DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mencakup asas pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai; prinsip pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai; kriteria pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai; Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai; penetapan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai; pembayaran, penilaian dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai; pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai; pembiayaan dan pembayaran TPP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peru ndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan undang- undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reform asi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hulcum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5); dÇ MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Kerinci.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kerinci.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
5.Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
6.Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Linglcungan Pemerintah Daerah.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kerinci.
9.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci.
10.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.
11.Kepala Unit Organisasi Perangkat Daerah adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas pada Perangkat Daerah yang terdiri dani Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Bagian, Sekretaris, Kepala Bidang, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Lurah, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT.
12.Atasan Langsung adalah pejabat yang memiliki kewenangan langsung terhadap pegawai di bawahnya.
13.Bawahan adalah pegawai yang berada setingkat di bawah atasan langsung.
14.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Kerinci.
16.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
17.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18.CaIon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CaIon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
19.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
20.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan ASN di Lingkungannya atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta mempunyai kewenangan dalam hal legalitas dokumen.
21.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
22.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
23.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
24.Tarnbahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan pegawai yang diperoleh berdasarkan atas hasil pencapaian kinerja selama 1 (satu) bulan di luar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
25.Validator adalah Pejabat yang berwenang memvalidasi listing TPP.
26.Verifikator adalah pejabat yang berwenang memeriksa daftar listing TPP dengan sistem aplikasi.
27.Super Admin adalah pejabat yang berwenang memonitor dan mengoperasikan sistem e-RK, SIMPEG dan SIAP.
28.Admin adalah Pejabat yang mempunyai tugas untuk memastikan validitas data pegawai pada sistem e-RK, SIMPEG dan SIAP.
29.Pejabat Pelaksana rrugas yang selanjutnya disingkat PLT adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan tetap.
30.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan-jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
31.Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
32.Disiplin kehadiran adalah kesanggupan ASN untuk masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai kewajiban ASN.
33.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun.
34.Aktivitas Utarna yaitu langkah kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsi dan/atau kegiatan ditujukan untuk mencapai target kinerja tahunan organisasi dan direncanakan secara sistematis sesuai hirarki organisasi.
35.Aktivitas Tambahan yaitu langkah kerja untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi, dilakukan diluar rencana organisasi, tetapi tidak keluar dani kaitan tugas ASN dalam melaksanakan perintah atasan, kebijakan dan pelayanan.
36.Perilaku adalah penilaian atas tindakan keseharian ASN melalui pernyataan dani ASN lain di lingkungan kerja masing-masing dengan pendekatan psikologis berupa kuesioner yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertutup.
37.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian inforrnasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
38.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut LHKASN adalah dokumen yang wajib dilaporkan oleh seluruh ASN melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai baik itu aset pribadi maupun aset yangmenjadi tanggungjawab keluarga.
39.Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara, pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
40.Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas TP-TGR.
41.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dani perolehan lainnya yang sah.
42.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN.
43.Keberatan adalah prosedur atau cara yang ditempuh ASN jika merasa tidak puas atau kurang puas atas hasil pencapaian kinerja atau data yang berkaitan dengan kinerja pada bulan berkenaan.
44.Hari adalah hari kerja.
45.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
46.Izin adalah keadaan tidak masuk kerja bagi ASN yang diizinkan oleh atasan langsung.
47.Masa Persiapan pensiun atau disingkat MPP adalah masa transisi yang akan dialami oleh pegawai setelah bekerja puluhan tahun pada Pemerintah Daerah. A
48.Elektronik Remunerasi Kinerja yang selanjutnya disingkat e-RK adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja ASN melalui sistem elektronik.
49.Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SIMPEG adalah sistem yang menyediakan informasi manajemen yang berfungsi untuk mengelolah data kepegawaian.
50.Sistem Informasi Administrasi Presensi yang selanjutnya disebut SIAP adalah Sistem Informasi yang berfungsi mengelola dan menyajikan data kehadiran kerja bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat diakses secara Online dan terintegrasi ke seluruh Peran.gkat Daerah.
51.Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dani setiap pelaksanaan tugas jabatan.
52.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman Pemberian Tarnbahan. Penghasilan bagi ASN serta sebagai panduan dalam penghitungan besaran TPP yang akan diterima oleh masing-masing ASN berdasarkan Disiplin Kerja dan Produktivitas Kerj a.

Pasal 3

(1)Pemberian TPP dimaksudkan untuk memotivasi peningkatan disiplin, produktivitas, kinerja dan pelayanan publik ASN dalam melaksanakan tugas pokok clan fungsinya.
(2)Pemberian TPP bertujuan untuk memenuhi kehidupan layak dan meningkatkan kesejahteraan ASN.

BAB II

ASAS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

Pemberian TPP berasaskan:

a.kepastian hulcum;
b.akuntabel; C. proporsionalitas;
d.efektif dan efisien;
e.keadilan dan kesetaraan;
f.kesejahteraan; dan
g.optimalisasi.

Pasal 5

(1)Kepastian hulcum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepatutan, dan keadilan.
(2)Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai.
(4)Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
(5)Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yaitu bahwa pemberian TPP hams mencerminkan rasa keadi1an dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai.
(6)Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yaitu bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai.
(7)Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g yaitu bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III

PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

Prinsip-prinsip pemberian TPP yaitu:

a.TPP merupakan fungsi dani keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
b.TPP bersumber dani efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah;
c.TPP diberikan secara bertahap berdasarkan kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan keberhasilan atau capaian indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 7

TPP berdasarkan Kriteria terdiri dan:

a.Beban Kerja;
b.Prestasi Kerja;
c.Tempat Bertugas;
d.Kondisi Kerja;
e.Kelangkaan Profesi; dan
f.Pertimbangan Objektif lainnya.

Pasal 8

(1)TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan dengan ketentuan:
1. a.TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal minimal 112, 5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu minimal 170 jam perbulan ( seratus tujuh puluh jam perbulan).
2. b.Besaran persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemarnpuan keuangan daerah dani besaran basic TPP.
(2)TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan dengan ketentuan:
1. a.TPP berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada ASN yang memiliki Prestasi Kerja tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya; dan
2. b.Besaran persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dani besaran basic TPP.

Pasal 9

TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan dengan ketentuan:

a.TPP berdasarkan Tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
b.TPP Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
c.Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada huruf b berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang diperoleh dani perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis Terendah di Daerah.

Pasal 10

(1)Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, adalah seluruh pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
1. a.Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
2. b.Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya, bahan radiasi, bahan radio aktif;
3. c.Pekerjaan yang beresiko dengan keselarnatan kerja;
4. d.Pekerjaan yang beriko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum,
(2)Besaran persentase TPP berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dani besaran basic TPP.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…