DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Program, Sasaran dan Manfaat, Tim, Pendataan dan Mekanisme Pemberian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Besaran Iuran dan Tata Cara Pembayaran, Pembiayaan, Penghentian dan Penggantian Kepesertaan, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Hasil Cukai Tembakau, salah satu kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan; SALINAN 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
6.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. 4
9.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
10.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12.Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat.
13.Tim Pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan perencanaan, pendataan, verifikasi data, validasi, pembayaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
14.Verifikasi adalah pemeriksaan terhadap suatu data yang diperoleh Tim dari berbagai sumber maupun penyedia data yang mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dapat mengetahui kebenarannya.
15.Validasi adalah pengesahan atau pengujian terhadap suatu data yang telah dilakukan verifikasi oleh Tim untuk mengetahui kebenarannya. 5

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi Perangkat Daerah dalam penggunaan DBHCHT yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.program, sasaran dan manfaat;
b.Tim;
c.pendataan dan mekanisme pemberian Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
d.besaran iuran dan tata cara pembayaran;
e.pembiayaan;
f.penghentian dan penggantian kepesertaan; dan
g.monitoring dan evaluasi.

BAB IV

PROGRAM, SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 4

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT meliputi 2 (dua) jenis program, yaitu :

a.JKK; dan
b.JKM. 6

Pasal 5

(1)Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperuntukkan bagi peserta yang termasuk dalam kategori :
1. a.Buruh Tani Tembakau;
2. b.buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
3. c.anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
(2)Sasaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.terdaftar sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
2. b.terdaftar dalam Keputusan Bupati yang menetapkan penerima bantuan langsung tunai dari DBHCHT di Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial;
3. c.berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun ketika didaftarkan dalam kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan; dan
4. d.belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 6

Manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu:

a.untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan agar dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktivitas; 7
b.sebagai bentuk perlindungan sosial dan jaring pengaman sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
c.untuk memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial ketenagakerjaan; dan
d.sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan.

BAB V

TIM

Pasal 7

(1)Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bersumber dari DBHCHT maka perlu dibentuk Tim.
(2)Tim sebagaimana dimaksud Ppada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENDATAAN DAN MEKANISME PEMBERIAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 8

(1)Pendataan sasaran program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.data calon penerima program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Buruh Tani Tembakau diperoleh dari Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial;
2. b.hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan;
3. c.hasil Verifikasi dari BPJS Ketenagakerjaan lalu divalidasi oleh Tim sesuai dengan Petunjuk Teknis yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan; dan 8
4. d.penetapan penerima bantuan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(2)Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, BPJS Ketenagakerjaan melakukan proses pendaftaran peserta.

BAB VII

BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

Besaran iuran program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), untuk setiap peserta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan menerima surat tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar pembayaran.
(2)Berdasarkan surat tagihan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan melakukan pembayaran melalui transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setiap bulan.
(4)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan pada bulan berkenaan, maka dibayarkan pada bulan berikutnya. 9

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024