DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama yang mencakup pembentukan; organisasi; tugas dan fungsi; tata kerja; kepegawaian; dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KERINCI KELAS D PRATAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat map, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
2.Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kerinci.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah. Sakit yang selanjutnya disebut UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat in, rawat jalan, dan gawat darurat.
8.Direktur adalah Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama.
9.Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
10.Kelompok Staf Medis adalah kelompok dokter yang bekerja dibidang medis dalam jabatan fungsional.
11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya diluar jabatan struktural.
12.Tugas Pokok dan Fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan. Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama.
(2)UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 3

(1)UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci Kelas D Pratarna merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan.
(2)UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Subbagian. Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
(4)Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
(5)Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama terdiri dan:
1. a.Direktur;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
4. d.Seksi Pelayanan Non Medik;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional;
6. f.Unit Pendukung (Instalasi);
7. g.Komite; dan
8. h.Satuan Pemeriksaan Internal.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama tercantum dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang bidang pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan Upaya penyembuhan (kuratif);
2. b.pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan Upaya promotif dan preventif;
3. c.pelayanan rujukan kesehatan, pelayanan rawat map serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan;
4. d.penelitian dan pengembangan bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama mempunyai fungsi:
1. a.pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan Medis;
2. b.pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan penunjang Medis/non Medis;
3. c.pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan Gawat Darurat,
4. d.pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan Keperawatan.;
5. e.pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan Laboratorium;
6. f.pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
7. g.pengoordinasian dan penyelenggara pelayanan rawat map dan rawat jalan;
8. h.pengoordinasian clan penyelenggaraan promotif, preventif dan rehabilitatif;
9. i.pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan peraturan internal rumah sakit (hospital bylaws) sesuai ketentuan perundangundangan;
10. j.pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian,ketatausahaan dan pengelolaan keuangan; dan
11. k.pengoordinasian dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Kesehatan sesuai bidang tugasnya._

Pasal 6

(1)Direktur mempunyai tugas memimpin UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang bidang pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggaralan fungsi :
1. a.pengoordinasian dan pemeriksaanan pelaksanaan pelayanan medis;
2. b.pengoordinasian dan pemeriksaanan pelayanan penunjang medis/non medis;
3. c.pengoordinasian dan pemeriksaanan pelayanan gawat darurat;
4. d.pengoordinasian dan pemeriksaanan pelayanan keperawatan;
5. e.pengoordinasian dan pemeriksaanan pelayanan laboratorium;
6. f.pemeriksaanan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang- undangan;
7. g.pengoordinasian dan pemeriksaanan. pendidikan. dan pelatihan sumber daya manusia;
8. h.pemeriksaanan pelayanan rawat map dan rawat jalan;
9. i.pengoordinasian dan pemeriksaanan promotif, preventif dan rehabilitatif;
10. j.pemeriksaanan pelaksanaan penyusunan peraturan internal rumah sakit (hospital bylaws) sesuai ketentuan perundang-undangan;
11. k.pengoordinasian dan pemeriksaanan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan;
  1. 1.pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dan lembaga/instansi terkait;
12. m.pemeriksaanan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
13. n.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan keuangan;
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
1. a.pelaksaan ketatausahaan;
2. b.pelaksanaan kerumah tan.ggaan;
3. c.pelayanan hukum dan kemitraan;
4. d.pemasaran Rumah Sakit;
5. e.pelayanan kehumasan;
6. f.pencatatan, pelaporan, dan evaluasi
7. g.penelitian dan pengembangan Rumah Sakit;
8. h.pengembangan sumber daya manusia;
9. i.mengkoordinir kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang diselenggarakan didalarn/diluar rumah sakit ;
10. j.perencanaan anggaran;
11. k.perbendaharaan dan mobilisasi dana;
  1. 1.pelaksanaan kegiatan akuntansi;
12. m.pelaksanaan pengelolaan asset dan barang milik daerah dimlingkungan UPTD; dan
13. n.pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur.

Pasal 8

(1)Seksi Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan clan. Kebidanan mempunyai tugas membantu direktur dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional Pelayanan. Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
2. b.mengkoordinir penyusunan SOP Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
3. c.koordinasi dan pelaksanaan Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
4. d.pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselam.atan pasien di bidang Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan. Kebidanan.;
5. e.penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan logistik Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sebagai bahan rencana pengadaan;
6. f.menganalisa kebutuhan tenaga Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan berdasarkan perkembangan pelayanan, sebagai masukan dalarn perencanaan kebutuhan pegawai;
7. g.pemantauan dan evaluasi Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan; dan
8. h.pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur.

Pasal 9

(1)Seksi Pelayanan Non Medik mempunyai tugas membantu direktur dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional Pelayanan Non Medik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Se ksi Pelayan Non Medik mempunyai fungsi:
1. a.menyusun 1 encana operasional dan program kerja Pelayan Non Medik;
2. b.mengkoordinir penyusunan SOP Pelayan Non Medik;
3. c.mengkoordinir pemeliharaan dan kalibrasi pera1atan medik dan non medik;
4. d.mengkoordinir pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan medik dan non medik;
5. e.penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan logistik Pelayan Non Medik sebagai bahan rencana pengadaan;
6. f.menganalisa kebutuhan tenaga Pelayan Non Medik berdasarkan perkembangan pelayan.an, sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai;
7. g.memantau clan mengevaluasi kegiatan Pelayan Non Medik; dan
8. h.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh direktur.

Pasal 11

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, terdiri dani sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada direktur.
(3)Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4)Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 12

(1)Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional baik medis maupun non medis sebagai bagian dani kelengkapan sarana dan prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama.
(2)Instalasi dipimpin oleh seorang kepala unit dalam. jabatan fungsional.
(3)Instalasi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
(4)Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama selanjutnya ditetapkan dengan keputusan direktur.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…