DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah Tahun 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang informasi; pengalokasian; tata cara pengalokasian dan pembagian; arah penggunaan ADD; penghasilan tetap aparat pemerintahan desa; penyelenggaraan pemerintahan desa; mekanisme penyaluran alokasi dana desa; pembinaan dan pengawasan; dan sanksi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kennel di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAG! HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kerinci.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten di Indonesia.
5.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenan.g untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dani penduduk Desa berdasarkan keterakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah Penjabaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13.Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung dan dibagikan secara merata kepada seluruh Desa.
14.Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, Angka Kemiskinan di Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis di Desa.
15.Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki penilaian kinerja terbaik.
16.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa, yang karena jabatannya mempunyai Kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
17.Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
18.Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
19.Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan adminitrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
20.Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya di singkat TPK adalah Tim yang di bentuk melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas melaksanakan Kegiatan.
21.Surat Perintah Pembayaran Langsung disingkat SPP-LS.
22.Surat Perintah Membayar Langsung disingkat SPM-LS.
23.Surat Perintah Pencairan Dana disingkat SP2D.
24.Surat Perintah Perjalanan Dinas disingkat SPPD.
25.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26.Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawratan Desa.
28.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
29.Dinas merupakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

a.memberikan pedoman bagi desa dalam mengajukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa yang dibiayai oleh ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
b.memberikan acuan bagi pemerintah Daerah b. dan Kecamatan dalam pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran dan pelaksanaan penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah; dan
c.tertib administrasi, transparan, akuntabel dan berkualitas dalam pelaksanaan pengelolaan penyaluran dan penggunaan ADD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.informasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
b.pengalokasian ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
c.tata cara pengalokasian dan pembagian ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
d.arah penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
e.penghasilan tetap aparat pemerintah desa;
f.penyelenggaraan pemerintah desa;
g.mekanisme penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
h.pembinaan dan pengawasan;
i.sanksi;
j.penutup.

BAB III

INFORMASI

Pasal 5

(1)Bupati menginformasikan rencana ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kepala Desa setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD dan/atau setelah APBD ditetapkan.
(2)Informasi dani Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan Rancangan APBDesa.
(3)Pemerintah Desa wajib menginformasikan kegiatan-kegiatan yang bersumber dani ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada media papan pengumuman yang ada dikantor Pemerintah Desa dan/atau tempat strategis lainnya di Desa, untuk di akses masyarakat.
(4)Tim Pelaksanaan Tingkat Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berupa fisik wajib membuat papan kegiatan dan/atau prasasti sederhana sebagai media informasi tentang jumlah dana, sumber dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PENGALOKASIAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Pengalokasian dana ADD ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dani dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
(3)Pengalokasian dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dani penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
(4)ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retibusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan dan dikelola melalui APBDesa.

BAB V

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN

Pasal 7

(1)Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan formula pengalokasian dengan mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan.
(2)Formulasi pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pemenuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD sesuai jumlah peran.gkat Desa dan BPD setiap Desa;

Pasal 8

(1)Pagu ADD Tahun Anggaran. 2025 ditetapkan sebesar Rp 70.106.313.000,- (tujuh puluh milyar seratus enam juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).
(2)Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dani realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
(2)Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
1. a.60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
2. b.40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dani desa masing-masing.

Pasal 10

(1)Pagu Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 3.553.569.945,- (tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
(2)Pagu Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 454.440.000,- (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
(3)Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.

BAB VI

ARAH PENGGUNAAN ADD

Pasal 11

(1)Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada RKP Desa yang secara partisifatif disusun melalui musrenbang desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa dan tokoh masyarakat.
(2)Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana pada ayat (1) disusun dalam APBDesa.
(3)Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
1. a.penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. b.penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
3. c.pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…