DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ketapang Nomor 46 Tahun 2025

Nomor: 46
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1): Bab ini memuat definisi-definisi yang relevan terkait Keamanan Pangan, Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Label, Iklan Pangan Segar, Pengawasan, dan Perangkat Daerah yang berwenang. BAB II Ruang Lingkup Pengawasan (Pasal 2-19): Bab ini mengatur secara rinci Ruang Lingkup Pengawasan Keamanan Pangan Segar, termasuk persyaratan dan pengujian Keamanan Pangan Segar, Mutu, Gizi, Label, Iklan, dan kewenangan Kepala Dinas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. BAB III Label dan Iklan Pangan Segar (Pasal 20-25): Bab ini mengatur ketentuan mengenai Label dan Iklan Pangan Segar, termasuk informasi yang wajib dicantumkan pada label, dan larangan-larangan dalam periklanan. BAB IV Sanksi Administratif (Pasal 26-28): Bab ini mengatur ketentuan dan jenis-jenis sanksi administratif (peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan denda) bagi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. BAB V Ketentuan Penutup (Pasal 29): Bab ini mengatur bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa masyarakat berhak mendapatkan Pangan Segar yang aman, sehat, dan berkualitas sebagai salah satu kebutuhan dasar untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, unggul dan cerdas;
b.bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Sadan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan, Bupati melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan pangan segar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar;

1.Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat n di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat IT Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2.Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Segar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang - Undang ... Dipindai dengan CamScanner . 2
3.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana tclah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjo Mcnjodi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kearnanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6.Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 424);
7.Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 500]; Menetapkan MEMUTUSKAN : : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
1. 2.Bupati adalah Bupati Ketapang.
2. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Ketapang.
3. 4.Pangan ... Dipindai dengan CamScanner . ) .
4. 4.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayuti produk pertanian, perkebunan, kchutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. 5.Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan Segar.
6. 6.Keamanan Pangan Segar adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan Segar dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
7. 7.Mutu Pangan Segar adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria Keamanan dan kandungan gizi Pangan Segar.
8. 8.Gizi Pangan Segar adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan Segar yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
9. 9.Label Pangan Segar adalah setiap keterangan mengenai Pangan Segar yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Segar, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan Segar.
10. 10.lklan Pangan Segar adalah setiap keterangan atau pemyataan mengenai Pangan Segar dalam bentuk gambar, tulisan, suara, audio visual, atau bentuk lain yang disampaikan melalui berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan Pangan Segar. 1 1 . Bahan Tambahan Pangan Segar adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan Segar untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan Segar.
11. 12.Cemaran Pangan Segar adalah bahan yang tidak sengaja ada dan/atau tidak dikehendaki dalam Pangan Segar yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang rantai Pangan Segar, baik berupa cemaran biologis, cemaran kimia (logam berat, mikotoksin, zat radioaktif dan cemaran kimia lainnya), residu obat hewan dan pestisida maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
12. 13.Residu adalah senyawa tertentu yang tersisa dalam Pangan Segar karena penggunaan pestisida atau obat hewan.
13. 14.Pangan Segar Produk Rekayasa Genetik adalah Pangan Segar yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, Bahan Tambahan Pangan Segar, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik.
14. 15.Lradiasi Pangan Segar adalah metode penanganan Pangan Segar, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan Segar dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.
15. 16.Pangan Segar Iradiasi adalah setiap Pangan Segar yang dengan sengaja dikenai radiasi ionisasi tanpa memandang sumber ataujangka waktu iradiasi ataupun sifat energi yang digu.nakan.
16. 17.Rantai Pangan Segar adalah urutan tahapan dan operasi di dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan penanganan suatu Pangan Segar dan bahan bakunya mulai dari produksi hingga konsumsi, termasuk bahan yang berhubungan dengan Pangan Segar hingga Pangan Segar siap dikonsumsi.
17. 18.Produksi Pangan Segar adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan Segar.
18. 19.Penyimpanan ... Dipindai dengan CamScanner
19. 19.Penyimpanan Pangan Segar adalah proses, cara, dan/atau kegiatan menyimpan Pangan Segar, baik pada sarana produksi maupun distribusi.
20. 20.Peredaran Pangan Segar adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan Segar kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. 2I. Perdagangan Pangan Segar adalah adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembclian Pangan Segar termasuk penawaran untuk menjual Pangan Segar dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan Segar dengan memperoleh imbalan.
21. 22.Sanitasi Pangan Segar adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan Segar yang sehat dan higienis yang bcbas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda Jain.
22. 23.Kemasan Pangan Segar adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan Segar, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan Segar maupun tidak.
23. 24.Zat Kontak Pangan Segar adalah zat penyusun kemasan Pangan Segar yang dala.m penggunaannya bersentuhan langsung dengan Pangan Segar.
24. 25.Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Segar Daerah yang selanjutnya ctisingkat OKKPD adalah unit atau struktur yang mclaksanakan tugas pengawasan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan lklan Pangan Segar pada organisasi perangkat Dae rah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan Segar.
25. 26.Komunikasi Informasi Edukasi yang selanjutnya ctisingkat KIE adalah strategi untuk membangun kesadaran melalui berbagai media komunikasi kcpada khalayak sasaran untuk mcnerapkan budaya Keamanan Pangan Segar.
26. 27.Media adalah segala sesuatu yang menjadi penyampai pesan periklanan.
27. 28.Media Massa adalah Media periklanan yang mcnyasar khalayak umum dan uas.
28. 29.Pelaku Usaha Pangan Segar yang selanjutnya disebut Petalcu Usaha adalah orang perseorangan atau bad an usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang Pangan Segar.
29. 30.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
30. 31.Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
31. 32.Dinas adalah Perangkat Daerah mclaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
32. 33.Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat TJKPD adalah wadah koordinasi lintas sektoral untuk mengintegrasikan berbagai program Keamanan Pangan Daerah yang tergabung dalam Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Ketapang.
33. 34.Surveilan adalah kegiatan pemantauan Keamanan Pangan Segar yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan sistematis dalam bentuk pengumpulan dan analisis data. BABU MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengawasan Keamanan Pangan Segar dimaksudkan untuk:

a.menjaga Pangan Segar tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
b.mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
c.mendukung ... Dipindai dengan CamScanner . 5 .
c.mendukung kegiatan penjaminan mutu produksi Pangan Segar;
d.meningkatkan pengawasan terhadap Pangan Segar;
e.meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Pangan Segar di pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri; dan
f.memberikan data atau informasi tentang Keamanan Pangan Segar yang beredar di Daerah.

Pasal 3

Pengawasan Keamanan Pangan Segar bertujuan untuk:

a.terwujudnya sistem Keamanan Pangan Segar yang memenuhi persyaratan Keamanan, mutu, dan gizi Pangan Segar bagi masyarakat;
b.terwujudnya sistem produksi dan perdagangan Pangan Segar yang jujur dan bertanggung jawab;
c.terjaminnya ketersediaan Pangan Segar yang memenuhi persyaratan Keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat; dan
d.terwujudnya perlindungan bagi masyarakat dalam bidang Pangan Segar.

BAB ILL

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR

Pasal 4

(1)Bupati berwenang dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan Segar.
(2)Pengawasan Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan Segar, mutu Pangan Segar, dan gizi, serta persyaratan label dan iklan untuk Pangan Segar.
(3)Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas:
1. a.pengawasan;
2. b.pembinaan; dan C. KIE.
(4)Penyelenggaraan pengawasan persyaratan Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
1. a.Keamanan Pangan Segar;
2. b.Mutu Pangan Segar;
3. c.Gizi Pangan Segar;
4. d.Label Pangan Segar; dan
5. e.Iklan Pangan Segar.

Pasal 5

(1)Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa:
1. a.Pangan Segar yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung atau tidak;
2. b.Pangan Segar yang sudah mengalami perlakuan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, pcnggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blansir), dan/atau pelapisan; atau
3. c.Pangan Segar yang belum mengalami pengolahan dan/atau mengalami perlakuan minimal yang ditambahkan Bahan Tambahan Pangan Segar.
(2)Persyaratan Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mencakup:
1. a.higienis dan Sanitasi Pangan Segar;
2. b.Residu;
3. c.Pangan Segar Produk Rekayasa Genetik;
4. d.Jradiasi Pangan Segar;
5. e.Kemasan ... Dipindai dengan CamScanner .6.
6. e.Kemasan Pangan Segar;
7. f.Bahan Tambahan Pangan Segar; dan
8. g.penggunaan bahan lainnya.
(3)Persyaratan Mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mencakup:
1. a.kriteria organoleptik;
2. b.kondisi fisik; dan/atau
3. c.komposisi Pangan Segar.
(4)Persyaratan Gizi Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (+) huruf c mencakup:
1. a.kandungan Gizi Pangan Segar; dan/atau
2. b.penambahan zat Gizi Pangan Segar pada Pangan Segar.
(5)Persyaratan Label Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (+) huruf d meliputi pencantuman informasi yang benar dan tidak menyesatkan pada Label Pangan Segar.
(6)Persyaratan Iklan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e meliputi keterangan yang benar dan tidak menyesatkan mengenai Pangan Segar dan tidak bertcntangan dengan norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 6

(1)Pcngawasan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
1. a.penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan;
2. b.pcngawasan Pangan Segar di peredaran; dan
3. c.pendataan Pelaku Usaha Pangan Segar.
(2)Penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penerbitan izin edar Pangan Segar atau registrasi Pangan Segar.
(3)Pengawasan Pangan Segar di pcredaran sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b meliputi pemeriksaan di sarana:
1. a.produksi;
2. b.penyimpanan;
3. c.pengangkutan; dan/ alau
4. d.perdagangan.
(4)Pendataan Pelaku Usaha Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan:
1. a.menyusun rencana pelaksanaan pendataan dengan mempertimbangkan skala usaha, jenis komoditas, dan lokasi;
2. b.melaksanakan pendataan Pelaku Usaha; dan
3. c.menyampaikan hasil pendataan Pelaku Usaha kepada Bupati.

Pasal 7

Pembinaan Pangan Segar scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan: '

a.menyusun rencana kerja den target pembinaan kepada Pclaku Usa.ha;
b.melaksanakan dan memenuhi target pembinaan;
c.menyiapkan materi pembinaan; dan
d.melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan.

Pasal 8

KIE Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dengan:

a.menyusun ... E Dipindai dengan CamScanner . 7 .
a.menyusun rencana kerja dan target KIE untuk Pangan Segar kepada masyarakat;
b.melaksanakan dan memenuhi target KIE untuk Pangan Segar kepada masyarakat;
c.menyiapkan materi KIE Pangan Segar kepada masyarakat; dan
d.melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE untuk Pangan Segar.

Pasal 9

(I) Pelaksanaan pengawasan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan:

a.secara berkala;
b.intensif dalam waktu tertentu; dan/ atau
c.dalam hal adanya dugaan pelanggaran.

(2)Hasil pengawasan Pangan Segar digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan:
1. a.pembinaan;
2. b.fasilitasi; dan/atau
3. c.penegakan hukum.

Pasal 10

(1)Dalam rangka melakukan Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Kepala Dinas menetapkan Tim Pengawasan Pangan Segar di Daerah.
(2)Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan :
1. a.analis ketahanan Pangan Segar;
2. b.pengawas mutu hasil pertanian; dan/atau
3. c.pengawas Pangan Segar, yang memiliki kompetensi di bidang Keamanan Pangan Segar.
(3)Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pengawas Pangan Segar wajib dilengkapi dengan:
1. a.surat perintah pengawasan d.an/atau pemeriksaan dari Kepala Dinas; dan
2. b.tanda pengenal.
(2)Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Pangan Segar sebagaimana dima.ksud dalam Pasa1 4 ayat (2) dapat dilaksanakan secara:
1. a.sendiri oleh Dinas; dan/atau
2. b.berkoord.inasi dan bersama-sama dengan Perangkat Dacrah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan Keamanan Pangan Segar sesuai dengan kewenangannya.
(3)Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam TJKPD yang tergabung dalam Satuan Tugas Ketahanan Pangan Dae rah.
(4)Pengawasan ... Dipindai dengan CamScanner ••
(4)Pengawasan secara berkoordinasi scbngaimana dimaksud pudu ayat (2) huruf b dapat melibatkan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan pusat/daerah di provinsi/kabupaten/kota,

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…