DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ketapang Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal I mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 97 Tahun 2024, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 21 Tahun 2025, termasuk perubahan rincian Anggaran Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer, Anggaran Belanja Daerah, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, serta Lampiran I, II, dan V B. Pasal II menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Bupati Ketapang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 2 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyempurnaan sehubungan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 72 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3.Undang-Undang ...
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 ten tang tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 1 1 . Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 1 2 . Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 123); Memutuskan . . . MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 97 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 2 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2025 Nomor 2 1 ) diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2,402,201,321,950.00 (Dua Triliun Empat Ratus Dua Milyar Dua Ratus Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang bersumber atas:

a.pendapatan asli daerah; dan
b.pendapatan transfer.
1. 2.Ketentuan ayat ( 1 ) dan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

( 1 ) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2,102,201,019,204,00 (Dua Triliun Seratus Dua Milyar Dua Ratus Satu Juta Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Empat Rupiah) yang terdiri atas:

a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.pendapatan transfer antar daerah.

(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp2,038,313,541,000.00 (Dua Triliun Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Satu Ribu Rupiah).

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2,590,553,973,846.00 (Dua Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 4.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

. . . -3

Pasal 7

( 1 ) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar R p l , 7 9 2 , 5 2 0 , 8 1 1 , 7 7 1 .4 0 (Satu Triliun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Koma Empat Puluh Rupiah) yang terdiri atas :

a.belanja pegawai;
b.belanja barang dan jasa;
c.belanja hibah; dan
d.belanja bantuan sosial.

(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rpl,165,358,372,930.04 (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Koma Empat Rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp552,751,827,293.84 (Lima Ratus Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Delapan Empat Rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp 74,383,178,973.00 (Tujuh Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Deiapan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp27,432,574.52 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Lima Puluh Dua Rupiah).

5.Ketentuan ayat ( 1 ) , ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

( 1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.378,506,863,474.60 ( Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Enam Puluh Rupiah) yang terdiri atas :

a.belanja modal tanah;
b.belanja modal peralatan dan mesin;
c.belanja modal bangunan dan gedung;
d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
f.belanja modal aset lainnya.

(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp36,982,574,533.80 (Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp48,760,408,679.00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp276,481,979,800.00 (Dua Ratus Tujuh Puluh . . . -4 Tujuh Puluh Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
(7)Belanja modal asset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f direncanakan sebesar Rp33 l ,593,000.00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

( 1 ) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp394,506,540,600.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja bagi hasil; dan
b.belanja bantuan keuangan.

(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp387,088,641,900.00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

7.Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran V B diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang. Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 28 April 2025 BUPATI KETAPANG, ttd ALEXANDER WILYO Diundangkan di Ketapang pada tanggal 28 April 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG ttd DEDI SHOPIARDI BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025 NOMOR 29 Salinan Sesuai dengan aslinya ], ~Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daer#h Kabupaten Ketapang, 4 '= # 4.a k MINTARIA, SH,, MH. Pembina Tingkat I (IV /b) NIP. 19700703 199903 1 007

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ketapang Nomor 29 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 97 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 97 Tahun 2024