DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM menetapkan definisi istilah-istilah kunci terkait Pembagian Jasa Pelayanan Puskesmas. BAB II: AZAS, KEWAJIBAN DAN HAK mengatur azas Pembagian Jasa Pelayanan (proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan) serta kewajiban dan hak pegawai Puskesmas. BAB III: PENERIMA JASA PELAYANAN menentukan kategori pegawai Puskesmas yang berhak menerima Jasa Pelayanan dan kondisi yang menggugurkan hak tersebut. BAB IV: KOMPONEN DAN PROPORSI JASA PELAYANAN mengatur alokasi proporsi dana dari Kapitasi, Jasa Umum, Non Kapitasi, serta distribusi Jasa Pelayanan Langsung dan Tidak Langsung berdasarkan Indexing. BAB V: KETENTUAN PERALIHAN mengatur pembayaran jasa pelayanan Non Kapitasi yang belum dimanfaatkan dan penggunaan sisa anggaran pendapatan di Puskesmas. BAB VI: KETENTUAN PENUTUP mengatur evaluasi Peraturan Bupati, pencabutan sebagian Peraturan Bupati sebelumnya, dan tanggal mulai berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, perlu kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
b.bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Kualan Hulu dan Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu Nomor P/ 146/TAPEM.136/VIJ/2022, tanggal 4 Juli 2022, Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Kualan Hulu dan Desa Legong Kecamatan Simpang Hulu Nomor P/200/TAPEM.136/VII/2022, tanggal 4 Juli 2022, Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Kualan Hulu dan Desa Kualan Tengah Kecamatan Sim pang Hulu Nomor P/215/TAPEM.136/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 dan Batas Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Sekadau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Sekadau Dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, telah memenuhi syarat untuk mengesahkan batas Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu dengan desa-desa lain di sekitarnya untuk ditetapkan menjadi Peta Batas Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 16 ayat (2) dan

Mengingat

Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, peta batas desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang; Mengingat... - 2

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6914);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5.Peraturan... - 3
5.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 92);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Peningkatan Status Desa dan Pembentukan Desa di Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 3);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 118); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KUALAN HULU KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1 . Bupati adalah Bupati Ketapang.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Ketapang.
4.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu! dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan . . . - 4
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati dan dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik / atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas Desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa .
9.Pengesahan Batas Desa adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari persetujuan bersama Peta Batas Desa hasil penetapan batas dan / atau hasil penegasan batas, yang dilanjutkan dengan proses rancangan Peraturan Bupati, dan penetapan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa, dan / atau Peta Batas Desa.
10.Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir / punggung gunung / pegunungan, median sungai dan / atau unsur buatan di Japangan yang dituangkan dalam bentuk peta. 1 1 . Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah Jokasi, di lapangan atau bumi dalam peta.
12.Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta Jain sebagai pelengkap.
13.Garis lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
14.Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik no! di bumi yaitu Greenwich di London Britania Raya yang merupakan titik O• (no! derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik di timur O dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
15.Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur Jainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANO LINGKUP

Pasal 2

Penetapan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penetapan Batas Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. - 5

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Luas wilayah Desa Kualan Hulu adalah ±172, 109 Km? dengan batas sebagai berikut:

a.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat;
b.sebelah timur berbatasan dengan Desa Legong Kecamatan Simpang Hulu;
c.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu; dan
d.sebelah barat berbatasan dengan Desa Kualan Tengah Kecamatan Simpang Hulu.

Pasal 5

(1)Penetapan Batas Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu dengan Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebagai berikut :
1. a.dimulai dari TK 61.04.08.2003-08.2009-61.09-000 dengan koordinat 0° 23' 20,489" LS dan 1 1 0 ° 34' 58,906" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kualan Hulu, Desa Kualan Tengah dan Kabupaten Sekadau, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri punggung bukit dengan koordinat 0° 23' 43,241" LS dan 1 1 0 ° 35' 5 1 , 1 8 7 " BT yang terletak pada TK 02;
2. b.dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri punggung dengan koordinat 0° 28' 35,770" LS dan 1 1 0 ° 36' 58,461" BT yang terletak pada TK 03, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri punggung bukit dengan koordinat 0° 3 1 ' 56,742" LS dan 110° 37' 24,469" BT yang terletak pada TK 04; dan
3. c.dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri punggung bukit dengan koordinat 0° 33' 28,965" LS dan 110° 37' 36,215" BT yang terletak pada TK 05, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 06 dengan koordinat 0° 33' 52,402" LS dan 1 1 0 ° 37 0,324" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kualan Hulu, Desa Legong, Desa Kenanga dan Kabupaten Sekadau.
(2)Penetapan Batas Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu dengan Desa Legong Kecamatan Simpang Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebagai berikut:
1. a.dimulai dari TK 06 dengan koordinat 0° 33' 52,402" LS dan 110° 37 0,324" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kualan Hulu, Desa Legong, Desa Kenanga dan Kabupaten Sekadau, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003 08.2013-001 dengan koordinat 0° 33' 42,633" LS dan 1 1 0 ° 36' 7,319" BT yang terletak pada Ut S. Akar cabang kibak;
2. b.dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2013-002 dengan koordinat 0° 33' 42,534" LS dan 110° 35' 54,798" BT yang terletak pada dorik cangkong tabudak, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2013-003 dengan koordinat 0° 33' 54,812" LS dan 1 1 0 ° 35' 40,109" BT yang terletak pada Dorik Sanar Kumpang;
3. c.dilanjutkan . . . - 6
4. c.dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2013-004 dengan koordinat 0° 34' 0,217" LS dan 110° 35' 22,929" BT yang terletak pada Dorik Cangkong Karoet, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2013-005 dengan koordinat 0° 34' 0,736" LS dan 1 1 0 ° 3 4 ' 5 7 , 1 4 4 " BT yang terletak pada Tapang Kek Laman;
5. d.dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2013-006 dengan koordinat 0° 33' 52,916" LS dan 110° 34' 2,792" BT yang terletak pada Tapang Ui Angok, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2013-007 dengan koordinat 0° 33' 40,535" LS dan 1 1 0 ° 32' 58,637" BT yang terletak pada Dawak Buang;
6. e.dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2013-008 dengan koordinat 0° 33' 40,304" LS dan 1 1 0 ° 32' 31,266" BT yang terletak pada Kampong Rukam, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2013-009 dengan koordinat 0° 33' 26,037" LS dan 110° 32' 2,732 BT yang terletak pada Tapang Poram;
7. f.dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2013-010 dengan koordinat dan buyang terletak pada Pagonting Mantoa, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2013-011 dengan koordinat yang terletak pada Banala Santi; dan
8. g.dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2013-012 dengan koordinat yang terletak pada Pagonting Lubang Kijang, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2006-08.2013-000 dengan koordinat yang terletak pada simpul batas antara Desa Kualan Hulu, Desa Legong dan Desa Merawa.
(3)Penetapan Batas Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hutu dengan Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebagai berikut:
1. a.dimulai dari TK 61.04.08.2003-08.2006-08.2013-000 dengan koordinat 0° 33' 4,762" LS dan 110° 30' 37,808" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kualan Hulu, Desa Legong dan Desa Merawa, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2006-001 dengan koordinat 0° 32' 49,781" LS dan 1 1 0 ° 30' 49,262" BT yang terletak pada Kek Doyong;
2. b.dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2006-002 dengan koordinat 0° 32' 1,905" LS dan 110° 30' 57,063" BT yang terletak pada Banala Panong, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2006-003 dengan koordinat 0° 3 1 ' 38,781" LS dan 110° 30 51,694" BT yang terletak pada Bun us Hanuko;
3. c.dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2006-004 dengan koordinat 0° 3 1 ' 24,125" LS dan 110° 30' 55,901" BT yang terletak pada Pagonting Kek Apong, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2006-005 dengan koordinat 0° 31' 0,024" LS dan 110° 30' 58,297" BT yang terletak pada Ru bang Macan;
4. d.dilanjutkan . . . - 7
5. d.dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2006-006 dengan koordinat 0° 30' 36,900" LS dan 110° 31' 1,987" BT yang terletak pada Dian Gang Jawak, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2006-007 dengan koordinat 0° 29' 38,276" LS dan 1 1 0 ° 3 1 ' 4 , 5 4 7" BT yang terletak pada Bunus Kerukan Palae;
6. e.dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2006-008 dengan koordinat 0° 29' 23,620"° LS dan 110° 3 1 ' 8,560" BT yang terletak pada Uut S. Meranang Purun, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2006-009 dengan koordinat 0° 29' 13,524" LS dan 1 1 0 ° 3 1 ' 3 , 5 4 6 " BT yang terletak pada Bunus Roca; dan
7. f.dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sampai pada TK 6 l .04.08.2003-08.2006-010 dengan koordinat yang terletak pada Bunus Kayu Lawing, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sampai pada TK 6 l.04.08.2003-08.2006-08.2009-000 dengan koordinat yang terletak pada simpul batas antara Desa Kualan Hulu, Desa Merawa dan Desa Kualan Tengah.
(4)Penetapan Batas Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu dengan Desa Kualan Tengah Kecamatan Simpang Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sebagai berikut:
1. a.dimulai dari TK 61.04.08.2003-08.2006-08.2009-000 dengan koordinat 0° 28' 34,441" LS dan 110° 31' 6,266" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kualan Hulu, Desa Merawa dan Desa Kualan Tengah, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2009-001 dengan koordinat 0° 28' 20,666" LS dan 110° 3 1 ' 4 1 , 1 1 1 " BT yang terletak pada Ut Sungai Nek Pungah;
2. b.dilanjutkan mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2009-002 dengan koordinat 0° 28' 12,883" LS dan 110° 31' 57,482" BT yang terletak pada Nongu Sungai Nek Pungah, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2009-003 dengan koordinat 0° 28' 6,630" LS dan 1 1 0 ° 3 1 ' 55,800" BT yang terletak pada Nongu Sungai Kek Gayong;
3. c.dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2009-004 dengan koordinat 0° 27' 47,839" LS dan 1 1 0 ° 32' 14,953" BT yang terletak pada Ut Sungai Kabayant Buloh, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2009-005 dengan koordinat 0° 27 34,290" LS dan 110° 32' 12,657" BT yang terletak pada Nongu Sungai Kabayant Dawak Tajak;
4. d.dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2009-006 dengan koordinat 0° 27 19,731" LS dan 110° 32' 11,720° BT yang terletak pada Pagontingk Ronap, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2009-007 dengan koordinat 0° 27' 4,392" LS dan 110° 32' 20,618" BT yang terletak pada Bunus Maromun Lampaong;
5. d.dilanjutkan... - 8
6. e.dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2009-008 dengan koordinat 0° 26' 27,590" LS dan 1 1 0 ° 32' 34,888" BT yang terletak pada Tapang Ganyongk, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2009-009 dengan koordinat 0° 25' 45,480" LS dan 1 1 0 ° 33' 15,007" BT yang terletak pada Cangkong Kelansau;
7. f.dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2009-010 dengan koordinat yang terletak pada Kapat Kek Bange , lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2009-011 dengan koordinat yang terletak pada Cangkong Botuh Bagantong;
8. g.dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2009-012 dengan koordinat yang terletak pada Cangkong Sabang, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2009-013 dengan koordinat yang terletak pada Tapang Blipis; dan
9. h.dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2009-014 dengan koordinat yang terletak pada cangkong garu, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sampai pada TK 61.04.08.2003-08.2009-61.09-000 dengan koordinat yang terletak pada simpul batas antara Desa Kualan Hulu, Desa Kualan Tengah dan Kabupaten Sekadau.

Pasal 6

Daftar nama rupa bumi, titik koordinat dan Peta Batas Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa bersumber d ari :

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
b.anggaran pendapatan dan belanja Desa; atau
c.sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat. - 9

BAB V

. . .

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Ketapang. Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 20 Januari 2025 BUPATI KETAPANG, ttd MARTIN RANTAN Diundangkan di Ketapang pada tanggal 20 Januari 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, ttd DEDY SHOPIARDI SERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025 NOMOR 10 A SH. MH. a Tingkat I 703 199903 1 007 esuai dengan aslinya, ' KEPALA SETDA KABUPATEN KETAPANG4 ! + I DIAGRAM LOKASI © Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Transverse Mercator . . . . . Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator .............................................. SRGl2013 DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH: PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KETAPANG JI.JenderalUripSumoharjoNo.53,KecarnatanDeltaPawan Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Baral Email: dispmd@ketapangkab.go.id Telp. (0534) 3036617 © Copyright 2024, All Rights Reserved. PETUNJUK LETAK PETA Sistem Proyeksi Sistem Grid Datum Horizontal BUPATT KE TAPANG ttd MARTIN RAN TAN Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Baglan Hu�e�n Ketapang EE5E. NIP. 19700703199903 1 007 Daftar Titik Kartometrik A Titik Kartometrik BatasDesa/Kelurahan LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 1 0 TAHUN 2025 TENTANG PETA BATAS DESA KUALAN HULU KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG Kode Wilayah : 61.04.08.2003 DESA KUALAN HULU KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT Luas : + 172,109 Km u A " KETERANGAN Sumber Peta - Data batas wilayah administrasi desalkelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten KetapangTahun2024 - Citra Satelit Pour !'Observation de la Terre (SPOT 8) dari Badan Informasi Geospasial tahun 2018 - Data digital Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000 - Hasil pelacakan batas secara kartometrik oleh Desa/Kelurahan Tahun 2024 Riwayat Peta: Peta batas ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa f Lurah / Camat dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten Ketapang

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…