DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kerinci

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa dalam rangka memperhatikan aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Kerinci dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci tahun 2025;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 18);
12.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9)
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5).
14.Peraturan Bupati Kerinci Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 1)
15.Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 14) MEMUTUSKAN : Menetapkan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI : PENUTUP

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati Ini, yang dimaksud dengan :Daerah adalah Kabupaten Kerinci.

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelanggaraan pemerintah daerah.
2.Perencanaan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan pertimbangan sumberdaya yang tersedia.
3.Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua unsur masyarakat Kabupaten Kerinci dalam rangka mencapai Visi dan Misi Daerah.
4.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2025, yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi penjabaran Tujuan dan Sasaran yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025- 2026, Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Jambi dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Kerinci adalah instrumen perencanaan strategis jangka panjang yang memuat visi besar pembangunan daerah dalam rentang waktu 20 tahun. Dokumen ini dirancang untuk menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan, terrnasuk sasaran utarna yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
7.Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Perubahan Renja PD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kerinci.
9.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10.Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11.Tujuan adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12.Sasaran adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Tujuan.
13.Strategi adalah langkah-Iangkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan.
14.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan.
15.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatanan masyarakat yang dikoordinasikan oleh PD.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)Maksud Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah landasan dan pedoman operasional bagi PD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2025 yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan kerangka pendanaannya.
(2)Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:
1. a.sebagai pedoman dalam menyu sun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025;
2. b.sebagai pedoman bagi SKPD dalam melakukan Perubahan Rencana Kerja (P- RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA- P) Tahun Anggaran 2025; dan
3. c.sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2025 meliputi pergeseran kegiatan antar PD, Penghapusan kegiatan, Penambahan. Kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pasal 4

(1)Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
(2)Rincian dokumen perubahan RKPD Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

(1)Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggarkan setelah ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2025 dan belum tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dani Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah dianggarkan sebelum ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2025 ditetapkan sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025. NADI ZAINAL EFENDI ./

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci. Ditetapkan di Siulak pada tanggal 2 g tuti 2025 BUP I KERINCI, Diundangkan di Siulak pada tangg aS M-ei 2025 SEKRET DAERAH KABUPATEN KERINCI, BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025 NOMOR 11.1

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…