DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pergeseran anggaran dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang jenis dan kriteria pergeseran anggaran; mekanisme pergeseran anggaran; pendanaan keadaan darurat dan mendesak; tanggung jawab; dan larangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan. Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undan.g- Undan.g Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
9.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2.Pemerintah Daerah. adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kerinci.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dani pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKPD yang berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
10.Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.
11.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
12.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagaian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
13.Pergeseran Anggaran adalah perubahan, revisi, penyesuaian dan/atau pergeseran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD / Perubahan DPA-SKPD dan/ atau DPA- SKPKD / Perubahan DPA- SKPKD .
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja clan. pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16.Kegiatan adalah bagian dani program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dani sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dani beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
17.Keadaan Darurat adalah situasi atas kejadian yang tidak normal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat mengganggu kegiatan pemerintahan daerah dan perlu segera ditanggulangi.
18.Keadaan Mendesak adalah suatu keadaan yang muncul secara tiba-tiba yang menyangkut kepentingan umum, belanja wajib dan belanja mengikat yang harus diselesaikan dengan cepat dimana apabila tidak dilalcukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
19.Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah.
20.Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
21.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunan.nya.
22.Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
23.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atau pelaksanaan APBD.
24.Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dani Penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
25.Keluaran (output) adalah baran.g atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program.
26.Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk kebutuhan setiap bulan untuk tahun anggaran berkenan,
27.Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjarninnya pelayanan dasar kepada masyarakat.
28.Obyek belanja adalah digit keempat setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.
29.Rincian obyek belanja adalah digit kelima setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.
30.Uraian rincian obyek belanja adalah nama/judul pengeluaran dibawah rincian obyek belanja, sesuai kebutuhan kegiatan dan telah dipastikan satuan dan harga satuannya.

Pasal 2

Ruang linglcup dani Peraturan Bupati ini meliputi:

a.jenis dan kriteria pergeseran anggaran;
b.mekanisme pergeseran anggaran;
c.pendanaan keadaan darurat dan mendesak;
d.tanggung jawab; dan
e.larangan.

BAB II

JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

(1)Jenis Pergeseran Anggaran terdiri atas:
1. a.Pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD; dan
2. b.Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD.
(2)Pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
1. a.Pergeseran Anggaran antar Organisasi;
2. b.Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi;
3. c.Pergeseran Anggaran antar Program;
4. d.Pergeseran Anggaran antar Kegiatan;
5. e.Pergeseran Anggaran antar Sub Kegiatan;
6. f.Pergeseran Anggaran antar Kelompok; dan
7. g.Pergeseran Anggaran antar Jenis.
(3)Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
1. a.Pergeseran Anggaran antar objek dalam jenis yang sama;
2. b.Pergeseran Anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama;
3. c.Pergeseran Anggaran antar sub rincian objek dan rincian objek yang sama; dan.
4. d.Pergeseran atas uraian dani sub rincian objek.

Pasal 4

(1)Kriteria Pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan sepanjang:
1. a.terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah penetapan APBD dan hams dilakukan penyesuaian;
2. b.keadaan mendesak dan/atau keadaan darurat yang kriterianya ditetapkan dalam. Peraturan Daerah tentang APBD; dan/atau
3. c.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Perubahan APBD.
(2)Kriteria sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dilakukan dengan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
(3)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 5

(1)Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
(2)Pergeseran. Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

Pasal 6

(1)Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
(2)Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKPD selaku PPKD.

Pasal 7

(1)Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
(2)Pergeseran Anggaran sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PA.

BAB III

MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 8

(1)Pergeseran Anggaran dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format Perubahan DPA-SKPD.
(2)Pada pergeseran tertentu, Pergeseran Anggaran diikuti dengan Pergeseran Anggaran Kas.
(3)Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan kewenangan bersama antara Bupati dan DPRD dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
(4)Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, keadaan darurat, atau kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format Perubahan DPA- SKPD, selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan Perubahan APBD.
(5)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa keperluan mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Pusat atau Kabupaten Kerinci.
(6)Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD, selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan Perubahan APBD.
(7)Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.
(8)Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD yang dilakukan setelah Perubahan APBD disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(9)Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau Penjabaran Perubahan APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 9

Pergeseran Anggaran sebagiam.ana dimaksud dalam pasal 3 dapat dilakukan sepanjang anggaran tersebut belum dilaksanakan dan/atau direalisasikan.

Pasal 10

Pergeseran Anggaran dapat dilakukan lebih dani 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 11

(1)Kepala Perangkat Daerah selaku PA menyampaikan usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD setelah memperoleh surat pemberitahuan Pergeseran Anggaran dani Sekretaris Daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undan.gan.
(2)Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang melampirkan:
1. a.pertimbangan/penjelasan dilakukannya Pergeseran Anggaran dengan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran atau yang mengalami perubahan baik yang berupa penam.bahan dan/atau penguran.gan akibat dani Pergeseran Anggaran;
2. b.daftar Sub Kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar Jenis, antar Objek, antar Rincian Objek, antar sub rincian serta revisi perubahan redaksi pada Uraian Rincian Objek belanja; dan
3. c.rancangan Perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan Pergeseran Anggaran antar Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek.
(3)Format usulan Pergeseran Anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…