DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Bukit Kerman yang mencakup pembentukan; organisasi; tugas dan fungsi; tata kerja; kepegawaian; dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kerinci.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah dibidang Kesehatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah dibidang Kesehatan Kabupaten Kerinci.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit yang selanjutnya disebut UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat in, rawat jalan, dan gawat darurat.
7.Direktur adalah Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman Kabupaten Kerinci.
8.Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
9.Kelompok Staf Medis adalah kelompok dokter yang bekerja dibidang medis dalam jabatan fungsional.
10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya diluar jabatan struktural.
11.Tugas Pokok dan Fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman.
(2)UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 3

(1)UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
(2)UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
(4)Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
(5)Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman Kabupaten Kerinci terdiri dan:
1. a.Direktur;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
4. d.Seksi Pelayanan Non Medik;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional;
6. f.Unit Pendukung (Instalasi); g• Komite; dan
7. h.Satuan Pemeriksaan Internal.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman Kabupaten Kerinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang bidang pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutarnakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan Upaya promotif dan preventif, pelayanan rujukan kesehatan, pelayanan rawat map serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman mempunyai fungsi :
1. a.penyelenggaraan pelayanan Medis;
2. b.penyelenggaraan pelayanan penunjang Medis/non Medis;
3. c.penyelenggaraan pelayanan Gawat Darurat;
4. d.penyelenggaraan pelayanan Keperawatan;
5. e.penyelenggaraan pelayanan Laboratorium; ak
6. f.penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
7. g.penyelenggara pelayanan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
8. h.penyelenggara pelayanan rawat map dan rawat jalan;
9. i.penyelenggaraan promotif, preventif dan rehabilitatif; pelaksanaan penyusunan peraturan internal rumah sakit (hospital bylaws) sesuai ketentuan perundangundangan;
10. k.penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian,ketatausahaan dan pengelolaan keuangan; dan
  1. 1.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Kesehatan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

(1)Direktur mempunyai tugas memimpin UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang bidang pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggaralan fungsi :
1. a.pengoordinasian dan pemeriksaanan pelaksanaan pelayanan medis;
2. b.pengoordinasian dan pemeriksaanan pelayanan penunjang medis/non medis;
3. c.pengoordinasian dan gawat darurat;
4. d.pengoordinasian dan keperawatan;
5. e.pengoordinasian dan laboratorium; pemeriksaanan pemeriksaanan pemeriksaanan pelayanan pelayanan pelayanan
6. f.pemeriksaanan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
7. g.pengoordinasian dan pemeriksaanan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
8. h.pemeriksaanan pelayanan rawat map dan rawat jalan;
9. i.pengoordinasian dan pemeriksaanan promotif, preventif dan rehabilitatif;
10. j.pemeriksaanan pelaksanaan penyusunan peraturan internal rumah sakit (hospital bylaws) sesuai ketentuan perundang-undangan;
11. k.pengoordinasian dan pemeriksaanan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan;
  1. 1.pelaksanaan koordinasi dan kerjasarna dan lembaga/instansi terkait;
12. m.pemeriksaanan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
13. n.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan keuangan;
(2)Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanan ketatausahaan;
2. b.pelaksanaan kerumah tanggaan;
3. c.pelayanan hukum dan kemitraan;
4. d.pemasaran Rumah Sakit;
5. e.pelayanan kehumasan;
6. f.pencatatan, pelaporan, dan evaluasi
7. g.penelitian dan pengembangan Rumah Sakit;
8. h.pengembangan sumber daya manusia;
9. i.mengkoordinir kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang diselenggarakan di dalarn/di luar rumah sakit;
10. j.perencanaan anggaran;
11. k.perbendaharaan dan mobilisasi dana;
  1. 1.pelaksanaan kegiatan akuntansi;
12. m.pelaksanaan pengelolaan asset dan barang milik daerah di lingkungan UPTD; dan
13. n.pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur;

Pasal 8

(1)Seksi Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan mempunyai tugas membantu direktur dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
2. b.mengkoordinir penyusunan SOP Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
3. c.koordinasi dan pelaksanaan Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
4. d.pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
5. e.penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan logistik Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sebagai bahan rencana pengadaan;
6. f.menganalisa kebutuhan tenaga Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan berdasarkan perkembangan pelayanan, sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai;
7. g.pemantauan dan evaluasi Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
8. h.pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur.
(1)Seksi

Pasal 9

Pelayanan Non Medik mempunyai tugas membantu direktur dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional Pelayanan Non Medik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayan Non Medik mempunyai fungsi:
1. a.menyusun rencana operasional dan program kerja Pelayan Non Medik;
2. b.mengkoordinir penyusunan SOP Pelayan Non Medik;
3. c.mengkoordinir pemeliharaan dan kalibrasi peralatan medik dan non medik;
4. d.mengkoordinir pemantauan mobilisasi distribusi peralatan medik dan non medik;
5. e.penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan logistik Pelayan Non Medik sebagai bahan rencana pengadaan; dan
6. f.menganalisa kebutuhan tenaga Pelayan Non Medik berdasarkan perkembangan pelayanan, sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai;
7. g.memantau dan mengevaluasi kegiatan Pelayan Non Medik; dan
8. h.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh direktur.

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, terdiri dani sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh direktur dan bertanggung jawab kepada direktur.
(3)Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerj a;

Pasal 11

Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional baik medis maupun non medis sebagai bagian dani kelengkapan sarana dan prasarana di Rumah Sakit Umum kelas D Bukit Kerman.

(2)Instalasi dipimpin oleh seorang kepala instalasi dalam jabatan fungsional.
(3)Instalasi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
(4)Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman selanjutnya ditetapkan dengan keputusan direktur.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…