DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ketapang Nomor 86 Tahun 2025

Nomor: 86
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM Bab ini memuat definisi dan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Bupati, seperti Daerah, Bupati, Puskesmas, Pegawai Puskesmas, Jasa Pelayanan Kesehatan, Kapitasi, Non Kapitasi, Jasa Pelayanan Langsung, Jasa Pelayanan Tidak Langsung, Pos Kebersamaan, dan Indexing. BAB II: AZAS, KEWAJIBAN DAN HAK Bab ini mengatur mengenai azas Pembagian Jasa Pelayanan (proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan), serta kewajiban dan hak Pegawai Puskesmas terkait Jasa Pelayanan. BAB III: PENERIMA JASA PELAYANAN Bab ini menetapkan siapa saja yang berhak menerima Jasa Pelayanan (Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan) dan kondisi yang menyebabkan pegawai tidak mendapatkan jasa pelayanan. BAB IV: KOMPONEN DAN PROPORSI JASA PELAYANAN Bab ini merinci alokasi persentase dana Kapitasi serta Jasa Umum dan Non Kapitasi untuk Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana, proporsi Jasa Pelayanan Langsung dan Tidak Langsung, distribusi Jasa Pelayanan Langsung untuk berbagai jenis pelayanan, distribusi Jasa Pelayanan Tidak Langsung, Pos Kebersamaan, dan variabel yang digunakan untuk perhitungan Skor Individual melalui Indexing. BAB V: KETENTUAN PERALIHAN Bab ini mengatur tentang pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi yang belum dimanfaatkan dan penggunaan sisa anggaran pendapatan dana Kapitasi, jasa umum, dan Non Kapitasi pada tahun anggaran berikutnya. BAB VI: KETENTUAN PENUTUP Bab ini mengatur evaluasi pelaksanaan peraturan, pencabutan sebagian Peraturan Bupati sebelumnya, dan tanggal mulai berlakunya peraturan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga tenaga kesehatan wajib untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu ditopang oleh sistem jasa pelayanan berbasis kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapio dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2.Undang-Undang...... - 2 Tahun 2014 tentang
3.Undang-Undang Nomor 23 N ar a Republik Pemeriitahan Daerah (Lembaran [",, temibaran Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamt "',, aimana Negara Republik Indonesia Nomor 5587), s eb a 8 d an Undang telah diubah beberapa kali terakhir 1en Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1213);
7.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Nomor 3);
8.Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 25); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT B AB ! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un s ur a P tahe D rah :. :. Denyelenggara e m e n n ! " " r a yang memmmpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi ewenangan Daerah Kabupaten Ketapan
3.Bupati adalah Bupati Ketapang. 8.
4.Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang sel · . adalah Pejabat Daerah yang menangani urus.,"utya disebut Dinas Kesehatan. pemerintahan di bidang
5.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya . , ' j adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah suthe'''?disingkat Puskesmas s1 )inas Kesehatan.
6.Kepala Puskesma s . - 3 atas seluruh
6.Kepala Puskesmas adalah penanggung i ~egawaian di penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan banguna prasarana dan peralatan. · dan Non Pegawai Neger
7.Pegawai Puskesmas adalah Pegawai Negeri Sipil Sipil yang bekerja di Puskesmas. . . alam bidang
8.Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri de ; Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, 1an keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran g yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehata ,
9.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dal bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. .
10.Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah seorang pegawa (ASN/Tenaga kontrak) yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka membantu kelancaran operasional fasyankes. 1 1 . Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan oleh pasien dalam rangka kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif;
12.Jasa Sarana adalah pengganti biaya fasilitas, biaya operasional dan biaya tetap puskesmas, berdasarkan harga satuan (Unit cost);
13.Pembagian Jasa Pelayanan adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di Puskesmas. 14.Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh Puskesmas termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.
15.Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya.
16.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
17.Kapitasi adalah sistem pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
18.Non Kapitasi adalah sistem pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 19.Jasa Pelayanan Langsung adalah imbalan kerja yang diberikan kep ad individu atau kelompok yang memberikan pelayanan langsun Pa 1a ; :lah di' Ing sesuai dengan proporsi yang tel litentukan dalam sistem per ba . . pelayanan ini. mb a gi an jasa
20.Jasa Pelayanan ... ja yang diberikan
20.Jasa Pelayanan Tidak Langsung adalah imbalan kerJ · di ke pada seluruh pegawru kepada kelompok direksi, managemen dan lingkungan Puskesmas melalui pos kebersamaan. d a ' proporsi 2 1. dihimpun tar . Pos Kebersamaan adalah sejumlah dana ya0 ~4a seluruh pegawal jasa pelayanan yang akan didistribusikan kep ; dengan sistem Puskesmas menggunakan proporsi indexing sesual pembagian jasa pelayanan. rakat 22 d 'k akan pada masyar . Jasa Umum adalah tarif pelayanan yang lik e n tat jasa umum atas imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan "" sis yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi ";j pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelay lainnya. • b J
23.Skor adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan index pada variaue yang ditentukan dala.m pembagian Jasa Pelayanan

BAB II

AZAS, KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 2

Pembagian Jasa Pelayanan berdasarkan azas sebagai berikut:

a.proporsionalitas yang diukur dengan besarnya pendapatan yang diterima dan pelayanan yang diberikan;
b.kesetaraan yang memperhatikan kinerja pelayanan; dan
c.kepatutan yang melihat kemampuan Puskesmas dala.m memberika.n Jasa Pelayanan pegawai.

Pasal 3

(1)Setiap Pegawai Puskesmas wajib memberikan pelayana.n yang optimal dan produktif sesuai dengan standar pelayanan minimal.
(2)Ma.najemen Puskesmas wajib menyediakan alokasi biaya untuk Jasa Pelaya.na.n Pegawai Puskesmas yang dianggarkan melalui rencana bisnis a.nggaran Puskesmas.
(3)Setiap Pegawai Puskesmas berhak mendapat Jasa Pelayanan.
(1)Jasa Pelayanan kepada:
1. a.Kepala Puskesmas;
2. b.Kepala Tata Usaha;
3. c.Tenaga Medis;
4. d.Tenaga Kesehatan; dan
5. e.Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
(2)Tenaga Pendukung .......

BAB III

PENERIMA JASA PELAYANAN

Pasal 4

sebagaimana maksud dala.m Pasal 3 ayat (1) diberikan - 5

(2)Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri d a ri : .
1. a.kelompok Tenaga Administrasi Fungsional; dan
2. b.kelompok Tenaga Administrasi Perkantoran.

Pasal 5

Jasa Pelayanan tidak diberikan kepada Pegawai Puskesmas apabila yang bersangku tan:

a.menjalani tugas belajar;
b.menjalani masa persiapan pensiun ;
c.menjalani cuti diluar tanggungan negara;
d.menjalani masa tahanan atau dihukum penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
e.berstatus diperbantukan atau dipekerjakan ke instansi lain.

BAB IV

KOMPONEN DAN PROPORSI JASA PELAYANAN

Pasal 6

Pendapatan dana Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dialoksikan untuk:

a.Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 60 % (enam puluh persen) ; dan
b.Jasa Sarana sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 7

(1)Pendapatan Puskesmas dari Jasa Umum dan Non Kapitasi dialokasikan untuk:
1. a.Jasa Pelayanan sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
2. a.Jasa Sarana sebesar 60 % (enam puluh persen).
(2)Distribusi Jasa Pelayanan dari pendapatan Puskesmas terdiri dari Jasa Pelayanan Langsung dan Jasa Pelayanan Tidak Langsung.
(3)Jasa Pelayanan Langsung diberikan kepada unit penghasil jasa layanan baik Tenaga Medis, kelompok tenaga kesehatan setara dan kelompok tenaga penunjang sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistemjasa pelayanan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari proporsi Jasa Pelayanan yang diterima.
(4)Pendistribusian Jasa Pelayanan Tidak Langsung ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari porsi Jasa Pelayanan yang diterima Puskes
(5)Pegawai tidal memperoleh jasa pelayanan apabila tidak me1a1%~~,,, tugas karena cuti dan/atau sakit lebih dari 50% (lima puluh • . kerja bulan berjalan. persen an Bagian Ketiga..... - 6

Pasal 8

(1)Distribusi Jasa Pelayanan Langsung kepada individu dan/atau kelompok yang menghasilkan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditentukan sebagai berikut:
1. a.Pelayanan Rawat Jalan:
  1. 1.Jasa Pelayanan dokter sebesar 30% (tiga puluh persen);
  2. 2.Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  3. 3.Jasa Pelayanan Tenaga Pendukung sebesar 10% (sepuluh persen).
2. b.Pelayanan Gawat Darurat:
  1. 1.Jasa Pelayanan dokter sebesar 30% (tiga puluh persen);
  2. 2.Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  3. 3.Jasa Pelayanan Tenaga Pendukung sebesar 10% (sepuluh persen).
3. c.Pelayanan Rawat Inap:
  1. 1.Jasa Pelayanan dokter sebesar 15% (lima belas persen);
  2. 2.Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  3. 3.Jasa Pelayanan Tenaga Pendukung sebesar 10% (sepuluh persen).
4. d.Pelayanan Tindakan Medis Umum:
  1. 1.Jasa Pelayanan dokter sebesar 20% (dua puluh persen);
  2. 2.Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
  3. 3.Jasa Pelayanan Tenaga Pendukung sebesar 10% (sepuluh persen).
5. e.Pelayanan Penunjang Diagnostik:
  1. 1.Jasa Pelayanan dokter sebesar 20% (dua puluh persen);
  2. 2.Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
  3. 3.Jasa Pelayanan Tenaga Pendukung sebesar 10% (sepuluh persen).
6. f.Pelayanan Kebidanan:
  1. 1.Jasa Pelayanan dokter sebesar 20% (dua puluh persen);
  2. 2.Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
  3. 3.Jasa Pelayanan Tenaga Pendukung sebesar 10% (sepuluh persen).
7. g.Pelayanan Gigi: ·
  1. 1.Jasa Pelayanan dokter Gigi sebesar 40% (tiga puluh persen);
  2. 2.Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  3. 3.Jasa Pelayanan Tenaga Pendukung sebesar 20% (dua puluh persen).
8. h.Pelayanan Ambulans dan Rujukan: 1 . Jasa Pelayanan dokter sebesar 10% (sepuluh persen);
  1. 2.Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
  2. 3.Jasa Pelayanan Tenaga Pendukung sebesar 45% (empat puluh lima persen).
9. i.Pelayanan Keehatan Tradisional dan Komplementer:
  1. 1.Jasa Pelayanan dokter sebesar 20% (dua puluh persen);
  2. 2.Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan sebesar 50% (ir puluh persen); dan ma """_{lvanan Tenaga Pendung sebesar 3o% (tea putu j . Pelayanan Kesehatan . . . . - 7
10. j.Pelayanan Kesehatan Khusus: 1 . Jasa Pelayanan dokter sebesar 30% (tiga puluh persen);
  1. 2.Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan sebesar 60% (enarn puluh persen); dan
  2. 3.Jasa Pelayanan Tenaga Pendukung sebesar 10% (sepuluh persen).
11. k.Pelayanan Non Kesehatan:
  1. 1.Jasa Pelayanan dokter sebesar 5% (Hrna persen);
  2. 2.Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  3. 3.Jasa Pelayanan Tenaga Pendukung sebesar 85% (delapan puluh lima persen).

Pasal 9

Pendistribusian Jasa Pelayanan Tidak Langsung sebesar 30% (tiga puluh Persen), yang diatur sebagai berikut:

a.Kepala Puskesmas sebesar 25% (dua puluh lima persen);
b.Kepala Tata Usaha sebesar 22% ( dua puluh dua persen);
c.Bendahara Penerimaan sebesar 10% (sepuluh persen);
d.Bendahara Pengeluaran sebesar 13% (tiga betas persen);
e.Kelompok Tenaga Administrasi Perkantoran sebesar 20% (dua puluh persen); dan
f.Pos Kebersamaan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 10

(1)Pos Kebersarnaaan merupakan kontribusi dari setiap Unit yang menghasilkan pendapatan Puskesmas.
(2)Pos Kebersamaan diberikan kepada seluruh pegawai Puskesmas.
(3)Distribusi Pos Kebersamaan berdasarkan skoring yang ditentukan dengan perhitungan Indexing yang ditetapkan dalarn Sistem Jasa Pelayanan.
(4)Seluruh pegawai dapat menerima Jasa Pelayanan Tidak Langsung untuk Pos Kebersamaan sesuai dengan besaran total skor individu pegawai yang bersangkutan.
(1)Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan berdasarkan skor individual.
(2)Skor individual ditentukan dengan perhitungan indexing dari variabel yang ditentukan dalam sistem Jasa pelayanan
(3)Kriteria perhitungan skor individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan variabel:
1. a.masa kerja:
2. b.tingkat pendidikan;
3. c.training;
4. d.emergensi....... - 8 d . emergensi ;
5. e.sifat pelayanan ; dan
6. f.penanggungjawab medis.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…