Pemerintah Kabupaten Ketapang
Pemerintah Kabupaten Ketapang adalah lembaga negara yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Peran vitalnya sebagai representasi negara di tingkat lokal sangat signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mendorong kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas daerah. Ruang lingkup operasional lembaga ini mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik seperti aplikasi ENGGANG dan LAPOR!, serta program pembangunan yang terencana dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ketapang
Pemerintah Kabupaten Ketapang adalah lembaga negara yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kehadirannya sangat penting sebagai representasi negara di tingkat lokal untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, mendorong kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas daerah.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Ketapang mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik seperti aplikasi ENGGANG dan LAPOR!, serta program pembangunan yang terangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Beberapa program strategis yang diimplementasikan meliputi penyusunan dokumen perencanaan seperti RKPD dan RPJMD, pengelolaan keuangan daerah yang transparan, serta pengembangan wilayah melalui RDTR Kawasan Perkotaan Ketapang. Intervensi ini bertujuan untuk mengarahkan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan.
Kabupaten Ketapang memiliki peran penting dalam isu nasional, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Sebagai daerah yang kaya akan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, Ketapang berkontribusi pada perekonomian nasional dan konservasi keanekaragaman hayati melalui Taman Nasional Gunung Palung.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk berbagai keperluan, seperti pelayanan administrasi publik melalui aplikasi ENGGANG, pengaduan masyarakat melalui LAPOR!, akses informasi publik melalui PPID, serta urusan perizinan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan akses layanan yang mudah dan transparan.
Pemerintah Kabupaten Ketapang memegang peranan vital dalam pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya, dengan mandat yang jelas, ruang lingkup yang luas, serta program strategis yang terencana. Kontribusinya dalam isu nasional, khususnya di sektor sumber daya alam dan lingkungan, juga signifikan, menunjukkan komitmen untuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2018
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN dalam 2 pasal
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2018
PERUBAHAN PASAL 2 DAN PASAL 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 5 Tahun 2019
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Pasal 45 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan menara dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ketapang Nomor 35 Tahun 2025
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1): Bab ini memuat definisi-definisi yang relevan, seperti Gubernur, Bupati, Desa Induk (Desa Sandai), dan Desa Persiapan (Desa Persiapan Sandai Tua, Tumbang Pauh, Sumber Makmur). BAB II Pembentukan, Cakupan, Luas Wilayah, Jarak dan Waktu Tempuh (Pasal 2-5): Bab ini mengatur pembentukan tiga Desa Persiapan (Sandai Tua, Tumbang Pauh, dan Sumber Makmur) sebagai pemekaran dari Desa Sandai, termasuk cakupan wilayah, luas, jarak, dan waktu tempuhnya. BAB III Batas Desa dan Jumlah Penduduk (Pasal 6-9): Bab ini menetapkan batas-batas wilayah ketiga Desa Persiapan tersebut dan Desa Induk setelah pemekaran, serta mencantumkan jumlah penduduk masing-masing Desa Persiapan. BAB IV Pemerintahan Desa Persiapan (Pasal 10-11): Bab ini mengatur pusat pemerintahan Desa Persiapan dan pengangkatan serta kewajiban Penjabat Kepala Desa Persiapan oleh Bupati. BAB V Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 12): Bab ini mengatur wewenang Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan Desa Persiapan dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun. BAB VI Pembiayaan (Pasal 13): Bab ini menetapkan bahwa Desa Persiapan memperoleh alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk. BAB VII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 14-16): Bab ini mengatur ketentuan mengenai penyediaan gedung kantor sementara, hak memilih penduduk Desa Persiapan, dan prosedur pengusulan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif atau penghapusannya. BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 17): Bab ini mengatur bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 4 Tahun 2016
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas, Kepala Dinas, Badan, Perizinan Tertentu, Retribusi, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Tenaga Kerja Asing, Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing, Kas Umum Daerah, Tarif Pembayaran, Wajib Retribusi, Masa Retribusi, Surat Setoran Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Pemeriksaan, Penyidikan Tindak Pidana dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Ketentuan mengenai : Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran; Pengurangan dan Keringanan Retribusi; Sanksi Administrasi; Penagihan; Kedaluarsa Penagihan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengawasan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pelaksanaan TP-TGR, Informasi Pelaporan dan Pemeriksaan Kerugian Daerah, Penyelesaian TP.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2021
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas dan Prinsip, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda, Perencanaan Kepemudaan, Pelayanan Kepemudaan, Organisasi Kepemudaan, Penghargaan, Prasarana dan Sarana, Pembinaan Dan Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, Pembiayaan, Sanksi Administratif, Etentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2018
KETENTUAN UMUM; ASAS DAN TUJUAN; TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH; RUANG LINGKUP; ANTISIPASI DINI; PENCEGAHAN; PENANGANAN DAN REHABILITASI; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PENUTUP