DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ketapang Nomor 54 Tahun 2025

Nomor: 54
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1): Bab ini memuat definisi-definisi yang relevan, seperti Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pawan dan Penyertaan Modal yang merupakan penambahan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2025. BAB II Penyertaan Modal (Pasal 2-3): Bab ini menetapkan Penambahan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2025 kepada Perumdam Tirta Pawan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang bersumber dari APBD dan akan digunakan untuk pembangunan instalasi pengolahan air bersih. BAB III Tata Cara Pelaksanaan (Pasal 4): Bab ini mengatur tata cara pelaksanaan pencairan Penyertaan Modal yang dilakukan secara bertahap berdasarkan permintaan Direksi Perumdam dan persetujuan Bupati. BAB IV Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 5-6): Bab ini mengatur tanggung jawab Direksi Perumdam terhadap penggunaan Penyertaan Modal dan mekanisme pembinaan serta pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris Utama (KPM) dan Dewan Pengawas. BAB V Ketentuan Peralihan (Pasal 7): Bab ini mengatur bahwa Penyertaan Modal tetap berlaku dan dianggap sah meskipun terjadi perubahan bentuk badan hukum, nama, dan organisasi terhadap Perumdam Tirta Pawan. BAB VI Ketentuan Penutup (Pasal 8): Bab ini mengatur bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ketapang Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pawan Tahun Anggaran 2025;

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756};
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};
3.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2 0 1 7 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 305);
4.Peraturan . . .
4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pawan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 1 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 9 1 ) ;
6.Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ketapang Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pawan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 106);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 123); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PAWAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Ketapang.

2.Bupati adalah Bupati Ketapang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pawan yang selanjutnya disebut Perumdam Tirta Pawan, adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan penyediaan air bersih di Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumdam Tirta Pawan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.Dewan Pengawas adalah organ Perumdam Tirta Pawan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perumda Tirta Pawan.
9.Direksi adalah organ Perumdam Tirta Pawan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumdam untuk kepentingan dan tujuan Perumdam serta mewakili Perumdam baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Direksi . . . - 3 10.Direksi adalah organ Perumdam Tirta Pawan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumdam untuk kepentingan dan tujuan Perumdam serta mewakili Perumdam baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 1 1 . Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah modal untuk seluruhnya dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 1 2 . Penyertaan Modal adalah penggunaan aset daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis berupa bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal kepada Perumdam Tirta Pawan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ketapang Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pawan dan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan dengan tujuan sebagai berikut:

a.meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
b.memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

( 1 ) Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal pada Tahun Anggaran 2025 kepada Perumdam Tirta Pawan sebesar Rp 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah).

(2)Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menjadi sejumlah 100% (seratus persen) dari total penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ketapang kepada Perumdam Tirta Pawan dengan rincian sebagai berikut:
1. a.penambahan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.300.000.0000,-;
2. b.penambahan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.500.000.000,-; dan
3. c.penambahan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4.200.000.000,-.
(3)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

( 1 ) Persyaratan pengajuan pencairan penambahan Penyertaan Modal sebagai berikut:

a.permohonan tertulis dari Direktur Perumdam Tirta Pawan kepada Bupati;
b.fotokopi buku tabungan atau rekening bank atau rekening giro Perumdam Tirta Pawan;
c.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perumdam Tirta Pawan;
d.pakta integritas yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana bisnis Perumdam Tirta Pawan dan peraturan perundang-undangan; dan
e.rencana bisnis Perumdam Tirta Pawan.

(2)Bupati. . . - 4
(2)Bupati memberikan persetujuan terhadap permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Direksi Perumdam Tirta Pawan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dan pemanfaatan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta melaporkan kepada Bupati menurut cara dan waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KPM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal kepada Perumdam Tirta Pawan, dibantu oleh Dewan Pengawas Perumdam Tirta Pawan. BABV

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum, nama dan perubahan organisasi terhadap Perumdam Tirta Pawan, Penyertaan Modal tetap berlaku dan dianggap sah. - 5

BAB VI

. . .

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang. Ditetapkan di Ketapang pada tanggal, 8 Juli 2025 BUPATI KETAPANG, TTD ALEXANDER WILYO Diundangkan di Ketapang pada tanggal, 8 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, TTD REPALIANTO BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025 NOMOR 54 Salinan Sesuai Dengan Aslinya 1 ' Kepala Bagian Hukum _ J.Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang # evait MINTARIA Pembina Tingkat I NIP. 19700703 199903 1 007

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…