DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ketapang Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1): Bab ini memuat definisi-definisi yang relevan, seperti Gubernur, Bupati, Desa Induk (Desa Sandai), dan Desa Persiapan (Desa Persiapan Sandai Tua, Tumbang Pauh, Sumber Makmur). BAB II Pembentukan, Cakupan, Luas Wilayah, Jarak dan Waktu Tempuh (Pasal 2-5): Bab ini mengatur pembentukan tiga Desa Persiapan (Sandai Tua, Tumbang Pauh, dan Sumber Makmur) sebagai pemekaran dari Desa Sandai, termasuk cakupan wilayah, luas, jarak, dan waktu tempuhnya. BAB III Batas Desa dan Jumlah Penduduk (Pasal 6-9): Bab ini menetapkan batas-batas wilayah ketiga Desa Persiapan tersebut dan Desa Induk setelah pemekaran, serta mencantumkan jumlah penduduk masing-masing Desa Persiapan. BAB IV Pemerintahan Desa Persiapan (Pasal 10-11): Bab ini mengatur pusat pemerintahan Desa Persiapan dan pengangkatan serta kewajiban Penjabat Kepala Desa Persiapan oleh Bupati. BAB V Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 12): Bab ini mengatur wewenang Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan Desa Persiapan dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun. BAB VI Pembiayaan (Pasal 13): Bab ini menetapkan bahwa Desa Persiapan memperoleh alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk. BAB VII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 14-16): Bab ini mengatur ketentuan mengenai penyediaan gedung kantor sementara, hak memilih penduduk Desa Persiapan, dan prosedur pengusulan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif atau penghapusannya. BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 17): Bab ini mengatur bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Ketapang Nomor : P/746/DPMPD-D.146.1/X1/2024 tanggal 2 1 November 2024, calon Desa Persiapan Sandai Tua, Desa Persiapan Tumbang Pauh dan Desa Persiapan Sumber Makmur yang merupakan pemekaran dari Desa Sandai Kecamatan Sandai dinyatakan layak untuk dimekarkan dan perlu diusulkan menjadi Desa Persiapan;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penataan Desa, dalam hal rekomendasi menyatakan layak, Bupati

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pembentukan Desa Persiapan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Sandai Tua, Desa Persiapan Tumbang Pauh dan Desa Persiapan Sumber Makmur Kecamatan Sandai; Mengingat... -2
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 1 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 6.Peraturan... -3
6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 ten tang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 1 1 ) ;
9. 9.Peraturan Bupati Ketapang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Peta Batas Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Nomor 68). MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SANDA! TUA, DESA PERSIAPAN TUMBANG PAUH DAN DESA PERSIAPAN SUMBER MAKMUR KECAMATAN SANDAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Gubemur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
2.Bupati adalah Bupati Ketapang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Ketapang.
5.Kecamatan adalah Kecamatan Sandai.
6.Camat adalah Camat Sandai.
7.Tim Pembentukan Desa Persiapan yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan verifikasi dan evaluasi pembentukan Desa Persiapan.
8.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu! dan/ atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Kepala Desa adalah seseorang yang dipilih masyarakat untuk menjalankan kepemerintahan tingkat Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan Desa, pengembangan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah. 1 1. Desa Induk adalah Desa Sandai Kecamatan Sandai.
12.Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau Jebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang ada. 13.Desa...
13.Desa Persiapan adalah Desa Persiapan Sandai Tua, Desa Persiapan Tumbang Pauh dan Desa Persiapan Sumber Makmur yang merupakan bagian dari Desa Induk yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
14.Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Sandai Tua, Desa Persiapan Tum bang Pauh dan Desa Persiapan Sumber Makmur.
15.Cakupan wilayah adalah Dusun atau beberapa Dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan.
16.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
17.Batas Desa adalah Pembatas wilayah administrasi Pemerintah antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan/watersed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN, LUAS WILAYAH, JARAK DAN WAKTU TEMPUH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan yang merupakan pemekaran dari Desa Sandai Kecamatan Sandai.

Pasal 3

(1)Cakupan wilayah Desa Persiapan Sandai Tua meliputi Dusun Indralaya.
(2)Cakupan wilayah Desa Persiapan Tumbang Pauh meliputi Dusun Tumbang Pauh.
(3)Cakupan wilayah Desa Persiapan Sumber Makmur meliputi:
1. a.Dusun Sumber Rejo; dan
2. b.Dusun Sumber Resmi.
(4)Cakupan wilayah Desa lnduk meliputi Dusun Pengelaman.

Pasal 4

(1)Desa Persiapan Sandai Tua memiliki luas wilayah ± 8,93 Km?.
(2)Desa Persiapan Tum bang Pauh memiliki Juas wilayah ± 44,87 Km2.
(3)Desa Persiapan Sumber Makmur memiliki luas wilayah ± 16,17 Km?.
(4)Luas Desa lnduk seluas ± 90,85 Km, setelah dikurangi Desa Persiapan menjadi seluas ± 20,88 Km?.
(5)Luas Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam Peta Batas Desa Persiapan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Jarak antara Desa Persiapan Sandai Tua dengan Desa Induk ± 1 Km dengan waktu tempuh ± 20 menit.
(2)Jarak antara Desa Persiapan Tumbang Pauh dengan Desa Induk ± 2 Km dengan waktu tempuh ± 20 menit.
(3)Jarak antara Desa Persiapan Sumber Makmur dengan Desa Induk± 26 Km dengan waktu tempuh ± 60 menit.
(4)Jarak antara Desa Persiapan Sandai Tua dengan Desa Desa Persiapan Tumbang Pauh ± 3 Km dengan waktu tempuh ± 30 menit.
(5)Jarak antara Desa Persiapan Tumbang Pauh dengan Desa Persiapan Sumber Makmur ± 24 Km dengan waktu tempuh ± 45 menit.
(6)Jarak antara Desa Persiapan Sumber Makmur dengan dengan Desa Persiapan Sandi Tua ± 26 Km dengan waktu tempuh ± 60 menit. -5

BAB III

BATAS DESA DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 6

(1)Desa Persiapan Sandai Tua merniliki batas wilayah sebagai berikut:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Desa Petai Patah Kecamatan Sandai;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Tumbang Pauh dan Desa lnduk; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Desa lstana Kecamatan Sandai.
(2)Desa Persiapan Tumbang Pauh memiliki batas wilayah sebagai berikut:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Persiapan Sandai Tua dan Desa Petai Patah Kecamatan Sandai;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Desa Persiapan Sumber Makmur;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Induk dan Desa Pangkalan Suka Kecamatan Nanga Tayap; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Desa Induk.
(3)Desa Persiapan Sumber Makmur memiliki batas wilayah sebagai berikut :
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Demit Kecamatan Sandai ;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Desa Demit Kecamatan Sandai;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Demit Kecamatan Sandai ; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Desa Persiapan Tumbang Pauh.
(4)Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Persiapan.

Pasal 7

(1)Desa Induk memiliki batas wilayah sebagai berikut:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Persiapan Sandai;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Desa Persiapan Tumbang Pauh;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Penjawaan Kecamatan Sandai; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai.
(2)Batas Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Batas Desa setelah terbentuk Desa Persiapan.

Pasal 8

(1)Jumlah penduduk Desa Persiapan Sandai Tua pada saat dibentuk berjumlah 2.890 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh) Jiwa dan 874 (delapan ratus tujuh puluh empat) Kepala Keluarga.
(2)Jumlah penduduk Desa Persiapan Tumbang Pauh pada saat dibentuk berjumlah 1.870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) Jiwa dan 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) Kepala Keluarga.
(3)Jumlah penduduk Desa Persiapan Sumber Makmur pada saat dibentuk berjumlah 1.746 (seribu tujuh ratus empat puluh enam) Jiwa dan 558 (lima ratus lima puluh delapan) Kepala Keluarga.
(4)Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3)merupakan bagian dari jumlah penduduk Desa Induk yang seluruhnya berjumlah 9.183 (sembilan ribu seratus delapan puluh tiga) Jiwa dan 2.943 (dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga) Kepala Keluarga.
(5)Jumlah Penduduk Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Persiapan menjadi 2.667 (dua ribu enam ratus enam puluh tujuh) Jiwa dan 740 (tujuh ratus empat puluh) Kepala Keluarga. -6

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA PERSIAPAN

Pasal 9

(1)Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Sandai Tua berada di Dusun Indralaya.
(2)Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Tumbang Pauh berada di Dusun Tumbang Pauh.
(3)Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Sumber Makmur berada di Dusun Sumber Rejo.
(4)Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi persyaratan untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
(5)Penjabat Kepala Desa Persiapan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Desa Induk.
(6)Penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
(7)Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dan menyampaikannya kepada Kepala Desa Induk untuk dijadikan bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.
(8)Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.
(9)Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagairnana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
2. b.pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lnduk;
3. c.pembentukan struktur organisasi;
4. d.pengangkatan Perangkat Desa;
5. e.penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
6. f.pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
7. g.pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
8. h.pembukaan akses perhubungan antar Desa.

Pasal 10

(1)Penjabat Kepala Desa Persiapan berkewajiban melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Desa Induk.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan kajian dan verifikasi oleh Tim.
(3)Tim sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Pernerintahan Desa;
(4)Keanggotaan Tim terdiri dari Kepala Bidang dan staf yang berada di bidang Fasilitasi Wilayah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang bertugas untuk melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) . B AB V PEMBINAAN DAN PENG AW ASAN Pasal 1 1
(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang rnembidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan.
(2)Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalamjangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan. -7

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2022