DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penerima BLT, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Besaran dan Jangka Waktu BLT, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian bantuan langsung tunai diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu kegiatan yang dapat dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau adalah pemberian bantuan langsung tunai, maka perlu menyusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; SALINAN 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Bupati adalah Bupati Klaten. 3
3.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DISSOSP3APPKB adalah DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten.
4.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut DISPERINAKER adalah DISPERINAKER Kabupaten Klaten.
5.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
6.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
7.Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan yang diberikan kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh dari DBHCHT.
8.Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/ perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat.
9.Buruh pabrik rokok adalah penduduk Daerah yang bekerja di pabrik rokok, meliputi buruh tetap, buruh paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan serta buruh pabrik rokok yang terkena 4 pemutusan hubungan kerja dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.
10.Petani Cengkeh adalah orang yang bekerja di bidang pertanian, khususnya dalam budidaya dan produksi cengkeh.
11.Buruh Tani Cengkeh yaitu orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik/penyewa lahan perkebunan cengkeh dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam cengkeh mulai dari pemetikan sampai dengan pasca panen dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat.
12.Pabrik Rokok Legal adalah pabrik rokok yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
13.Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan perencanaan, pendataan, penyaluran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan BLT DBHCHT.
14.PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

BAB II

PENERIMA BLT

Pasal 2

(1)Penerima BLT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; 5
2. b.bekerja sebagai Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok legal dan/atau anggota masyarakat lainnya yang bekerja sebagai Petani Cengkeh atau Buruh Tani Cengkeh; dan
3. c.bukan sebagai penerima bantuan BLT DBHCHT dari Provinsi Jawa Tengah.
(2)BLT yang diberikan bersifat sementara dan dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

(1)Data calon penerima BLT yang berasal dari Buruh Tani Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Camat.
(2)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan dikoordinasikan dengan Penyuluh Pertanian dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atas kesesuaian identitas yang didukung dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa/Lurah.
(3)Data calon penerima BLT yang telah sesuai identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan ke Kepala DISSOSP3APPKB oleh Camat.
(4)Data calon penerima BLT yang berasal dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersandingkan dengan data penerima BLT dari Provinsi Jawa Tengah agar tidak terjadi penerima BLT ganda.

Pasal 4

(1)Data calon penerima BLT yang berasal dari Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diusulkan oleh pabrik rokok. 6
(2)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pabrik rokok.
(3)Data calon penerima BLT yang telah sesuai identitasnya dikirimkan ke Kepala DISSOSP3APPKB oleh Kepala DISPERINAKER.
(4)Data calon penerima BLT yang berasal dari Kepala DISPERINAKER sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersandingkan dengan data penerima BLT dari Provinsi Jawa Tengah agar tidak terjadi penerima BLT ganda.

Pasal 5

(1)Data calon penerima BLT yang berasal dari Petani Cengkeh dan Buruh Tani Cengkeh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Camat.
(2)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan dikoordinasikan dengan Penyuluh Pertanian dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atas kesesuaian identitas yang didukung dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa/Lurah.
(3)Data calon penerima BLT yang telah sesuai identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan ke Kepala DISSOSP3APPKB oleh Camat.
(4)Data calon penerima BLT yang berasal dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersandingkan dengan data penerima BLT dari Provinsi Jawa Tengah agar tidak terjadi penerima BLT ganda.

Pasal 6

(1)Atas hasil persandingan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim. 7
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai penerima BLT dengan Keputusan Bupati.
(4)DISSOSP3APPKB melakukan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) dalam pelaksanaan penyaluran BLT.
(5)DISSOSP3APPKB bersama dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) menetapkan jadwal pencairan BLT.
(6)PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) selanjutnya mencairkan BLT kepada penerima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1)Tim melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan penyaluran BLT.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pemantauan langsung di titik-titik penyaluran BLT;
2. b.rapat koordinasi Tim untuk mengevaluasi pelaksanaan penyaluran; dan
3. c.penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi.
(3)PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) melaporkan perkembangan penyaluran BLT paling sedikit meliputi :
1. a.by name by account data penerima BLT;
2. b.rekapitulasi realisasi penyaluran BLT; dan
3. c.permasalahan dan kendala di lapangan. 8
(4)Tim melaporkan realisasi penyaluran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Bupati.

BAB IV

BESARAN DAN JANGKA WAKTU BLT

Pasal 8

(1)Besaran BLT diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok legal, dan/atau anggota masyarakat lainnya yang bekerja sebagai Petani Cengkeh atau Buruh Tani Cengkeh.
(2)Jangka waktu pemberian BLT kepada Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok legal, dan/atau anggota masyarakat lainnya yang bekerja sebagai Petani Cengkeh atau Buruh Tani Cengkeh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 4 (empat) bulan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dal hal terjadi perubahan bentuk badan hukum dan/atau nomenklatur pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda), pelaksanaan penyaluran BLT tetap berlaku dan dinyatakan sah.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 9

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024