copy surat keterangan ahli waris; dan
4. d.foto copy KTP-el dan/atau Kartu Keluarga yang masih berlaku. 5 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal pada tanggal 14 Oktober 2025 BUPATI KENDAL, Cap ttd DYAH KARTIKA PERMANASARI Diundangkan di Kendal pada tanggal 14 Oktober 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, Cap ttd AGUS DWI LESTARI BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 37

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 38 Tahun 2022

Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 38 Tahun 2022

Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2021