DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ketapang Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1): Bab ini berisi definisi-definisi yang relevan, seperti Daerah (Kabupaten Ketapang), Pemerintahan Daerah, Bupati, Forkopimda, Sekretariat Forkopimda, Honorarium, dan Satuan Biaya. BAB II Satuan Biaya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Pasal 2 dan 3): Bab ini menetapkan bahwa Satuan Biaya Forkopimda digunakan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Forkopimda yang bersumber dari APBD, dan secara spesifik mengatur rincian besaran honorarium untuk Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda. BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 4 dan 5): Bab ini menyatakan pencabutan dan tidak berlakunya Peraturan Bupati sebelumnya dan mengatur tanggal mulai berlakunya Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Ketapang Nomor P/746/DPMPD D.146.1/X1/2024 tanggal 2 1 November 2024, calon Desa Persiapan Bayangan yang merupakan pemekaran dari Desa Mensubang Kecamatan Nanga Tayap dinyatakan layak untuk dimekarkan dan perlu diusulkan menjadi Desa Persiapan;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penataan Desa, dalam hal rekomendasi menyatakan layak, Bupati

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pembentukan Desa Persiapan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Bayangan Kecamatan Nanga Tayap; Mengingat... -2 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 1 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. 6.Peraturan . . . -3
6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 1 1 ) ;
9. 9.Peraturan Bupati Ketapang Nomor 2 1 Tahun 2024 tentang Peta Batas Desa Mensubang Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang (Serita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 21). Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPAT! TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BAYANGAN KECAMATAN NANGA TAYAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Barat.
2.Bupati adalah Bupati Ketapang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Ketapang.
5.Kecamatan adalah Kecamatan Nanga Tayap.
6.Camat adalah Camat Nanga Tayap.
7.Tim Pembentukan Desa Persiapan yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan verifikasi dan evaluasi pembentukan Desa Persiapan.
8.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu! dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Kepala Desa adalah seseorang yang dipilih masyarakat untuk menjalankan kepemerintahan tingkat Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan Desa, pengembangan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah. 1 1. Desa lnduk adalah Desa Mensubang Kecamatan Nanga Tayap.
12.Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang ada. 13.Desa...
13.Desa Persiapan adalah Desa Persiapan Bayangan yang merupakan bagian dari Desa Induk yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
14.Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Bayangan.
15.Cakupan wilayah adalah Dusun atau beberapa Dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan.
16.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
17.Batas Desa adalah Pembatas wilayah administrasi Pemerintah antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan/watersed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN, LUAS WILAYAH, JARAK WAKTU TEMPUH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan yang merupakan pemekaran dari Desa Mensubang Kecamatan Nanga Tayap.

Pasal 3

(1)Cakupan wilayah Desa Persiapan meliputi:
1. a.Dusun Senangka; dan
2. b.Dusun Irang.
(2)Cakupan wilayah Desa Induk terdiri atas :
1. a.Dusun Mulia Abadi;
2. b.Dusun Bina Karya; dan
3. c.Dusun Jepara Agung.

Pasal 4

(1)Desa Persiapan memiliki luas wilayah ± 37,06 Km? dari total keselurahan luasan Desa Induk seluas ± 100,72 Km?.
(2)Luas Desa Induk setelah dikurangi Desa Persiapan menjadi seluas ± 63,66 Km?
(3)Luas Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Peta Batas Desa Persiapan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)Jarak antara Desa Persiapan dengan Desa Induk ± 7 Km dengan waktu tempuh ± 45 menit.

BAB III

BATAS DESA DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 5

(1)Desa Persiapan memiliki batas wilayah sebagai berikut:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Penjawaan Kecamatan Sandai;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Desa lnduk;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Induk; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Desa Pangkalan Telok Kecamatan Nanga Tayap.
(2)Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Persiapan. Bagian... -5

Pasal 6

( 1 ) Desa Induk memiliki batas wilayah sebagai berikut :

a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Penjawaan Kecamatan Sandai dan Desa Persiapan;
b.sebelah timur berbatasan dengan Desa Pangkalan Suka Kecamatan Nanga Tayap;
c.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pangkalan Telok Kecamatan Nanga Tayap; dan
d.sebelah barat berbatasan dengan Desa Persiapan.

(2)Batas Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Batas Desa setelah terbentuk Desa Persiapan.

Pasal 7

(1)Jumlah penduduk Desa Persiapan pada saat dibentuk berjumlah 709 (tujuh ratus sembilan) jiwa dan 303 (tiga ratus tiga) Kepala Keluarga.
(2)Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari jumlah penduduk Desa Induk yang seluruhnya berjumlah 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) jiwa dan 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) Kepala Keluarga.
(3)Jumlah penduduk Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Persiapan menjadi 1.279 (seribu dua ratus tujuh puluh sembilan) jiwa dan 390 (tiga ratus sembilan puluh) Kepala Keluarga.

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA PERSIAPAN

Pasal 8

(1)Pusat Pemerintahan Desa Persiapan berada di Dusun Irang.
(2)Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi persyaratan untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
(3)Penjabat Kepala Desa Persiapan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Desa Induk.
(4)Penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
(5)Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan disampaikan kepada Kepala Desa Induk untuk dijadikan bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.
(6)Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lnduk.
(7)Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
2. b.pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk;
3. c.pembentukan struktur organisasi;
4. d.pengangkatan Perangkat Desa;
5. e.penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
6. f.pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
7. g.pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
8. h.pembukaan akses perhubungan antar Desa.

Pasal 9

. . . -6

Pasal 9

(1)Penjabat Kepala Desa Persiapan berkewajiban melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Desa Induk.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan kajian dan verifikasi oleh Tim.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
(4)Keanggotaan Tim terdiri dari Kepala Bidang dan stafyang berada di bidang Fasilitasi Wilayah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang bertugas untuk melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2022