DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ketapang Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1): Bab ini memuat definisi-definisi kunci, seperti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dokter Agoesdjam, dan Kerja Sama yang dimaksud dalam Peraturan Bupati. BAB II Maksud dan Tujuan (Pasal 2): Bab ini mengatur bahwa Maksud Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman bagi BLUD RSUD Dokter Agoesdjam dalam melaksanakan Kerja Sama dan tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pengelolaan usaha BLUD. BAB III Ruang Lingkup (Pasal 3): Bab ini mengatur ruang lingkup Kerja Sama yang meliputi Kerja Sama dengan pihak lain dan Kerja Sama Operasi (KSO). BAB IV Pelaksanaan Kerja Sama (Pasal 4): Bab ini mengatur Kerja Sama dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur RSUD dengan pihak lain atau antara Direktur RSUD dengan Pimpinan BLUD lain. BAB V Perjanjian Kerja Sama (Pasal 5): Bab ini mengatur bahwa PKS harus memuat minimal 11 poin termasuk maksud dan tujuan, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, pembiayaan, serta penyelesaian perselisihan. BAB VI Prosedur Kerja Sama (Pasal 6-7): Bab ini mengatur prosedur pelaksanaan Kerja Sama, termasuk usulan dan persetujuan dari Bupati, serta penggunaan aset yang menjadi objek Kerja Sama. BAB VII Hasil Kerja Sama (Pasal 8): Bab ini mengatur bahwa hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain akan dicatat sebagai pendapatan BLUD dan dapat digunakan secara langsung sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). BAB VIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 9): Bab ini mengatur bahwa PKS tidak berakhir karena pergantian Direktur RSUD dr. Agoesdjam Ketapang. BAB IX Ketentuan Peralihan (Pasal 10): Bab ini mengatur bahwa Perjanjian Kerja Sama yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa Kerja Sama, dan ketentuan teknis diatur dalam Peraturan Direktur. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 11): Bab ini mengatur bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Ketapang.

2.Bupati adalah Bupati Ketapang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
4.Rumah Sak:it Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD dr.Agoesdjam Ketapang adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang.
5.Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam Ketapang.
6.Direktur RSUD dr. Agoesdjam yang selanjutnya disebut sebagai Direktur adalah Kepala Rumah Sakit.
7.Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola BLUD RSUD dr. Agoesdjam Ketapang yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis.
8.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9.Pr a k t e k . . . 3
9.Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD. 1 1 . Pemimpin BLUD adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD.
12.Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah dan sebagainya untuk mencapai tujuan Bersama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
13.Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara BLUD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dengan pihak lain, yang memuat hak dan kewajiban.
14.Pihak Lain adalah institusi pemerintah baik pusat maupun daerah serta pihak ketiga.
15.Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tatacara Kerja Sama BLUD RSUD dr. Agoesdjam dengan Pihak Lain.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, itikad baik, sinergi, kepastian hukum dan saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Kerja Sama BLUD RSUD dr.Agoesdjam.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini,meliputi :

a.prinsip Kerja Sama;
b.subjek dan objek Kerja Sama;
c.bentuk Kerja Sama;
d.pelimpahan wewenang;
e.tata cara Kerja Sama; dan
f.hasil Kerja Sama.

BAB IV

PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 4

(1)Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD dr. Agoesdjam dapat melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain.
(2)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
1. a.efisiensi;
2. b.efektifitas;
3. c.ekonomis;
4. d.transparansi ;
5. e.keadilan . . . 4
6. e.keadilan ;
7. f.kesepakatan Bersama ;
8. g.itikad baik ;
9. h.sinergi ;
  1. 1.kepastian hukum; dan
10. j.saling menguntungkan.
(3)Efisiensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan maksud dalam melaksanakan Kerja Sama, harus mempertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya guna memperoleh suatu basil tertentu atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai basil yang maksimal;
(4)Efektifitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan maksud dalam melaksanakan Kerja Sama harus mempertimbangkan nilai efektifitas yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat;
(5)Ekonomis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan maksud dalam melakukan Kerja Sama perlu memperhitungkan nilai atas pemanfaatan dan keuntungan yang didapat;
(6)perlu memperhitungkan pengeluaran dan keuntungan yang didapat;
(7)Transparansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan maksud dalam melaksanakan Kerja Sama, para pihak harus mempunyai keterbukaan dalam pelaksanaan Kerja Sama, untuk dapat mengembangkan Kerja Sama dengan basil yang maksimal, efektif dan efisien;
(8)Keadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan maksud dalam melakukan Kerja Sama, para pihak wajib menjunjung persamaan hak dan kewajiban dalam melaksanakan Kerja Sama daerah;
(9)Kesepakatan bersama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf f dengan maksud dalam melaksanakan Kerja Sama, harus dicapai kesepakatan atau persetujuan para pihak untuk melakukan Kerja Sama;
(10)Itikad baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf g dengan maksud dalam melaksanakan Kerja sama, para pihak harus mempunyai kemauan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan Kerja Sama; ( 1 1 ) Sinergi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf h dengan maksud dalam melaksanakan Kerja Sama, diharapkan untuk bisa mewujudkan harmoni demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
(12)Kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf i dengan maksud dalam melaksanakan Kerja Sama, para pihak harus mempunyai pemahaman bahwa Kerja Sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama;
(13)Saling menguntungkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hurufj dengan maksud dapat berbentuk finansial dan/ atau nonfinansial. B AB V SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

Pasal 5

(1)Subjek Kerja Sama dalam Peraturan Bupati ini adalah:
1. a.BLVD pada Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. b.Pihak Lain, yaitu institusi rumah sakit baik swasta maupun pemerintah serta Pihak Ketiga;
3. c.Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain : 1 . Perseorangan
  1. 2.Badan usaha yang berbadan hukum; dan
  2. 3.Organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
  3. 2.Objek . . . 5
(2)Objek Kerja Sama dalam Peraturan Bupati ini adalah seluruh urusan yang telah menjadi kewenangan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3)Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 6

(1)Bentuk Kerja Sama dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
1. a.Kerja Sama operasional ; dan
2. b.pemanfaatan barang milik daerah.
(2)Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan Pihak Lain, yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah
(3)Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/ atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
(4)Kerja Sama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, antara lain:
1. a.Kerja Sama sewa-menyewa; atau
2. b.Kerja Sama usaha lainnya.
(5)Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang BLUD kepada Pihak Lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan pengeloalaan barang milik daerah.
(6)Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan Kerja Sama dengan Pihak Lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
(7)Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
(8)Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , mengikuti peraturan perundang-undangan.
(9)Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian. BABVll PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 7

(1)Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan PKS berikut perjanjian tambahan (addendum) dengan Pihak Lain kepada pimpinan BLUD.
(2)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) , memberikan kewenangan kepada pemimpin BLUD pada RSUD dapat menandatangani seluruh bentuk Kerja Sama dengan Pihak Lain sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. 6
(1)Tata cara Kerja Sama BLVD dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.persiapan;
2. b.penawaran;
3. c.penyiapan kesepakatan;
4. d.penandatangan kesepakatan;
5. e.menyiapkan perjanjian;
6. f.penandatangan perjanjian; dan
7. g.pelaksanaan.
(2)Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.pembentukan tim Kerja Sama
2. b.menyusun rencana Kerja Sama;
3. c.menyiapkan informasi dan data Kerja Sama;
4. d.menganalisis manfaat Kerja Sama; dan
5. e.menentukan prioritas objek.
(3)Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.menyiapkan surat penawaran;
2. b.menyampaikan surat penawaran;
3. c.melakukan evaluasi atas penawaran
(4)Penyiapan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,dilaksanakan apabila:
1. a.penawaran sudah diterima dan selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait yang memuat maksud dan tujuan kesepakatan.
2. b.jangka waktu kesepakatan paling lama 5 (lima) tahun.
(5)Penandatanganan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf d dilakukan oleh pimpinan BLVD dan para pihak yang melakukan kesepakatan.
(6)Penyiapan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang sekurang kurangnya memuat :
1. a.subjek Kerjasama;
2. b.objek Kerjasama;
3. c.ruang lingkup Kerjasama;
4. d.hak dan kewajiban;
5. e.jangka waktu Kerjasama;
6. f.larangan pengalihan perjanjian Kerjasama;
7. g.keadaan memaksa/forcemajure;
8. h.penyelesaian perselisihan; dan
9. i.pengakhiran Kerjasama.
(7)Penandatanganan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f, dilakukan oleh para pihak dan para saksi dari masing - masing pihak.
(8)Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dituangkan dalam naskah perjanjian BAB I X . . . 7

BAB IX

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 7

( 1 ) Pemimpin BLVD pada RSUD atau Pihak Lain dapat memprakarsai atau menawarkan Kerja Sama secara langsung mengenai objek tertentu.

(2)Penawaran Kerja Sama yang diajukan oleh Pihak Lain ke BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.surat pengantar yang berisi maksud dan tujuan penawaran Kerja Sama yang ditujukan kepada pemimpin BLUD; dan
2. b.naskah rancangan PKS.
(3)Naskah rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat :
1. a.maksud dan tujuan;
2. b.objek;
3. c.ruang lingkup;
4. d.pelaksanaan;
5. e.hak dan kewajiban para pihak;
6. f.pembiayaan;
7. g.jangka waktu;
8. h.penyelesaian perselisihan;
9. i.keadaan kahar; dan
10. j.pengakhiran Kerja sama.
(4)Apabila pemimpin BLUD atau Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menerima tawaran Kerja Sama, dilanjutkan dengan proses telaah naskah atau legal drafting oleh Para Pihak.
(5)Dalam hal proses telaah naskah atau legal drafting selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan penandatanganan oleh pemimpin BLUD dan Pihak Lain.
(6)Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b berpedoman pada peraturan perundang-undangan. BABX HASIL KERJA SAMA

Pasal 8

( 1 ) Dalam hal Kerja Sama dengan Pihak Lain, akan dilakukan pencatatan sebagai pendapatan BLUD.

(2)Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD seseuai RBA.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama tidak berakhir karena pergantian Direktur RSUD dr. Agosesdjam Ketapang.

Pasal 10

( 1 ) Perjanjian Kerja Sama yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Kerja Sama.

(2)Ketentuan teknis pelaksanaan Kerja Sama diatur dalam Peraturan Direktur. 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang. Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 10 April 2025 BUPATIKETAPANG ttd ALEXANDER WILYO Diundangkan di Ketapang pada tanggal 10 April 2025 PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, ttd DEDY SHOPIARDI BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025 NOMOR 27 Salinan sesuai dengan aslinya ] ' @Kepala Bagian Hukum Setda Ketapag 4 MINTARIA, SH. MH Pembina Tingkat I NIP. 19700703 199903 1 007

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…