DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 38 Tahun 2022

Nomor: 38
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur mengenai rencana strategis perangkat daerah Kabupaten Dompu tahun 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari RPJMD 2021-2026 yang ditetapkan dalam Perda Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2021. Penetapan renstar perangkat daerah bertujuan untuk mewujudkan integrasi, singkronisasi dan sinergitas pembangunan antarwilayah, antarfungsi maupun tingkat pemerintahan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan raj “ Mengingatpem . Bupati tentangRencanaStrategisPerangkatDaerah KabupatenDompuTahun2021-2026. Undang-UndangNomor69tahun1958tentang PembentukanDaerah-daerahTingkatIIDalamWilayah Daerah-daerahTingkat1Bali,Nusa TenggaraBarat,Nusa TenggaraTimur(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun1958Nomor122,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor1655): Undang-UndangNomor25Tahun2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunanNasional(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor104,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4421): Undang-UndangNomor33Tahun2004tentang Perimbangan KeuanganantaraPemerintahPusat dan PemerintahanDaerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2004Nomor126,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4438): Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5587)sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdenganUndang-UndangNomor11 Tahun2020tentangCiptaKerja(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2020Nomor245,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor6573): PeraturanPemerintahNomor39Tahun2006 tentangTata CaraPengendaliandan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2006Nomor96,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4663): Peraturan Pemerintah Nomor6Tahun2008 tentang PedomanEvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2008Nomor 19,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4815), Peraturan Pemerintah Nomor8Tahun 2008 tentang - 10 11. 12. 13. 14. Tahapan,TataCaraPenyusunan,Pengendaliandan Evaluasi PelaksanaanRencanaPembangunanDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor21, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4817), PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2019Nomor42TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6322): PeraturanMenteriDalamNegeriNomor86Tahun2017 tentangTataCaraPerencanaan, Pengendaliandan Evaluasi PembangunanDaerah,TataCara EvaluasiRancangan PeraturanDaerahtentangRencanaPembangunanJangka PanjangDaerahdanRencanaPembangunanJangka MenengahDaerah,sertaTataCaraPerubahan Rencana Pembangunan—JangkaPanjangDaerah,Rencana PembangunanJangkaMenengahDaerahdanRencanaKerja Pemerintah Daerah(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun2017Nomor1312): .PeraturanMenteriDalamNegeriNomor70Tahun2019 tentang Sistem InformasiPemerintah Daerah(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2019Nomor1114), PeraturanMenteriDalamNegeriNomor90Tahun2019 tentangKlasifikasi,Kodefikasi,Nomenklatur Perencanaan PembangunandanKeuanganDaerah(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2019Nomor1447J: PeraturanMenteriDalamNegeriNomor77Tahun2020 tentang PengelolaanTeknisKeuanganDaerah(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2020Nomor17 81): KeputusanMenteriDalamNegeriNomor 050-5889 Tahun 2021 tentangHasil Verifikasi,Validasidan Inventarisasi PemutakhiranKlasifikasi,Kodefikasi danNomenklatur PerencanaanPembangunandanKeuanganDaerah: Peraturan DaerahProvinsiNusa TenggaraBaratNomor2 Tahun2021 tentangPerubahanAtasPeraturan Daerah ProvinsiNusa TenggaraBaratNomor1Tahun2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Provinsi 15. 16. ' 17. Memperhatikan : Menetapkan Nusa TenggaraBaratTahun2019-2023, PeraturanDaerahKabupatenDompuNomor12Tahun2006 tentangRencanaPembangunanJangkaPanjangDaerah KabupatenDompuTahun 2005-2025(LembaranDaerah KabupatenDompuTahun2006Nomor12): PeraturanDaerahKabupatenDompuNomor7Tahun2016 tentangPembentukandanSusunanPerangkatDaerah KabupatenDompu(LembaranDaerahKabupatenDompu Tahun2016Nomor7,TambahanLembaranDaerah KabupatenDompuNomor90): PeraturanDaerahKabupatenDompuNomor2Tahun2021 tentangRencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah Kabupaten DompuTahun 2021-2026(Lembaran Daerah KabupatenDompuTahun2021Nomor2,Tambahan LembaranDaerahKabupatenDompuNomor2). RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah KabupatenDompuTahun2021-2026. MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATITENTANG RENCANASTRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DOMPUTAHUN2021- 2026.

Pasal 1

DalamPeraturan Bupatiiniyangdimaksuddengan: 1. 2. 3. DaerahadalahKabupaten Dompu. Kepala Daerahadalah Bupati dan Wakil BupatiDompu. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagaiunsur penyelenggara pemerintahandaerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadikewenangan daerah otonom. 10. 11. 12. RencanaPembangunanJangkaMenegahDaerah KabupatenDompuTahun2021-2026,yangselanjutnya disingkatRPJMDadalahdokumenperencanaandaerah untukperiodeTahun2021-2026. RencanaStrategisPerangkatDaerahyangselanjutnya disingkatRenstraPDadalahdokumenperencanaanuntuk periode5(lima)tahun. RencanaPembangunanTahunanDaerahyangselanjutnya disebutRencanaKerjaPemerintah Daerahyangdisingkat RKPDadalahdokumenperencanaandaerahuntukperiode 1(satu)tahun. RencanaKerjaPerangkat Daerahyang selanjutnyadisingkat RenjaPDadalahdokumenperencanaanPerangkatDaerah untukperiode1(satu)tahun. Kinerjaadalahkeluaran/hasildarikegiatan/programyang akanatautelahdicapaisehubungandenganpenggunaan anggaran dengankuantitas dankualitasyangterukur. Visiadalahrumusanumummengenai keadaanyang diinginkan padaakhir periodeperencanaan. Misiadalahrumusanumummengenaiupayayangakan dilaksanakan untukmewujudkanvisi. Programadalahbentuk instrumenkebijakan yangberisi satuataulebihkegiatan yangdilaksanakanolehPerangkat Daerahataumasyarakat,yangdikoordinasikanoleh Pemerintah Daerah untukmencapaisasaran dan tujuan pembangunanDaerah. Kegiatan adalah bagiandariprogramyangdilaksanakan olehsatu ataulebih unit kerjapada Perangkat Daerah sebagai bagiandaripencapaiansasaran terukur pada suatuprogramdanterdiri darisekumpulantindakan pengerahan sumberdayabaikyang berupapersonil (sumberdaya manusia), barang modal termasukperalatan danteknologi, dana, ataukombinasidaribeberapaatau kesemuajenissumberdaya tersebut sebagaimasukan (input)untuk menghasilkankeluaran(output)dalam bentuk barang/jasa. 13.Sasaran(target)adalahhasilyangdiharapkandarisuatu programataukeluaranyangdiharapkandarisuatu kegiatan. 14.Keluaran(outputadalahbarangataujasayang dihasilkanolehkegiatanyangdilaksanakan untuk mendukungpencapaiansasarandantujuanprogramdan kebijakan. 15.Hasil(outcome)adalahsegalasesuatu yangmencerminkan berfungsinya keluarandarikegiatan kegiatandalamsatu program.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026.

Pasal 3

(1)Perangkat Daerah menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah RPJMD Kabupaten Dompu ditetapkan.
(2)Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi: 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan: 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan: 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Urusan Pemrintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, S5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat: 6)Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
2. b.Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi : 1) Urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja: 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan: 4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, 5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup: 6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, 10)Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Informatika, dan 11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, 12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, 13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, 14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, 15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, 16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, 17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, 18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.
3. c.Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi: 1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Perikanan, | 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, 5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, 6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.
4. d.Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan, meliputi: 1) Sekretariat Daerah, dan 2) Sekretariat DPRD.
5. e.Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan: 1) Perencanaan, 2) Keuangan, 3) Kepegawaian, 4) Pendidikan dan Pelatihan, 5) Penelitian dan Pengembangan.
6. f.Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, meliputi: 1) Inspektorat Daerah.
7. g.Unsur Kewilayahan 1) Kecamatan.
8. h.Unsur Pemerintahan Umum 2) Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

PenyusunanRenstraPDsebagaimana dimaksuddalamPasal3 ayat(2)mempedomanidanmengacupada: a. b Cc.

d.Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai RPJMDKabupatenDompuTahun2021 -2026, .RenstraKementerian/lembagadan RenstraSKPDprovinsi, RencanaTataRuangWilayahKabupaten, dengantugasdanfungsiPerangkatDaerah,

Pasal 5

PenetapanRenstraPDbertujuanuntukmewujudkanintegrasi, sinkronisasi,dansinergitaspembangunan,antarwilayah, antarfungsimaupuntingkatanpemerintahan.

Pasal 6

DalamrangkapenetapanRenstraPD,dilakukanverifikasi RancanganRenstraPD,dengan tahapansebagai berikut: a.Kepala Perangkat Daerahmenyampaikanrancanganakhir Renstra PDTahun 2021-2026 kepadaBAPPEDA, .BAPPEDAmelakukanverifikasiterhadap rancanganakhir Renstra PDTahun 2021-2026, untuk menjamin kesesuaian antaraprogramdan kegiatan Perangkat Daerah Tahun2021 sampai dengan tahun perencanaan 2026 dengan Sasaran, Tujuan dan program RPJMD Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026,

c.BAPPEDA menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yangtelah diverifikasi,untukdiajukankepadaBupati.

BAB II

RENSTRA PD

Pasal 7

Renstra PD sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan | pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 8

Sistematika Dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari : |

a.Pendahuluan:
b.Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah,
c.Permasalahan dan Isu Straegis Perangkat Daerah:
d.Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan: Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan: dan HR » 9 . Penutup.

Pasal 9

Dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang meliputi : Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga: Renstra Dinas Kesehatan: Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman: Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Renstra Dinas Sosial: ma MD AO Yg Renstra DinasPemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak, 2-8 0 5 3 3 N SN $ Ss $$ Gg » co » cc. dd. ce. ff. 28. Renstra DinasPengendalianPendudukdanKeluarga Berencana: Renstra DinasPenanamanModaldan Pelayanan Terpadu SatuPintu: RenstraDinasTenagaKerjadanTransmigrasi: Renstra Dinas PertaniandanPerkebunan: .Renstra DinasKetahananPangan: Renstra DinasPeternakandanKesehatan Hewan: Renstra DinasLingkunganHidup: Renstra DinasKependudukandanPencatatanSipil: Renstra DinasPemberdayaanMasyarakatdan PemerintahanDesa: Renstra DinasPerhubungan: Renstra DinasKomunikasidan Informatika, Renstra DinasKebudayaandanPariwisata: Renstra DinasPerpustakaandanKearsipan Daerah: Renstra DinasKelautandanPerikanan: .Renstra Dinas PerindustriandanPerdagangan: Renstra DinasKoperasidanUsahaKecildanMenengah: RenstraSektretariatDaerah: RenstraSekretariatDewanPerwakilan Rakyat Daerah: .RenstraInspektorat: .RenstraBadan PerencanaanPembangunanDaerahdan Litbang, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah: Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Renstra Kecamatan: RenstraBadan Kesatuan BangsaPolitik. sebagaimana tercantum dalam Lampiranyangmerupakan bagiantidakterpisahkandariPeraturan Bupatiini. AN

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1)Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD.
(2)Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang untuk diverifikasi.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi | pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 11

(1)Perubahan Rencana Startegis Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila :
1. a.Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat:
2. b.Terjadi perubahan kebijakan yang mendasar: Cc. Terjadi Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026:
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK), atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Perubahan RencanaStrategisPerangkatDaerahsebagaimana dimaksudpadaayat(1)menjadipedomanperubahan RencanaKerjaPerangkatDaerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2025