DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ketapang Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1): Bab ini memuat definisi-definisi yang relevan, seperti Desa Induk (Desa Asam Besar) dan Desa Persiapan (Desa Persiapan Kuala Asam dan Desa Persiapan Bagan Kusik). BAB II Pembentukan, Cakupan, Luas Wilayah, Jarak dan Waktu Tempuh (Pasal 2-4): Bab ini mengatur pembentukan dua Desa Persiapan (Kuala Asam dan Bagan Kusik) sebagai pemekaran Desa Asam Besar, mencakup cakupan wilayah, luas, jarak, dan waktu tempuh ke Desa Induk. BAB III Batas Desa dan Jumlah Penduduk (Pasal 5-7): Bab ini menetapkan batas-batas wilayah kedua Desa Persiapan tersebut dan Desa Induk setelah pemekaran, serta mencantumkan jumlah penduduk masing-masing Desa Persiapan. BAB IV Pemerintahan Desa Persiapan (Pasal 8-9): Bab ini mengatur pusat pemerintahan Desa Persiapan dan pengangkatan serta kewajiban Penjabat Kepala Desa Persiapan oleh Bupati. BAB V Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 10): Bab ini mengatur wewenang Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan Desa Persiapan. BAB VI Pembiayaan (Pasal 11): Bab ini menetapkan bahwa Desa Persiapan memperoleh alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk. BAB VII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 12-16): Bab ini mengatur ketentuan mengenai penyediaan gedung kantor sementara, hak memilih penduduk Desa Persiapan, dan prosedur pengusulan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif atau penghapusannya. BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 17): Bab ini mengatur bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Ketapang Nomor : P/746/DPMPD-D.146.1/X1/2024 tanggal 21 November 2024, calon Desa Persiapan Kuala Asam dan Bagan Kusik yang merupakan pemekaran dari Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata dinyatakan layak untuk dimekarkan dan perlu diusulkan menjadi Desa Persiapan;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penataan Desa, dalam hal rekomendasi menyatakan layak, Bupati

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pembentukan Desa Persiapan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Kuala Asam dan Desa Persiapan Bagan Kusik Kecamatan Manis Mata; Mengingat... -2
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat 11 Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 1 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 ten tang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038); 6.Peraturan... -3
7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 1 1 ) ;
9. 9.Peraturan Bupati Ketapang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 77). Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KUALA ASAM DAN DESA PERSIAPAN BAGAN KUSIK KECAMATAN MANIS MATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
2.Bupati adalah Bupati Ketapang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Ketapang.
5.Kecamatan adalah Kecamatan Manis Mata.
6.Camat adalah Camat Manis Mata.
7.Tim Pembentukan Desa Persiapan yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan verifikasi dan evaluasi pembentukan Desa Persiapan.
8.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Kepala Desa adalah seseorang yang dipilih masyarakat untuk menjalankan kepemerintahan tingkat Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan Desa, pengembangan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah. 1 1. Desa Induk adalah Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata.
12.Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang ada.
13.Desa Persiapan adalah Desa Persiapan Kuala Asam dan Desa Persiapan Bagan Kusik yang merupakan bagian dari Desa Induk yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru. 14.Penjabat...
13.Desa Persiapan adalah Desa Persiapan Laman Nekdoyan yang merupakan bagian dari Desa lnduk yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
14.Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Laman Nekdoyan.
15.Cakupan wilayah adalah Dusun atau beberapa Dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan.
16.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
17.Batas Desa adalah Pembatas wilayah administrasi Pemerintah antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan/watersed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN, LUAS WILAYAH, JARAK DAN WAKTU TEMPUH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan yang merupakan pemekaran dari Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara.

Pasal 3

(1)Cakupan wilayah Desa Persiapan meliputi Dusun Nekdoyan.
(2)Cakupan wilayah Desa Induk terdiri atas :
1. a.Dusun Manjau; dan
2. b.Dusun Kepayang.

Pasal 4

(1)Desa Persiapan memiliki luas wilayah ± 166,7Km 2 dari total keselurahan luasan Desa Induk seluas ± 404,9 Km?.
(2)Luas Desa Induk setelah dikurangi Desa Persiapan seluas ± 238,2 Km?.
(3)Luas Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Peta Batas Desa Persiapan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)Jarak antara Desa Persiapan dengan Desa Induk ± 16 Km dengan waktu tempuh ± 30 menit.

BAB III

BATAS DESA DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 5

(1)Desa Persiapan memiliki batas wilayah sebagai berikut:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Pangkalan Telok Kecamatan Nanga Tayap;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kecamatan Nanga Tayap;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Batas Alam Sungai Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Desa Induk.
(2)Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Persiapan Bagian... -5
(2)Desa Persiapan Bagan Kusik memiliki batas wilayah sebagai berikut:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Bukit Gajah, Desa Lembah Mukti, Desa Air Dekakah dan Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Desa Batu Sedau Kecamatan manis Mata;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Induk; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Desa Air Durian Jaya dan Desa Air Upas Kecamatan Air Upas.
(3)Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Persiapan.

Pasal 7

(1)Desa Induk memiliki batas wilayah sebagai berikut:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Persiapan Bagan Kusik;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Desa Batu Sedau Kecamatan Manis Mata;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Manis Mata, Desa Persiapan Kuala Asam dan Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan; dan
4. d.sebelah barat berbatasan berbatasan dengan Desa Air Upas Kecamatan Air Upas.
(2)Batas Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Batas Desa setelah terbentuk Desa Persiapan.

Pasal 8

(1)Jumlah penduduk Desa Persiapan Kuala Asam pada saat dibentuk berjumlah 1.157 (seribu seratus lima puluh tujuh) Jiwa dan 370 (tiga ratus tujuh puluh) Kepala Keluarga.
(2)Jumlah Penduduk Desa Persiapan Bagan Kusik pada saat dibentuk berjumlah 1.328 (seribu tiga ratus dua puluh delapan) Jiwa dan 428 (empat ratus dua puluh delapan) Kepala Keluarga.
(3)Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) merupakan bagian dari jumlah penduduk Desa lnduk yang seluruhnya berjumlah 4.040 (empat ribu empat puluh) Jiwa dan 1.288 (seribu dua ratus delapan puluh delapan) Kepala Keluarga.
(4)Jumlah penduduk Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Persiapan menjadi 1.555 (seribu lima ratus lima puluh lima) Jiwa dan 490 (empat ratus sembilan puluh) Kepala Keluarga.

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA PERSIAPAN

Pasal 9

(1)Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Kuala Asam berada di Dusun Kuala Asam.
(2)Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Bagan Kusik berada di Dusun Bagan Kusik.
(3)Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi persyaratan untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
(4)Penjabat Kepala Desa Persiapan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Desa lnduknya.
(5)Penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan. (6 )Rencana . . . -6
(6)Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dan menyampaikannya kepada Kepala Desa Induk untuk dijadikan bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.
(7)Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.
(8)Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
2. b.pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk;
3. c.pembentukan struktur organisasi;
4. d.pengangkatan Perangkat Desa;
5. e.penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
6. f.pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
7. g.pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
8. h.pembukaan akses perhubungan antar Desa.

Pasal 10

(1)Penjabat Kepala Desa Persiapan berkewajiban melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Desa Induk.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan kajian dan verifikasi oleh Tim.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
(4)Keanggotaan Tim terdiri dari Kepala Bidang dan stafyang berada di bidang Fasilitasi Wilayah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang bertugas untuk melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). B AB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 1 1
(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Ca.mat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan.
(2)Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2022