Pemerintah Kabupaten Kerinci
Pemerintah Kabupaten Kerinci mengemban mandat utama untuk mewujudkan visi Kerinci yang berdaya saing, maju, dan sejahtera, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik di wilayahnya. Keberadaan lembaga ini sangat signifikan dalam mengimplementasikan kebijakan nasional di tingkat lokal, mengelola sumber daya daerah, dan merespons kebutuhan spesifik masyarakat Kerinci. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Kerinci mencakup aspek regulasi melalui produk hukum dan edaran bupati, pelayanan publik seperti perizinan online dan administrasi kependudukan, serta program strategis seperti peningkatan SDM dan penguatan komoditas unggulan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kerinci
Pemerintah Kabupaten Kerinci mengemban mandat utama untuk mewujudkan visi "Mewujudkan Kerinci yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera." Sebagai lembaga negara di tingkat daerah, kehadirannya signifikan dalam memastikan implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal, mengelola sumber daya daerah, serta merespons kebutuhan spesifik masyarakat Kerinci demi kesejahteraan bersama.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Kerinci sangat luas, mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Ini termasuk penerbitan produk hukum daerah, penyediaan layanan perizinan online, hingga pengelolaan administrasi keuangan desa dan kepegawaian.
Intervensi program strategis pemerintah daerah ini meliputi peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan tenaga kerja konstruksi, penguatan komoditas unggulan seperti Beras Payo Koerintji, serta pemberdayaan masyarakat melalui Rumah DILAN TP PKK Kerinci. Upaya pencegahan konflik sosial dan penegakan tata kelola pemerintahan yang bersih juga menjadi prioritas.
Pemerintah Kabupaten Kerinci berkontribusi pada isu nasional melalui berbagai cara, seperti peningkatan kualitas SDM nasional dan dukungan terhadap ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Komitmen terhadap pelayanan publik yang merata dan inklusif, serta upaya pemberantasan korupsi, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan pembangunan nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk berbagai keperluan, mulai dari mengurus perizinan dan dokumen kependudukan hingga mencari layanan kesehatan dan pendidikan. Tersedia pula kanal pengaduan seperti LAPOR! dan nomor panggilan darurat untuk situasi mendesak.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Kerinci adalah entitas pemerintahan daerah yang komprehensif, berperan krusial dalam pembangunan daerah dan berkontribusi pada agenda pembangunan nasional. Dengan fokus pada peningkatan SDM, penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan inklusif, Pemerintah Kabupaten Kerinci terus beradaptasi dengan tuntutan era digital dan transparansi.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 6 Tahun 2016
Perda ini mengatur mengenai perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 29 Tahun 2025
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci yang meliputi Ketentuan Umum, Kelembagaan Pengelola Pengaduan, Cara Penyampaian Pengaduan, Jenis dan Mekanisme Pengelolaan Pengaduan, Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, serta Ketentuan Penutup
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 32 Tahun 2025
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Opsen Pajak MBLB, Ketentuan Peralihan, serta Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2019
Perda Ini mengatur tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2025
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penganggaran belanja tidak terduga; pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga; pertanggungjawaban dan pelaporan belanja tidak terduga; dan monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 1 Tahun 2014
Perda ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemkab Kerinci TA 2013
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2024
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2045 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 3 Tahun 2016
Perda ini mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, meliputi; Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa.