DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ketapang Nomor 44 Tahun 2025

Nomor: 44
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 mengatur bahwa Peta Batas Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini disahkan. Pasal 2 menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, perlu kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
b.bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Tanjung Pasar dengan Desa Sungai Awan kiri Kecamatan Muara Pawan tanggal 18 Februari 2020, Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Sungai Awan Kanan, Desa Suka Maju dan Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan Nomor : P/288/DPMPD D.135.6/V /2023 tanggal 15 Juni 2023 dan Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Mayak dengan Desa Tanjung Pura dan Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan Nomor : P/ 108/DPMPD-D.135.6/II/2025 tanggal 13 Februari 2025, telah memenuhi syarat untuk mengesahkan batas Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan dengan desa-desa lain di sekitarnya untuk ditetapkan menjadi Peta Batas Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Peta Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang; Mengingat... - 2 : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 5 p t. 'era uran... - 3
5.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 92);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Peningkatan Status Desa dan Pembentukan Desa di Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 3);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 1 8 ) ; Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TANJUNG PASAR KECAMATAN MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Ketapang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Ketapang.
4.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu! dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan . . . - 4
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati dan dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik / atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas Desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9.Pengesahan Batas Desa adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari persetujuan bersama Peta Batas Desa hasil penetapan batas dan / atau hasil penegasan batas, yang dilanjutkan dengan proses rancangan Peraturan Bupati, dan penetapan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa, dan / atau Peta Batas Desa.
10.Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir / punggung gunung / pegunungan, median sungai dan / atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. 1 1 . Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi, di lapangan atau bumi dalam peta.
12.Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
13.Garis lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
14.Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik no! di bumi yaitu Greenwich di London Britania Raya yang merupakan titik O° (ol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik di timur O• dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
15.Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANO LINGKUP

Pasal 2

Penetapan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penetapan Batas Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang. - 5

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Luas wilayah Desa Tanjung Pasar adalah ±100,99 Km? dengan batas sebagai berikut:

a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan;
b.sebelah timur berbatasan dengan Desa Mayak Kecamatan Muara Pawan;
c.sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Pawan; dan
d.sebelah barat berbatasan dengan Desa Sungai Awan Kanan dan Desa Suka Maju Kecamatan Muara Pawan.

Pasal 5

(1)Penetapan Batas Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan dengan Desa Sungai Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebagai berikut:
1. a.dimulai dari TK 61.04.l 7.2002-17.2007-l 7.2008-000 dengan koordinat 1° 45' 32,467" LS dan 110° 5' 9,093" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tanjung Pasar, Desa Suka Maju dan Desa Sungai Awan Kiri;
2. b.dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK 61.04.17.2002-17.2007-001 dengan koordinat 1° 45' 38,884" LS dan 1 1 0 ° 5' 26,199" BT yang terletak pada kebun masyarakat; dan
3. c.dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 61.04. 17.2002-17.2006-17.2007-000 dengan koordinat 1° 44' 9,291" LS dan 1 1 0 ° 6' 11,783" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Mayak, Desa Tanjung Pasar dan Desa Sungai Awan Kiri.
(2)Penetapan Batas Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan dengan Desa Mayak Kecamatan Muara Pawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebagai berikut :
1. a.dimulai dari TK 61.04.17.2002-17.2006-17.2007-000 dengan koordinat 1° 44' 9,291" LS dan 110° 6' 11,783" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Mayak, Desa Tanjung Pasar dan Desa Sungai Awan Kiri;
2. b.dilanjutkan mengarah ke selatan melewati lahan masyarakat sampai pada TK 61.04.17.2006-17.2007-001 dengan koordinat 1° 46' 50,594" LS dan 1 1 0 ° 7' 19,148" BT yang terletak pada Danau Majo;
3. c.dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati lahan masyarakat sampai pada TK 61.04.17.2006-17.2007-002 dengan koordinat 1° 47 11,808" LS dan 1 1 0 ° 7' 47,974" BT yang terletak pada Danau Bulah; dan
4. d.dilanjutkan mengarah ke selatan melewati lahan masyarakat sampai pada TK 61.04.17.2006-17.2007-003 dengan koordinat 1° 49' 19,282" LS dan 110° 9' 15,882" BT yang terletak pada Sungai Sembilan.
(3)Penetapan... - 6
(3)Penetapan Batas Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berbatasan dengan sungai pawan.
(4)Penetapan Batas Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan dengan Desa Sungai Awan Kanan Kecamatan Muara Pawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari TK 61.04. 17.2001-17.2007 001 dengan koordinat 148' 33,984" LS dan 1 1 0 ° 0' 48,166" BT yang merupakan sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sungai sampai pada TK 61.04.17.2001-17.2007-17.2008-000 dengan koordinat 1° 48' 7,019" LS dan 1 1 0 ° 1' 50,280" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tanjung Pasar, Desa Sungai Awan Kanan dan Desa Suka Maju.
(5)Penetapan Batas Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan dengan Desa Suka Maju Kecamatan Muara Pawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sebagai berikut :
1. a.dimulai dari TK 61.04.17.2001-17.2007-17.2008-000 dengan koordinat 1° 48' 7,019" LS dan 1 1 0 ° 1' 50,280" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tanjung Pasar, Desa Sungai Awan Kanan dan Desa Suka Maju, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sungai sampai pada TK 61.04.17.2007-17.2008-001 dengan koordinat 1° 47' 33,704" LS dan 110° 3'55,767" BT yang terletak pada Sungai;
2. b.dilanjutkan mengarah ke utara melewati jalan desa sampai pada TK 61.04.17.2007-17.2008-002 dengan koordinat 1° 47' 11,400" LS dan 1 1 0 ° 4' 1,694" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati jalan desa sampai pada TK 61.04. l 7.2007 17.2008-003 dengan koordinat 1° 47' 13,796" LS dan 1 1 0 ° 4' 7,182" BT yang terletak pada as jalan;
3. c.dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati jalan desa sampai pada TK 61.04. 17.2007-17.2008-004 dengan koordinat 1° 46' 56,383" LS dan 110° 4' 24,566" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati jalan desa sampai pada TK 61.04.17.2007-17.2008-005 dengan koordinat 1° 47' 6,403" LS dan 1 1 0 ° 4'35,933 BT yang terletak pada asjalan;
4. d.dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati jalan desa sampai pada TK 61.04. 17.2007-17.2008-006 dengan koordinat 1° 46' 57,408" LS dan 1 1 0 ° 4' 43,356" BT yang terletak pada jembatan 2, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati jalan desa sampai pada TK 61.04.17.2007-17.2008-007 dengan koordinat 1° 46' 42,293" LS dan 1 1 0 ° 4'27,994" BT yang terletak padajembatan l ; dan
5. e.dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 61.04.17.2002-17.2007-17.2008-000 dengan koordinat 1° 45' 32,467" LS dan 1 1 0 ° 5' 9,093" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tanjung Pasar, Desa Suka Maju dan Desa Sungai Awan Kiri.

Pasal 6

Daftar nama rupa bumi, titik koordinat dan Peta Batas Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

. . . - 7

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa bersumber dari :

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
b.anggaran pendapatan dan belanja Desa; atau
c.sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat. B AB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang. Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 14 Mei 2025 BUPATI KETAPANG, ttd ALEXANDER WILYO Diundangkan di Ketapang pada tanggal 14 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, ttd REPALIANTO BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025 NOMOR 44 Salinan sesuai dengan aslinya, / KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG' =a • MINTARIA, SH.,MH. Pembina Tingkat I NIP. 19700703 199903 1 007 10 TK61.04.17.2002-17.2007-17.2008-000 1'45'32,467"LS 110'5'9,093"BT 398322,30 DIAGRAM LOKASI BUPATI KETAPANG ltd ALEXANDER WILYO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang, g Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH: PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KETAPANG JI. Jenderal Urip Sumoharjo No. 53, Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Baral Email: dispmd@ketapangkab.go.id Telp. (0534) 3036617 © Copyright 2025, All Rights Reserved. - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ketapang Tahun 2024 - Citra Satelit Pour I'Observation de la Terre (SPOT 8) dani Badan Informasi Geospasial tahun 2018 - Data digital Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000 - Hasil pelacakan batas secara kartometrik oleh Desa/Kelurahan Tahun 2025 TK61.04.17.2007-17.2008-006 146' 57,408" LS 110 4' 43,356" 8T 397528,35 7 TK61.04.17.2007-17.2008-005 1'47'6,403"LS 110"4'35,933"BT 397299,12 1K61.04.17.2007-17.2008-003 147' 13,796" LS 110 4'7,182" BT 396410,85 TK 61.04.17.2001-17.2007-17.2008-000 148' 7,019"LS 110 1'50,280" BT 392181,59 X(M) Y(M) Riwayat Peta Peta batas ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa /Lurah / Camat dan diketahut oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten Ketapang Daftar Titik Kartometrik A Titik Kartometnk -....-- Batas Desa/Kelurahan Sistem Proyeksi Transverse Mercator Sistem Grid Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Datum Horizontal SRGI2013 Kode Wilayah: 61.04.17.2007 DESA TANJUNG PASAR KECAMATAN MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT Luas : +100,99 Km' A :KALA 1:25.000 PETUNJUK LETAK PETA LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG PETA BATAS DESA TANJUNG PASAR KECAMATAN MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG KETERANGAN SumberPeta

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ketapang Nomor 44 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN DAN RUANO LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN DAN RUANO LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016