DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ketapang Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM menetapkan definisi istilah-istilah kunci terkait Pembagian Jasa Pelayanan Puskesmas. BAB II: AZAS, KEWAJIBAN DAN HAK mengatur azas Pembagian Jasa Pelayanan (proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan) serta kewajiban dan hak Pegawai Puskesmas. BAB III: PENERIMA JASA PELAYANAN menentukan kategori pegawai Puskesmas yang berhak menerima Jasa Pelayanan dan kondisi yang menggugurkan hak tersebut. BAB IV: KOMPONEN DAN PROPORSI JASA PELAYANAN mengatur alokasi proporsi dana dari Kapitasi, Jasa Umum, Non Kapitasi, serta distribusi Jasa Pelayanan Langsung dan Tidak Langsung berdasarkan Indexing. BAB V: KETENTUAN PERALIHAN mengatur pembayaran jasa pelayanan Non Kapitasi yang belum dimanfaatkan dan penggunaan sisa anggaran pendapatan di Puskesmas. BAB VI: KETENTUAN PENUTUP mengatur evaluasi Peraturan Bupati, pencabutan sebagian Peraturan Bupati sebelumnya, dan tanggal mulai berlakunya

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Bupati Ketapang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyempumaan sehubungan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2025 yang belum ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan adanya usulan pergeseran belanja yang bersifat wajib dan mengikat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu diubah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat 1 . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 72 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2.Undang-Undang . . . Menimbang -2
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 4, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
5.Peraturan Pemerintah Nornor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 1 0 , Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6.Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Indonesia Nornor 74 Tahun 2 0 1 2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnurn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pernerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8.Peraturan Pernerintah Nornor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9.Peraturan . . . -3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2017 ten tang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847): 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 1 5 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2 0 1 2 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2 0 1 7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 1067);
18.Peraturan . . . -4
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 123); Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 97 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 99) diubah sebagai berikut : 1 . Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2,549,630,592,950.00 (Dua Triliun Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang bersumber atas:

a.pendapatan asli daerah; dan
b.pendapatan transfer.
1. 2.Ketentuan ayat ( 1 ) dan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

( 1 ) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2,249,630,290,204,00 (Dua Triliun Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Rupiah) yang terdiri atas :

a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.pendapatan transfer antar daerah.

(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp2,185,742,812,000.00 (Dua Triliun Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp63,887,478,204.00 (Enam Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Rupiah).

3.Ketentuan . . . -5
3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2,737,983,244,846.00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas :

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 4.Ketentuan ayat ( 1 ), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

( 1 ) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rpl,827,667,133,544.80 (Satu Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Koma Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja pegawai;
b.belanja barang dan jasa;
c.belanja hibah; dan
d.belanja bantuan sosial.

(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rpl,096,691,725,031.20 (Satu Triliun Sembilan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Satu Koma Dua Puluh Rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp641,149,759,845.60 (Enam Ratus Empat Puluh Satu Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp 89,783,178,973.00 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp42,469,695.00 (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

5.Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II . . . Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang. Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 1 1 Maret 2025 BUPATI KETAPANG, ttd ALEXANDER WILYO Diundangkan di Ketapang pada tanggal 1 1 Maret 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, ttd DEDY SHOPIARDI BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025 NOMOR 2 1 uai dengan aslinya 4 . um Sekretariat Daer\h etapang, H. MH. kat I (VI/b) NIP. 19 0703 199903 1 007 -6 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang. Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 1 1 Maret 2025 BUPATI KETAPANG, ttd ALEXANDER WILYO Diundangkan di Ketapang pada tanggal 1 1 Maret 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, ttd DEDY SHOPIARDI BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025 NOMOR 2 1 nAbt~K Tingkat I (VI/b) · 9700703 199903 1 007 Salinan Sesuai dengan aslinya d , ukum Sekretariat Dalah Ketapang, 1 -«

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…