DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Dicabut

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Januari 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang materi muatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan. Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2023 Nomor 1051);
14.Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
15.Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hulcum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemeritahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kerinci.
4.Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihorrnati dalam sistem pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksan.akan tugas dani Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dani penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksan.aan hak dan kewajiban. Desa.
10.Ren'cana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12.Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
13.Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dani rekening kas Desa.
14.Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
15.Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
16.Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
18.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
19.Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
20.Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
21.Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
22.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
23.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dani kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24.Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
25.Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dan Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman/dasar bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 3

Penyusunan APBDesa Tahun 2025 sebagairnana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dilakukan secara daring melalui Aplikasi Siskeudes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MATER! MUATAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 4

(1)Materi muatan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025, meliputi:
1. a.sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
2. b.prinsip penyusunan APBDesa;
3. c.kebijakan penyusunan APBDesa;
4. d.teknis penyusunan APBDesa;
5. e.Teknis Evaluasi Rancangan APBDes; dan
6. f.Hal-hal khusus lainnya.
(2)Uraian materi muatan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan. Bupati mi.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR /-1 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 URAIAN MATERI MUATAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2025 I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dan. RKP Desa: Dalarn Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022-2026, Bupati Kerinci melanjutkan Rencana Pembangunan Daerah yang kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien,efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir melanjutkan Rencana Pembagunan Daerah (RPD) 2025-2026, yaitu : MELANJUTKAN DAN MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG MERATA DAN BERKUALITAS DAN BERBASIS INOVASI, bermakna sebagai berikut:

a.Meningkatkan Pembangunan yang merata dan berkualitas makna bahwa atas dasar potensi yang dimiliki serta didorong oleh keinginan yang keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyax-akat Kerinci agar dapat hidup lebih layak, sehingga moril maupun materiil dapat sejajar dengan masyarakat lainnya se-Provinsi Jambi, maka tidak ada pilihan lain bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus dilakukan secara efektif, efisien, partisipatif, akuntabel dengan mensinergikan perencanaan dan penganggaran. Melalui langkah strategis seperti ini diharapkan hasil pembangunan selama 2 (dua) Tahun kedepan yaitu kondisi pada akhir tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan dengan Kondisi pembangunan pada Tahun 2025.
b.Berbasis Inovasi bermakna bahwa Kabupaten Kerinci bertujuan mensejahterakan masayarakat secara adil dan merata, tidak nepotis dan tidak mengabaikan hak orang lain. Adil juga berarti semua wilayah dan etnis, golongan dan agama mendapat pelayanan yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama baik dalam menerima pelayanan pembangunan maupun didepan hulcum. Untuk memantapkan tujuan tersebut maka tindakan yang akan dilakukan selama 2025-2026 adalah sebagai berikut:
1. 1.Pemantapan dan pemerataan pembangunan insfrastruktur yang terintegrasi antar sektor.
2. 2.Meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
3. 3.Meningkatkan pendapatan dan daya saing daerah berbasis pertanian, industri dan. pariwisata.
4. 4.Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengemban.gan komoditi lokal berbasis tata ruang.
5. 5.Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik. Berdasarkan tujuan tersebut prioritas pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun 2025, visi misi Provinsi Jambi, prioritas pembangunan nasional dan petunjuk operasional atas fokus penggunaan dan.a desa tahun 2025, maka penyusunan APBDesa tahun 2025 dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
6. 1.Peningkatan kapasita.s penyelenggaraan Pemerintahan. Desa;
7. 2.Peningkatan promosi dan penyediaan layan.an dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting;
8. 3.Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
9. 4.Percepatan penanggulangan kemiskinan;
10. 5.Pengembangan usaha pertanian produktif dalam arti luas;
11. 6.Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
12. 7.Pendayagunaan sumber daya alam, pemeliharaan lingkungan dan penanganan masalah sampah;
13. 8.Pelestarian adat istiadat, seni dan sosial budaya Desa;
14. 9.Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa;
15. 10.Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.
16. 11.Pengembangan ekonomi Desa, produk unggulan Desa, program inovasi Desa, pengelolaan hutan Desa, ketahanan pangan Desa dan BUMDesa; dan
17. 12.Pengembangan wisata desa dan kawasan perdesaan. II. Prinsip Penyusunan APBDesa: Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 didasarkan prinsip sebagai berikut:
18. 1.Se suai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
19. 2.Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
20. 3.Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa,
21. 4.Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
22. 5.Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
23. 6.Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya;
24. 7.Semua penerimaan (dalam bentuk uang yang masuk pada rekening kas Desa) dianggarkan dalam APBDesa;
25. 8.Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara brut();
26. 9.Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.; dan
27. 10.Penganggaran pengeluaran pembiayaan harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan hams didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. III. Kebijakan Penyusunan APBDesa: Penyusunan APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dan kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasildan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:
28. 1.Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dani kegiatan yang direncanakan; 2."Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yangakan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dani setiap kegiatan;
29. 3.Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Desa berdasarkan Peraturan Perundang- undangan. Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa, sebagai berikut :
30. 1.Pendapatan. Desa: Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan Desa dalam 1 (lsatu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Rencana pendapatan Desa memuat kelompok, jenis dan obyek pendapatan yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Kelompok pendapatan Desa tercantum pada APBDesa, sedangkan jenis dan obyek pendapatan Desa selanjutnya d ituangkan dalam penjabaran APBDesa.
a.Pendapatan ashi Desa: Pendapatan ashi Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong -royong, dan pendapatan ashi Desa lain. 1) Hasil usaha: Hasil usaha adalah seluruh hasil usaha milik Desa yang dikelolasecara terpisah berdasarkan Peraturan Desa berpedoman padaPeraturan Bupati Kerinci Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pendirian dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Salah satu hasil usaha yang menimbulkan penerimaan bagipendapatan Desa dani hasil usaha Desa, antara lain hasil BUMDesa. 2) Hasil aset: Hasil aset adalah seluruh hasil dani barang milik Desa yang berasal dani kekayaan ash milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. Seperti; tanah kas Desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa, pelelan.gan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik Desa,pemandian umum, wisata Desa dan lain-lain kekayaan ashi Desasesuai dengan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati Kerinci Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa. 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong: Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dan sumbangan masyarakat Desa. Penganggaran penerimaan swadaya, partipasi dan gotong royong hams dihitung secara cermat dan nil dalam bentuk uang yang masuk ke rekening kas Desa untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. 4) Bantuan keuangan dani APBD Provinsi: Adalah bantuan keuangan dani pemerintah Provinsi Jambi kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. 5) Bantuan keuangan dan APBD Kabupaten: Adalah bantuan keuangan dani pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa, tetapi tidak masuk dalam perhitungan belanja penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk belanja pembangunan dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk belanja operasional.
c.Pendapatan lain: Pendapatan lain adalah pendapatan Desa yang terdiri atas : 1) Penerirnaan dani hasil kerja sama Desa; 2) Penerimaan dani bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; 3) Penerimaan dani hibah dan sumbangan dani pihak ke tiga; 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaranberjalan; 5) Bunga bank; 6) Hadiah lomba yang diikuti oleh Pemerintah Desa; dan 7) Pendapatan lain Desa yang sah.
1. 2.Belanja Desa: Belanj a Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan. Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa yang terdiri dari; kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Desa menetapkan target capaian output kinerja setiapbelanja dalam kegiatan, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas danefisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran kegiatan yang akan dilaksanakan.
a.Kebijakan Belanja Desa: Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan: 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dani jumlah belanja APBDesa digunakan untuk mendanai: a) Penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga; b) Pelaksanaan pembangunan Desa; c) Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan d) Pemberdayaan masyarakat Desa. 2) Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dan jumlah belanja APBDesa, digunakan untuk beban tetap yaitu: a) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa; b) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa; c) penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa clan. Perangkat Desa; d) penyediaan tunjangan. Badan Permusyawaratan Desa; e) penyediaan operasional Badan Perrnusyawaratan Desa. 3) Paling banyak 15 °A) (lima belas persen) dani pagu DD digunakan untuk mendanai penanganan Miskin ekstream dengan dengan target Keluarga Penerima Manfaat. 4) Paling banyak 3% (tiga persen) dani pagu DD digunakan untuk operasional Pemerintahan Desa, 5) Paling banyak 20% (dua puluh persen) dani pagu DD untuk kegiatan program ketahanan pangan.
b.Dalarn rangka penyelarasan kebijakan pembangunan Desa dengan program prioritas Kabupaten, Pemerintah Desa wajib menganggarkan pada bidang, sub bidang dan kegiatan dalam penyusunan APBDesa Tahun 2025 sebagai berikut: 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Sub bidang dan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa yang harus dianggarkan pada APBDesa Tahun 2025 adalah: Sub Bidang dan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa yang hams dianggarkan pada APBDesa Tahun 2025 adalah: a) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap danTunjangan Operasional Pemerintah Desa: Kegiatan pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Operasional Tetap Pemerintah Desa: Kegiatan pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Operasional Pemerintah Desa, yang wajib dianggarkan adalah:

(1)Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
(2)Penyediaan penghasilan tetap perangkat Desa;
(3)Penyediaan jarninan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD; 4) Pendapatan ashi Desa lain: Pendapatan ashi Desa lain adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dani hasil pungutan Desa sesuai dengan kewenangan Desa yang ditetapkan dan diatur dalarn Peraturan Desa. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan Desa diluar yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan. Desa dan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang pungutan Desa wajib mendapat evaluasi dan Bupati.
1. b.Transfer: 1) Dana Desa: Dana Desa adalah dana yang bersumber dani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dani Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara Dana Desa yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Kerinci. 2) Bagian dani Hasil Pajak Daerah dan. Retribusi Daerah: 3) A1okasi Dana Desa (ADD): Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian daridana perimbangan/ dana alokasi umum yang diterima kabupaten dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutkan dialokasikan ke Desa. ADD dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dani ADD didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara ADD yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Kerinci.
(4)Penyediaan operasional pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon/air, d11);
(5)Penyediaan tunjangan BPD;
(6)Penyediaan operasional BPD; dan
(7)Penyediaan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Penganggaran penyediaan penghasilan tetap dan tunjan.gan Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. b) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan : Kegiatan pada Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan yang wajib dianggarkan pada APBDesa Tahun 2025 adalah:
(1)Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
(2)Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa; dan
(3)Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. c) Sub Bidang Tata. Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan: Kegiatan pada sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang wajib dianggarkan pada APBDesa Tahun 2025 adalah :
(1)Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra- Musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
(2)Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa ,d11);
(3)Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
(4)Pembiayaan untuk tapal batas desa; dan
(5)Penyelenggaraan Lomba antar wilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa (khusus Desa yang akan mengikuti Perlombaan dan Evaluasi PerkembanganDesa). 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Pembangunan Desa yangharus dianggarkan pada APBDesa Tahun 2025 adalah: a) Sub Bidang Pendidikan: Kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan yang wajib dianggarkan pada APBDesa Tahun 2025 adalah :
(1)Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst). b) Sub Bidang Kesehatan: Kegiatan pada Sub Bidang Kesehatan yang wajib dianggarkan pada APBDesa Tahun 2025 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi adalah:
(1)Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes MilikDesa (obat-obatan, tarnbahan insentif Bidang Desa/ Perawat Desa, penyediaan pelayanan KB dan alat konstrasepsi bagi keluarga miskin);
(2)Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu); dan
(3)Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan. c) Sub Bidang Kawasan Permukiman: Kegiatan pada Sub Bidang Kawasan Permukiman yang wajib dianggarkan pada APBDesa Tahun 2025 adalah:
(1)Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sarnpah, dan lain-lain). d) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika: Kegiatan pada Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang wajib dianggarkan pada APBDesa Tahun 2025 adalah:
1. a.Bidang Perhubungan
(1)Pemeliharaan Jalan Desa.
(2)Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dll
1. b.bidang komunikasi dan informatika
(1)Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan APBDes dan LPJ APBDes untuk Warga, dll).
(2)Pengadaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa. 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa: Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Pembinan Kemasyarakatan Desa yang harus dianggarkan pada APBDesa Tahun 2025 adalah: a) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat: Kegiatan pada Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat yang wajib dianggarkan pada APBDesa Tahun 2025 adalah:
(1)Pembinaan Lembaga Kepemudaan Desa/Karang Taruna
(2)Pembinaan Lembaga Adat;
(3)Pembinaan LKMD / LPM / LPMD;
(4)Pembinaan PKK; dan
(5)Pembinaan Lembaga Keagamaan.. 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa: Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang hams dianggarkan pada APBDesa Tahun 2025 adalah: a) Sub Bidang Penanaman Modal: Kegiatan pada Sub Bidang Penanaman Modal yang wajib dianggarkan pada APBDesa Tahun 2025 adalah:
(1)Pembentukan BUMDesa (persiapan dan pembentukan awal BUMDesa) bagi Desa yang belum memiliki BUMDesa.
(2)Pengembangan dan revitalisasi BUMDesa. 5) Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Penanganan Keadaan Darurat: sub bidang penanggulangan bencana, penanganan keadaan darurat yang diharus dianggarkan pada APBDesa Tahun 2025 adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Penanganan keadaan Darurat di Desa. Selain untuk menganggarkan pada bidang, sub bidang dan kegiatanyang diwajibkan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan pada bidang, sub bidang dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan Desa.
1. c.Rencana Belanja: Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan, sedangkan klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek belanja sebagai berikut: 1) Belanja Pegawai: Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dimaksud dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa. 2) Belanja Barang dan Jasa: Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagipengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dani 12 (dua belas) bulan, antara lain untuk: a) operasional pemerintah Desa; b) pemeliharaan sarana prasarana Desa; c) kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan / bimbingan teknis; d) operasional BPD; e) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa. 3) Belanja Modal: Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dani 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang dimaksud digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa. 4) Belanja Tak Terduga: Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: a) bukan merupakan kegiatan normal dani aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b) tidak diharapkan terjadi berulang; dan c) berada di luar kendali pemerintah Desa. Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penan.ggulangan keadaan darurat karenaadanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatanpada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
2. d.Klasifikasi ekonomi menurut jenis belanja dituangkan pada Peraturan Desa tentang APBDesa bersama ldasifikasi bidang, sub bidang dan kegiatan, sedangkan klasifikasi ekonomi jenis, objek dan rincian objek belanja dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.
  1. 3.Pembiayaan: Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:
3. a.Penerimaan Pembiayaan, terdiri atas: 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya: SiLPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. 2) Pencairan Dana Cadangan: Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa. 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan: Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
4. b.Pengeluaran Pembiayaan, terdiri atas: 1) Pembentukan Dana Cadangan : Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa, paling sedikit memuat: a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dani dana cadangan; c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; d) sumber dana cadangan; dan e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dan penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dan penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa. 2) Penyertaan Modal: Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dani pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Desa, palingsedikit memuat : a) azas dan tujuan penyertaan modal; b) besaran anggaran penyertaan modal; c) sumber dana penyertaan modal; dan d) hasil penyertaan modal.
  1. 4.Surplus/Defisif APBDesa:
5. a.Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan Desa dengan anggaran belanja Desa.
6. b.Dalam hal diperkirakan APBDesa surplus, penggunaan surplus diprioritaskan untuk kegiatan Bidang Pembangunan Desa danBidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
7. c.Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit, Pemerintah Desa menetapkan penerimaan pembiyaan untuk menutup defisit tersebut yang bersumber dan Si1PA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan/atau hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. IV. Teknis Penyusunan APBDesa: Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  1. 1.APBDesa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan setelah penetapan APBD Kabupaten Kerinci, yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2025.
  2. 2.Tahapan Rancangan APBDes disusun dengan menggunakan aplikasi Siskeudes Online sampai dengan penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :
8. a.Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 2025 berdasarkan RKP Desa Tahun 2024. Minggu ke I s/d II Oktober 2024. Sekdes, Para Kasi dan Para Kaur
9. b.Sekretaris Desa menyerahkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 2024 kepada Kepala Desa. Minggu ke II Oktober 2024. Sekdes dan Kades
10. c.Kepala Desamenyerahkan Rancangan Peraturan tentang Desa APBDesa TA. 2024 kepada Ketua BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah internal BPD. Minggu ke II Oktober 2024. Kades dan BPD
11. d.BPD melaksanakan pembahasan secara internal atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 2025 yang disampaikan Kepala Desa dalam rapat BPD. Minggu ke- III Oktober 2024. Pimpinan dan Anggota BPD
12. e.BPD mengundang Kepala Desa untuk melaksanakan pembahasan dan penyepakatan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 2025. Minggu ke- IV Oktober 2024. BPD dan Pemdes
13. f.Setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 2025 disepakati, Kepala Desa menugaskan Sekretaris Desa untuk mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Perkades tentang Penjabaran APBDesa TA. 2025. Minggu ke- I Nopember 2024. Kades, Sekdes dan Kasi dan Kaur
14. g.Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 2025 yang telah disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dievaluasi, dengan dilengkapi dokumen paling sedikit meliputi : 1) surat pengantar; 2) rancangan peraturan Kepala Desatentang Penjabaran APBDesa TA. 2025; 3) peraturan Desa mengenai RKP Desa Tahun 2025; 4) peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 5) peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia; 6) peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan 7) berita acara hasil musyawarah BPD dan kesepakatan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 2025. Minggu ke- II November 2024. Kades dan. Camat
15. h.Masa evaluasi Rancangan TA. 2025 oleh Camat, mengundang Kepala Desa perangkat Desa terkait evaluasi. Hasil evaluasi Perdes APBDesa Camat dapat dan/atau pelaksanaan Ranperdes Minggu ke- III November s/d Minggu ke- Camat dan Tim APBDesa TA. 2025 dituangkan dalam II Keputusan Camat. Desember 2024
16. i.Penetapan Rancangan Peraturan Desa Dirnulai BPD dan tentang APBDesa, apabila hasil evaluasi minggu ke- Kades telah sesuai dengan ketentuan Peraturan III Perundang- undangan yang lebih tinggi, Desember kepentingan umum, dan RKP Desa. 2024
  1. 3.Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa TA. 2025 sebagai peraturan pelaksana dani Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2025.
  2. 4.Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 2025 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa TA. 2025 kepada Bupati Kerinci melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
  3. 5.Kepala Desa menugaskan para Kepala Seksi dan Kepala Urusan untuk menyusun rancangan DPA yang terdiri dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan Rencana Anggaran Biaya, menyerahkan rancana DPA dimaksud kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.
  4. 6.Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kepala Seksi dan Kepala Urusan menyerahkan rancangan DPA.
  5. 7.Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
  6. 8.Kepala Urusan Keuangan menyusun RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa dan Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan oleh Kepala Urusan Keuangan. Kepala Desa menyutujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, untuk selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pencairan (SPP) dani Siskeudes guna pencairan/penarikan dana dani Rekening Kas Desa. V. Teknis Evaluasi Rancangan APBDesa:
  7. 1.Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:
17. a.Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
18. b.Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
  1. 2.Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:
19. a.Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan Desatentang perubahan APBDesa;
20. b.Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yangmelandasi penyusunan rancangan Peraturan Desa dimaksud;
21. c.Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi danmateri dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
22. d.Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.
  1. 3.Persiapan evaluasi:
23. a.Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu: 1) Pembentukan Tim Evaluasi APBDesa ditetapkan dengan Surat Keputusan Carnat tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Evaluasi APBDesa dilarnpiri pedoman pelaksanaan evaluasi APBDesa, dengan susunan sebagai berikut: a) Ketua : Camat b) Sekretaris : Sekretaris Kecarnatan/Kepala Seksi c) Anggota : Unsur pemerintah Kecamatan dan UPT Kecamatan terkait 2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yangmemiliki kompetensi sesuai bidangnya dani unsur terkait untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
  1. 4.Dokumen Evaluasi:
24. a.Dokumen Utama: 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD; dan/ atau 2) Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa yang telah disepakati bersama BPD.
25. b.Dokumen Penunjang (alat verifikasi): 1) Disarnpaikan oleh Desa: a) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa), berita acara hasil musyawarah; atau b) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa); c) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa); d) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025; e) Dokumen yang relevan (misal, perdes tentang pembentukan dana cadangan, perdes tentang Kewenangan desa, perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dan lain-lain). 2) Disiapkan oleh Tim Evaluasi: a) Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa; b) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usal dan lokal berskala Desa; c) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa; d) Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Daerah yang didalarnnya mengatur Stan.dar Harga di Desa;
  1. 5.Pelaksanaan Evaluasi: Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh tahapan, yaitu:
26. a.Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas, yaitu meneliti beberapa hal sebagai berikut: 1) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi; 2) Kepatuhan atas penyajian inforrnasi dalam rancangan peraturan yang akan dievaluasi; 3) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan yang akan dievaluasi; 4) Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;
  1. 6.Langkah-langkah evaluasi:
27. a.Langkah 1: Pengumpulan dokumen evaluasi;
28. b.Langkah 2: Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen,
29. c.Langkah 3: Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
30. d.Langkah 4: Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
31. e.Langkah 5: Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4. Jika dani hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.
  1. 7.Hasil Evaluasi: Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan Desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan Desa tentang perubahan. APBDesa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau tancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan inform.asi mengenai:
32. a.evaluasi atas sistem APBDesa atau perubahan APBDesa; dan
33. b.evaluasi atas substansi APBDesa atau perubahan APBDesa. Laporan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa didistribusikan kepada:
34. a.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci; dan
35. b.Inspektur Kabupaten Kerinci. VI. Ha12Ba1 Khusus:
  1. 1.Bidang, Sub Bidang dan kegiatan serta ldasifikasi ekonomi APBDesa TA. 2025 mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  2. 2.Perencanaan penganggaran pada APBDesa terhadap pembangunan fisik yang memerlukan perencanaan teknis secara spesifik dan memerlukan keahlian khusus agar dapat dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan organisasi perangkat daerah terkait.
  3. 3.Perencanaan, Penganggaran pada APBDesa terhadap Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa bersifat Khusus agar menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
  4. 4.Dalam pelaksanaan kegiatan pada APBDesa diutamakan dilakukan dengan swakelola, dengan maksimalkan penggunaan material/bahan dani wilayah setempat, dilaksanakan secara padat karya tunai dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
  5. 5.Perencanaan penganggaran untuk kegiatan pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi fisik berupa belanja modal yang menyebabkan penambahan/terbentuknya aset Desa agar dipastikan bahwa pembangunannya diatas tanah aset Desa.
  6. 6.Perencanaan penganggaran pembayaran honorarium/ insentif/upah/uang lembur agar merujuk pada peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa.
  7. 7.Perencanaan penganggaran perjalanan dinas agar berpedoman pada peraturan Bupati tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan Desa.
  8. 8.Informasi mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2025 diinformasikan pada masyarakat melalui baliho yang dipasang di depan kantor Desa dan tempat-tempat strategis lainnya di Desa dan/atau sistem informasi Desa, sehingga diketahui secara luas oleh masyarakat Desa.
  9. 9.Kegiatan pelatihan masyarakat, pelatihan perangkat Desa, pelatihan lembaga Adat Desa dan penyuluhan dapat dilaksanakan di Tingkat Desa dan dapat dilaksanakan di Tingkat Kecamatan dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD). Besaran anggaran untuk melaksanakan kegiatan di Tingkat Kecamatan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Nara sumber kegiatan pelatihan masyarakat, perangkat Desa dan penyuluhan adalah pejabat struktural dan/atau fungsional sesuai bidang tugasnya, dani kalangan prefesional dan/atau dan kalangan akademisi yang sesuai dengan bidangnya.
  10. 10.Perencanaan, Penganggaran APBDesa terhadap Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa bersifat Khusus agar menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…