DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kerinci

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pemungutan pajak barang dan jasa tertentu.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kerinci.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kepala Perangkat Daerah adalah Badan/Dinas yang menyelanggarakan fungsi Pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang perpajakan daerah dan/atau daerah sesuai dengan Peraturan Peru ndan g- undangan.
7.Pendapatan Ashi Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dani Pajak Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Ashi Daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
12.Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
13.Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
14.Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
15.Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
16.Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
17.Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
18.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dani penghimpunan data objek dan subjek yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetornya.
19.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, balk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Lembaga Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20.Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
21.Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan dini dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
22.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yag terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
23.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal dini atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
24.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
26.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
27.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau tidak seharusnya terutang.
28.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
29.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kerinci.
31.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan.
32.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
35.Perusahaan Listrik Negara yang untuk selanjutnya disingkat PLN, adalah Perusahaan yang ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

BAB II

PAJAK BARANG JASA TERTENTU

Pasal 2

Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu merupakan penjualan, penyerahan, dan atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi;

a.Makanan dan/atau Minuman;
b.Tenaga Listrik;
c.Jasa Perhotelan;
d.Jasa Parkir; dan
e.Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 3

(1)Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak balk yang berdomisili di dalam maupun diluar vvilayah Daerah, yang memiliki Objek Pajak di wilayah Daerah.
(2)Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.
(3)Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada setiap Wajib Pajak.
(4)Setiap Wajib Pajak PBJT khususnya Jasa Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan dan Jasa Kesenian dan Hiburan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, wajib mendaftarkan dini dan melaporkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi warga negara Indonesia atau paspor bagi warga negara asing;
2. b.akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum bila ada;
3. c.izin yang dimiliki dan/atau Surat Pernyataan Segera mengurus perizinan bagi yang belum memiliki izin;
4. d.surat pernyataan operasional; dan
5. e.denah lokasi usaha. Dikecualikan terhadap PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Jasa Hiburan yang bersifat insidentil Wajib Pajak mendaftarkan penyelenggaraan hiburan ke Perangkat Daerah dengan membawa surat permohonan penyelenggaraan event! dengan berisikan:
6. a.melaporkan Jumlah Tiket dan / atau Tiket elektronik;
7. b.mencantumkan harga, nomor seri, tanda masuk dan klalifikasi tiket; dan
8. c.melakukan Porporasi terhadap tiket dalam bentuk karcis.
(6)Untuk mendapatkan data Wajib Pajak PBJT Jasa Parkir, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak.
(7)Untuk setiap Wajib Pajak PBJT Jasa Parkir yang telah memenu hi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan Peraturan waj ibPerundang-undangan, mendaftarkan dini dan melaporkan usahanya dengan
(5)menggunakan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia atau paspor bagi warga negara asing; dan/atau
2. b.akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum bila ada.
(8)Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar dan disarnpaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Wajib Pajak yang telah mendaftarkan dini dan melaporkan usahanya ditetapkan sebagai Wajib Pajak dan diberikan NPWPD serta Surat Penetapan dan Pengukuhan selaku Wajib Pajak.
(2)Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan sejak diterima SPOPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan NPWPD bagi Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya, namun telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan data yang diperoleh dani pihak lain dan/atau dimiliki Perangkat Daerah.
(3)Khusus untuk PLN sebagai Wajib Pajak Daerah dapat tidak diterbitkan NPWPD sepanjang melaksanakan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan ketentuan Peratu ran Perundang- undangan.
(4)NPWPD dan Surat Penetapan dan Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.

Pasal 5

NPWPD dapat dicabut apabila:

a.kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak dinyatakan tutup yang dibuktikan dengan surat keterangan dani instansi yang berwenang atau surat formal dani Wajib Pajak;
b.tidak memiliki Utang Pajak atau dapat menyelesaikan Utang Pajak;
c.tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
d.izin operasional dicabut;
e.alih kontrak/ganti pemilik/penanggung jawab yang tidak jelas;
f.ada putusan pengadilan yang menyatakan usaha pailit; dan
g.pindah tempat usaha ke luar daerah Kabupaten Kerinci.

Pasal 6

(1)Penyelenggara layanan Parkir berkewajiban menyediakan Karcis Parkir, tanda bukti dan/atau tanda bayar resmi dan sah sebagai bukti pembayaran penerimaan layanan Parkir.
(2)Pengadaan Karcis Parkir untuk tempat Parkir yang merupakan aset milik Daerah dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah menjadi tanggung jawab Badan Usaha Milik Daerah.
(3)Pengadaan Karcis Parkir pada tempat Parkir yang pengelolaan Parkir dilakukan oleh perorangan, badan dan Desa Adat merupakan tanggung jawab perorangan, badan dan Desa Adat tersebut yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan layanan Parkir.
(4)Setiap lembar Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai alat bukti pembayaran yang sah kecuali bagi tempat Parkir yang menggunakan alat Parkir elektronik.
(5)Karcis Parkir, tanda bukti dan/atau tanda bayar resmi dan sah paling sedikit memuat data yang terdiri dan:
1. a.angka tahun yang sedang berjalanan;
2. b.nomor seri;
3. c.nama jenis pungutan;
4. d.nomor hukum pungutan;
5. e.nomor urut Karcis Parkir;
6. f.besarnya tarif Parkir;
7. g.waktu masuk dan keluar kendaraan; dan
8. h.nomor polisi kendaraan.

Pasal 7

(1)Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri wajib melakukan pelaporan dengan mengisi E-SPTPD yang akan dijadikan dasar perhitungan, penetapan dan pembayaran Pajak.
(2)E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap.
(3)Dalam hal pelaporan dengan E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau mengalami gangguan, wajib pajak dapat melaporkan SPTPD secara manual.
(4)Wajib Pajak yang menyelenggarakan kegiatan yang meliputi penjualan barang atau jasa yang termasuk objek PBJT wajib melakukan Pemungutan Pajak yang bersangkutan pada saat barang atau jasa diserahkan.
(5)Wajib Pajak yang memanfaatkan Tenaga Listrik harus melakukan Pemungutan Pajak atas penggunaan Tenaga Listrik, balk yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dani sumber lain.
(6)Pengakuan dan perhitungan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan bersamaan dengan pengakuan dan perhitungan pendapatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
(7)Khusus untuk PLN wajib membuat berita acara rekonsiliasi dan pemeriksaan daftar rekapitulasi rekening listrik per kode tarif pelanggan Pajak sebagai dokumen pendukung kelengkapan SPTPD.
(8)Perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan apabila pada tanggal tersebut tidak dilakukan pelaporan maka akan diberikan surat pemberitahuan/teguran dengan jatuh tempo pada tanggal 15 (lima belas) bulan bersangkutan.
(9)Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan mi.

Pasal 8

(1)E-SPTPD PBJT harus disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) dengan jatuh tempo tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan dilarnpirkan keterangan dan/atau dokumen pendukung.
(2)Surat Pemberitahuan/Teguran penyampaian E-SPTPD dikeluarkan 5 (lima) hari sebelum jatuh tempo pembayaran.
(3)Dalam jangka 5 (lima) hari kerja setelah tanggal surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
(4)Surat Pemberitahuan/Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peratu ran Bupati mi.
(5)Apabila tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur dan/atau cuti bersama maka penyampaian E-SPTPD dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah hari libur dan/atau cuti bersama.

Pasal 9

(1)Pembayaran Pajak dilakukan pada Bank yang ditunjuk sebagai penerima Kas Daerah.
(2)Pembayaran Pajak dilakukan dengan menggunakan kode pembayaran yang berupa deretan nomor yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Pajak Daerah secara Elektronik.
(3)Kode pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memiliki masa kedaluarsa.
(4)Untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran secara elektronik, Pemerintah Daerah menunjuk Bank persepsi bekerjasama dengan Bank nasional lainnya, melalui Portal Pembayaran dan Kanal Pembayaran yang ditunjuk.
(5)Pembayaran Pajak dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan soh apabila telah dibukukan pada Bendahara Penerima pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dibidang pajak dan retribusi daerah.
(6)Bukti Pembayaran Pajak secara elektronik diterbitkan merupakan bukti bayar yang sah dipersamakan dengan SSPD.
(7)Dslam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan, Bendahara Penerimaan melakukan validasi dan rekonsiliasi secara periodik dengan Bank persepsi.
(8)Bentuk dan isi SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.

Pasal 10

(1)Pembayaran PBJT harus dilakukan sekaligus atau lunas.
(2)Pembayaran P13JT paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dikecualikan untuk Pajak Hiburan yang bersifat insidentil.
(3)Apabila tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur dan/atau cuti bersama maka pembayaran dilakukan pada hari kerjaberikutnya setelah hari libur dan/atau cuti bersama tanpa dikenakan denda.

Pasal 11

(1)Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
1. a.Pajak dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang dibayar;
2. b.dani hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; dan
3. c.Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
(2)Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelanggarakan fungsi Pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
(3)STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (10) .
(4)Bentuk dan isi STPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…