DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci yang mencakup pengelolaan persampahan; pelimpahan kewenangan; operasional, sarana dan prasarana; pembinaan dan pengawasan; penarikan kewenangan; pertanggungjawaban; dan tata kerja.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa camat sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan administratif di wilayah kecamatan perlu diberi pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan mendukung kebersihan lingkungan;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah berwenang untuk melimpahkan sebagian kewenangan kepada camat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapiah Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pengganti Undang- Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 6);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 9);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
11.Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kerinci.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
6.Camat adalah Camat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci yang menjadi Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
7.Pendapatan Ash Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
8.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam berbentuk padat.
10.Residu adalah sisa atau bagian yang tertinggal setelah suatu proses atau perlakuan dani pengolahan sampah
11.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
12.Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
13.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
14.Personil pengelola persampahan adalah orang yang diberi tugas untuk melaksanakan pengelolaan persampahan, direkrut dani masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
15.Koordinator Kecamatan adalah personil yang diberi tugas untuk mengkoordinir pengelolaan persampahan pada wilayah kecamatan.
16.Koordinator Kelurahan/Desa adalah personil yang diberi tugas untuk mengkoordinir pengelolaan persampahanpada wilayah kelurahan/Desa
17.Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas untuk pengelolaan kebersihan kecamatan yang ditetapkan oleh Camat atas usulan Lurah/Kepala Desa.
18.Kendaraan Pengangkut sampah adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sampah yang antara lain meliputi truk, mobil pick up, becak sampah bermotor, Roda Tiga, gerobak dorong dan lainnya yang sejenis.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dani Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup kepada seluruh Kecamatan untuk dapat meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan serta peningkatan PAD di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a.mempercepat dan memperluas cakupan pelayanan pengelolaan persampahan di wilayah kecamatan;
b.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan persampahan melalui pelimpahan kewenangan yang jelas dan terukur;
c.memperkuat peran kecamatan dalam mendukung kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat;
d.mendorong optimalisasi penerimaan PAD dani sektor pengelolaan persampahan.

BAB II

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pasal 4

Pengelolaan persampahan meliputi:

a.pengangkutan sampah dan rumah masyarakat, gedung dan/atau tempat usaha lainnya, dan sampah yang menumpu.k ditepi jalan raya ke depo/ container yang disediakan.
b.pengangkutan sampah hasil pembersihan selokan, drainase dan/atau sungai yang berada dan menumpuk ditepi jalan raya, pengangkutan sampah hasil penyapuan jalan dan/atau gang;
c.pengangkutan sampah dani pekan, pasar tradisional dan/atau pasar modern;
d.penyapuan jalan raya dan/atau gang untuk terpeliharanya kebersihan, keindahan, dan sanitasi kota;
e.pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah;
f.pengadaan bahan untuk kelancaran pengelolaan persampahan; dan
g.pembagian tugas dan fungsi pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Camat dan Lurah/Kepala Desa, Kepala Dusun, dan personil pengelola persampahan.

BAB III

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
1. a.kebersihan dalam wilayah kecamatan yang meliputi kebersihan desa/kelurahan;
2. b.membentuk tempat pengelohan sampah (TPS3R) diwilayah kecamatan sesuai dengan kebutuhan;
3. c.pengangkutan sampah dani sumber sampah yang meliputi rumah warga, gedung, tempat usaha lainnya, dan pasar tradisional desa serta hasil pembersiahan jalan kabupaten, jalan desa dan sungai dalam wilayah kecamatan ke tempat penampungan sampah/depo/ container dan/atau TPS3R untuk diolah dalam upaya mengurangi jumlah/ volume sampah;
4. d.mengelola dan mengangkut residu sampah dani TPS3R di wilayah kecamatan ke TPA;
5. e.membangun, memeliharaan serta merawat tempat pengelolaan sampah TPS3R di wilayah kecamatan;
6. f.pendayagunaan, pembinaan, sosialisasi dan pembagian tugas dan fungsi pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Camat kepada Lurah/Kepala Desa, Kepala Dusun dan personil pengelola persampahan serta masyarakat diwilayah kecamatan masing-masing.
(2)Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun Standar Operasional Prosedur yang penetapannya dilakukan oleh Camat dengan berkoordinasi pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup.
(3)Pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka peran, tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup dalam pengelolaan persampahan terdiri dari:

a.pemeliharaan dan perawatan tempat pemprosesan akhir (TPA) dan TPS3R/IPST yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup.
b.penyusunan grand design dan rumusan kebijakan telmis terkait dengan persampahan untuk menanggulangi persoalan persampahan pada masa kini dan masa yang akan datang di Daerah.
c.penyediaan tempat pembuangan akhir (TPA, TPST, TPS3R) dan tempat/penampungan sampah terpadu yang baik dan layak berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
d.pembinaan, evaluasi dan supervisi secara berkala atas pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh kecamatan;
e.melaksanakan kajian, saran dan pendapat kepada Bupati dalam rangka terselenggaranya pengelolaan persampahan;
f.pengangkutan sampah dan pengutipan retribusi di lokasi objek wisata, pasar tradisional dan/atau pasar modern yang menimbulkan retribusi;
g.kebersihan jalan raya nasional, jalan provinsi untuk terpeliharanya kebersihan, keindahan dan sanitasi kota;
h.kebersihan Ruang terbuka hijau (RTH);
i.pengangkutan sampah di pusat perkantoran pemerintah daerah;dan
j.pelaksanaan tugas dan fungsi lain terkait dengan penglolaan persampahan yang tidak dilimpahkan kepada Camat.

BAB IV

OPERASIONAL, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 7

Dengan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, maka :

a.operasional pengelolaan persampahaan yang dilimpahkan kepada kecamatan menjadi tanggung jawab Camat; dan
b.sarana dan prasarana yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan tersebut sebagian diserahkan. dani Perangkat Daerah yang menyelenggarakan u ru sari di bidang Lingkungan Hidup kepada Camat.

Pasal 8

(1)Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dialokasikan pada Rekening Anggaran Kecamatan yang terdiri dan:
1. a.Jasa pengelola persampahan; dan
2. b.Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan persampahan;
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan.

Pasal 9

(1)Penyediaan dan Pembinaan personil pengelolaan persampahan menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Camat.
(2)Penyediaan dan pembinaan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Camat dapat memutus Kerjasama/kontrak dalam penyediaan personil pengelolaan persampahan apabila tidak sesuai dengan kesepakan Kerjasama/kontrak yang telah disepakati.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…