DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah; Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa; Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa; Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa; Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa; Prioritas Penggunaan Dana Desa; Hal Khusus Lainnya; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3.Bupati adalah Bupati Klungkung.
4.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5.Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.
7.Perbekel adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
11.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Perbekel dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13.Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14.Pendapatan Desa adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
15.Belanja Desa adalah semua Pengeluaran Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
16.Pembiayaan Desa adalah semua Penerimaan Desa yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran Desa yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17.Dana Desa adalah bagian dari transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
18.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
19.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Perbekel yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
20.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Perbekel yang menguasakan sebagian kekuasaan.
21.Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
22.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan infestasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau meyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
24.Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
25.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan Desa dan Pengeluaran Desa selama satu periode anggaran.
26.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
27.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
28.Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
29.Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai Pengeluaran Desa berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Perbekel.
30.Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujun pembangunan berkelanjutan.
31.Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
b.prinsip penyusunan APBDesa;
c.kebijakan penyusunan APBDesa;
d.teknis penyusunan APBDesa;
e.prioritas penggunaan ADD;
f.prioritas penggunaan Dana Desa; dan
g.hal khusus lainnya.

BAB II

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Desa wajib melakukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah sesuai dengan kondisi dan potensi Desa.
(2)Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyesuaikan dan menyelaraskan kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
(3)Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk prioritas pembangunan Daerah tahun anggaran 2025.
(4)Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam penyusunan RKP Desa.
(5)Rancangan RKP Desa dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD serta unsur masyarakat sebagai dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025.

Pasal 6

Prioritas pembangunan Daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yaitu:

a.pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik;
b.pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;
c.penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
d.percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.

Pasal 7

(1)Hasil Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berupa rekapitulasi daftar kegiatan dan sasarannya yang dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa.
(2)Hasil sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025 serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025.

BAB III

PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 8

Prinsip penyusunan APBDesa tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain:

a.sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu dalam menyusun APBDesa memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa sesuai dengan situasi dan kondisi Desa yang dalam penerjemahan substansinya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kesesuaian pencermatan rancangan pembangunan jangka menengah Desa, RKP Desa dan kewenangan Desa;
b.tepat waktu yaitu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
c.transparan yaitu memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa dengan melakukan sosialisasi rencana pelaksanaan musyawarah Desa, mempublikasikan rencana program dan prioritas APBDesa kepada seluruh masyarakat Desa melalui media informasi yang tersedia;
d.partisipatif yaitu dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan maupun pelaksanaan APBDesa;
e.keadilan dan kepatutan yaitu penyusunan APBDesa wajib memperhatikan pola berkeadilan dan pemerataan dalam menentukan arah kebijakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
f.tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 9

(1)APBDesa tahun anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada RKP Desa tahun 2025 yang telah disinkronisasikan dengan RKPD tahun 2025.
(2)APBDesa disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi Desa.
(3)Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengakomodir dan memfasilitasi keterlibatan BPD, unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk ikut berperan secara aktif dalam setiap tahapan penyusunan APBDesa.
(4)Kebijakan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam APBDesa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)APBDesa tahun anggaran 2025 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2024.
(6)Setelah Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025 ditetapkan, selanjutnya dilaksanakan penetapan:
1. a.Peraturan Perbekel tentang penjabaran APBDesa tahun anggaran 2025;
2. b.DPA; dan
3. c.RAK Desa.

BAB IV

KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 10

(1)Kebijakan penyusunan APBDesa tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dengan mempertimbangkan:
1. a.Pendapatan Desa;
2. b.Belanja Desa; dan
3. c.Pembiayaan Desa.
(2)Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
(3)Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja.
(4)Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018