DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perjalanan dinas dalam negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup dan prinsip perjalanan dinas; perjalanan dinas dalam negeri; biaya perjalanan dinas; pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Kennel Nomor 8 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pemerintahan karena adanya perubahan regulasi yang lebih tinggi, sehinga ketentuan perjalanan dinas perlu dilakukan penyempurnaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranN Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan clan Administrasi Pempinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PP nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan. Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33);
12.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/ PMK.05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Kerinci.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
7.Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
9.Pejabat Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
10.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci selaku Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
13.Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14.Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15.Bendahara pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung- jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
16.Perjalanan Dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseoran.gan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara dan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
17.Perjalanan dinas pindah adalah perjalanan keluar ketempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam perjalanan/jarak tempuh lebih dani 6 (enam) jam.
18.Surat Tugas selanjutnya disebut ST adalah Surat Tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sebagai dasar melaksanakan tugas pejabat/pegawai yang bersangkutan.
19.Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPD adalah surat perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sebagai dasar melaksanakan perjalanan dinas pejabat/ pegawai yang bersangkutan.
20.Pelaksana SPD adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Pejabat, serta Pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas.
21.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan. sekaligus.
23.Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
24.Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
25.Wilayah Jabatan adalah vvilayah kerja dalam menjalankan tugas.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.
27.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Kerinci.
28.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
29.Pegawai Non ASN adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
30.Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
31.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan nil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
32.Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat dengan BBM adalah bahan bakar minyak yang diberikan untuk kendaraan dinas operasional yang dipergunakan untuk kegiatan Perangkat Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, Pegawai Tidak Tetap clan pihak lain yang dibebankan pada APBD.
(2)Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perjalanan dinas jabatan;
2. b.Perjalanan dinas pindah; dan
3. c.Perjalanan dinas pemuulangan jenazah.

Pasal 3

Perjalanan dinas dalam negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a.selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
b.efisien, yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata;
c.efektif, yaitu pelaksanaan anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja; dan
d.akuntabel, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB III

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pasal 4

(1)Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :
1. a.perjalanan dinas luar daerah; dan
2. b.perjalanan dinas dalam daerah.
(2)Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan dinas yang dilakukan dani tempat kedudukan semula menuju ke luar daerah Kerinci dan kembali ke tempat kedudukan.
(3)Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan dinas yang dilakukan dani tempat kedudukan semula ke tempat tujuan dalam wilayah Daerah dan kembali ke tempat kedudukan.

Pasal 5

Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a untuk pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dilaksanakan 1 (satu) hari di 1 (satu) tempat tujuan.

Pasal 6

(1)Perjalanan dinas luar daerah ditetapkan selama masa dinas di tempat tujuan, ditambah lamanya perjalanan ke tempat tujuan dan dani tempat tujuan ke tempat kedudukan, dengan perhitungan waktu rill dan efisien.
(2)Perjalanan dinas luar daerah selain koordinasi dan konsultasi dilakukan oleh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan dapat didarnpingi staf serta pihak lain yang terkait.
(3)Larnan.ya perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Jarak tempuh kurang dani 500 km dengan menggunakan transportasi darat atau udara lamanya perjalanan dinas ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah;
2. b.Jarak tempuh lebih dani 500 km dengan menggunakan transportasi darat dan udara, maksimal lamanya perjalanan dinas ditambah 2 (dua) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah atau 1 (satu) hari sebelum dan 2 (dua) hari sesudah;
3. c.Jarak tempuh lebih dani 500 km dengan menggunakan transportasi darat, maksimal lamanya perjalanan dinas ditambah 2 (dua) hari sebelum dan 2 (dua) hari sesudah;

Pasal 7

(1)Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan perjalanan dinas pindah bukan atas permintaan sendiri dani tempat kedudukan lama ketempat kedudukan yang barn berdasarkan Keputusan pindah dani Pejabat yang berwenang, yang terdiri atas :
1. a.ASN yang pindah tugas ke UPT dan/atau antar SKPD yang berada di Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah dan/atau di luar Daerah;
2. b.ASN yang puma tugas pada SKPD lingkup Pemerintah Daerah dan kembali ke tempat kelahiran dan/atau kediarnan terakhir yang bersan.gkutan.
(2)Biaya perjalanan dinas pindah diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarga yang sah.
(3)Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dan:
1. a.istri/ suami yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perkawinan yang berlaku;
2. b.anak kandung, anak tin, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
3. c.anak kandung, anak tin, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dani 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak mempunyai penghasilan sendiri;
4. d.anak kandung perempuan, anak tini perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dani 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
(4)Selain keluarga yang sah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pegawai Negeri Sipil paling rendah golongan IV atau pejabat eselon III dapat mengikutisertakan 1 (satu) orang pembantu rumah tangga.

Pasal 8

(1)Perjalanan dinas dalam rangka mengantar dan/atau menjemput jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas :
1. a.menjemput dan/atau mengantar ke kota tempat pemakaman jenazah Pejabat/ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; clan. /atau
2. b.menjemput dan/atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pejabat/ASN yang meninggal dunia dani tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
(2)Biaya perjalanan dinas pemulangan jenazah diberikan kepada 3 (tiga) orang Pelaksana SPD, yaitu :
1. a.1 (satu) orang Pejabat/Pegawai dani SKPD dimana jenazah dani Pejabat/ASN tersebut terakhir bertugas; dan
2. b.2 (dua) orang dani keluarga almarhum/almarhumah Pejabat/ASN akan dijemput dan/atau diantar jenazahnya.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:

a.Tingkat A, terdiri dan:
1. 1.Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD;
2. 2.Pejabat Eselon I;
b.Tingkat B: Pejabat Eselon II /a dan Anggota DPRD;
c.Tingkat C: Pejabat Eselon II/b, Forkompimda;
d.Tingkat D: Pejabat Eselon III, ASN non Eselon Gol. IV, Fungsionaris KPU, PANWASLU, Tokoh Masyarakat, Tenaga Ahli DPRD dan Pengacara Pemerintah Daerah;
e.Tingkat E: Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Go! III, Staf Golongan III, dan PPPK;
f.Tingkat F: staf Golongan II, Golongan I, Staf Non ASN dan Anggota Masyarakat.

Pasal 10

(1)Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dan:
1. a.uang harian;
2. b.biaya transpor;
3. c.biaya penginapan
4. d.uang representasi;
5. e.sewa kendaraan dalam Kota;
6. f.biaya to!;
(2)Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tigkat biaya perjalanan dinas dengan ketentuan:
1. a.uang harian dibayarkan secara lumpsum;
2. b.biaya transpor dibayarkan sesuai dengan jumlah biaya rill berdasarkan fasilitas transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
3. c.biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan jumlah biaya nil;
4. d.uang representasi dibayarkan secara lumpsum; dan
5. e.sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan jumlah biaya rill;
6. f.biaya tol dibayarkan sesuai dengan jumlah biaya rill;
(3)Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Format rincian biaya perjalanan dinas tercantum dala.m. Larnpiran

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…