DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pemungutan pajak reklame yang mencakup pendaftaran dan pendataan; pelaporan, masa pajak dan tahun pajak; penetapan besaran pajak terutang; pembayaran pajak; pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan; pemeriksaan pajak; penagihan pajak; keberatan; gugatan; penghapusan piutang pajak; pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksinya; dan kawasan tanpa penyelenggaraan reklame.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang tt Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); ft
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
11.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuanagan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tam bahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6881);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 1); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kerinci.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang perpajakan daerah dan/ atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undan.g-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, balk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
10.Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
11.Reklame Billboard adalah reklame yang terbuat dani rangka besi atau sejenisnya baik yang disinari atau tidak disinari.
12.Reklame Megatron/Videotron adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau dengan tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
13.Reklame Kain adalah reklame yang terbuat dani kain berupa gambar atau dengan tulisan berwarna atau tidak berwarna.
14.Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang dapat dilekatkan yang bahannya bisa terbuat dani kertas, plastik atau sejenisnya berupa gambar atau dengan tulisan.
15.Reldame Selebaran adalah reldame yang terbuat dani lembaran-lembaran yang bahannya terbuat dani kertas ataupun sejenisnya berupa gambar ataupun dengan tulisan.
16.Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan ataupun ditempelkan pada suatu benda bergerak yang berupa gambar atau dengan tulisan.
17.Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan ken daraan.
18.Reklame Udara adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada bendabenda atau yang dapat terbang diudara berupa gambar atau dengan tulisan.
19.Reklame Apung adalah reklame yang ditempatkan pada benda-benda yang dapat mengapung diatas air berupa gambar atau dengan tulisan.
20.Reklame Film/ Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan.
21.Reklame Suara adalah reklame yang di sampaikan melalui suara, secara langsung atau tidak langsung.
22.Reklame baliho adalah jenis iklan/reklame yang berisi gambar/tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar dan biasanya di pajang dibagian atas jembatan penyeberangan jalan dengan maksud dart tujuan mempromosikan atau mengedukasi.
23.Reklame Spanduk adalah iklan/reklame yang memuat informasi iklan komersial atau non komersial yang dibuat secara baik diatas plastik atau benda lain dengan tujuan promosi dan edukasi.
24.Reklame Peragaan adalah reklame yang menggunakan alat peraga.
25.Reklame bando jalan adalah reklame yang terbuat dani rangka besi atau sejenisnya di bangun melintang di jalan baik bersinar maupun disinari.
26.Reklame Rombong/Mini Kios adalah reklame yang dipasang atau menempel pada rombong/mini kios.
27.Lokasi Reklame adalah lokasi diman a titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
28.Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
29.Nilai Strategis yang selanjutnya disingkat NS adalah ukuran nilai yang ditempatkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.
30.Nilai Jual Objek Reklame yang selanjutnya disingkat NJOR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara rekiame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, instalasi penangkal petir, pembayaran / ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diijinkan..
31.Konstruksi dan Aksesoris adalah Reklame dimaksud dipasang dengan cara, wujud, bentuk fisik dengan konstruksi permanen, semi permanen, non permanen dan dengan aksesoris mewah, sedang dan atau sederhana.
32.Tarif Pajak adalah tarif pengenaan pajak yang diizinkan berdasarkan batasan yang tersebut dalam Undang - Undang tentang Pajak Daerah.
33.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
34.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
36.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. ti
37.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
38.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
40.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
41.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
42.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melalcukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43.Perhitungan Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak Reklame.
44.Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat HDPP adalah Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
45.Persil adalah sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebgai tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau badan termasuk par, selokan, pagar, saluran pembuangan air, dsb.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini mengatur Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
(2)Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:

1.pendaftaran dan pendataan;
2.pelaporan, masa pajak dan tahun pajak;
3.penetapan besaran Pajak terutang;
4.pembayaran;
5.pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
6.pemeriksaan Pajak;
7.penagihan Pajak;
8.keberatan;
9.gugatan;
10.penghapusan piutang Pajak;
11.pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak danlatau sanksinya; dan
12.kawasan tanpa penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

(1)Objek Pajak RekIame adalah semua penyelenggaraan reklarne.
(2)Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.reklame papan/billboard/videotron/megatron;
2. b.reklame kain;
3. c.reklarne yang melekat/stiker;
4. d.reklame selebaran;
5. e.reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. f.reldarne udara;
7. g.reklame apung;
8. h.reklame film/slide; dan
9. i.reklame peragaan.
(3)Penyelenggaran reklame menurut sifat pemasangannya dibedakan daiarn 2 (dua) jenis yaitu:
1. a.Reklame nama pengenal usaha; dan
2. b.Reklame komersial/insidentiil.
(4)Yang dikecualikan dani objek Pajak ReMarne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. b.label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dani produk sejenis iainnya;
3. c.nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang luas ukurannya maksimal 1,49 m2 dengan jumlah maksimal 1 unit dan tidak terdapat konten lain selain nama pengenal usaha atau profesi;
4. d.reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
5. e.reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagarnaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 4

(1)Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reldame.
(2)Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 5

(1)Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan dini dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Peran.gkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah.
(3)Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
(4)NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
(5)NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
(6)Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan din, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD dan/atau NOPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Pasal 7

(1)Dalarn hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
(2)Dalarn hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat 1 ( Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
(3)Dalarn hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
(4)Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
1. a.tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
2. b.tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

BAB IV

PELAPORAN, MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 8

(1)Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD.
(2)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak data objek pajak berupa konten reklame, jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi pemasangan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, ukuran media dan ketinggian Reklame.
(3)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah sebelum penyelenggaran reklame dilakukan.
(4)Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan SPTPD, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah dapat menerbitkan SKPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
(5)Khusus reklame kain/spanduk dan reklame peragaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf i yang tidak menyampaikan SPTPD sebelum reklame diselenggarakan, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah dapat langsung mencabut/membongkar reldame.

Pasal 9

(1)Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan reklarne.
(2)Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

BAB V

PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG

Pasal 10

(1)Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
(2)Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3)Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan pemasangan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, luas ukuran media dan ketinggian Reklame.
(4)Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/ atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Nilai sewa Reklarne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan pemasangan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, luas ukuran media dan ketinggian Reklame.
(6)Rincian perhitungan nilai sewa Reldame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati mi.
(7)Dalam menentukan ukuran luas reklame dihitung berdasarkan bentuk dani masing-masing jenis reklame yang ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Luas bidang reklame yang berbingkai dihitung dani batas bingkai bagian luar;
2. b.Luas bidang reklame yang berbentuk pola tidak beraturan, luas reklame dihitung dani warna, gambar, kalimat atau tulisan terluar dengan jalan menarik garis lurus horizontal dan vertikal sehingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan;
3. c.Luas bidang reklame yang berbentuk bangunan pola atau bentuk teratur dihitung berdasarkan luas bangunan tersebut;
4. d.Luas bidang reklame berjalan dihitung dani sisi luar gambar atau kalimat; dan
5. e.Luas reklame lain yang berbidang datar atau yang dibuat menjadi bidang datar dipersamakan dengan reklame papan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) huruf a.

Pasal 11

(1)Perhitungan NSR ditentukan dengan rumus sebagai berikut: NSR = HDPP + NS
(2)Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor antara lain:
1. a.jenis reklame;
2. b.lokasi penempatan;
3. c.jangka waktu penyelenggaraan;
4. d.ukuran media rek1ame;
5. e.jumlah media reklame; dan
6. f.HDPP.
(3)HDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati mi.
(4)NS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati mi.
(5)Tabel Perhitungan Tarif Pajak Reklame tercantum pada Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati mi.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…