Pemerintah Kabupaten Klungkung
Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah lembaga daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Kehadirannya krusial sebagai representasi negara yang paling dekat dengan masyarakat, mengemban mandat otonomi daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan merespons aspirasi warga demi kesejahteraan daerah. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi melalui peraturan daerah, penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan program pembangunan. Aspek ini meliputi peningkatan literasi melalui Bimtek, pemberdayaan UMKM, dan pengadaan pegawai pemerintah, yang secara kolektif bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Klungkung.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Klungkung
Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah lembaga negara di tingkat daerah yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Kehadirannya sangat signifikan sebagai representasi negara yang paling dekat dengan masyarakat, bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan dan kemajuan daerahnya.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung meliputi aspek regulasi melalui penerbitan peraturan daerah, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan. Melalui kewenangan ini, pemerintah daerah terlibat dalam berbagai isu strategis yang berkaitan dengan tata kelola, perizinan, dan pemberdayaan masyarakat.
Beberapa program strategis yang diusung antara lain Bimbingan Teknis Literasi Informasi untuk guru dan siswa, pemberdayaan UMKM, serta pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Program-program ini menunjukkan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, perekonomian lokal, dan pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Klungkung berperan dalam isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah, serta kontribusi dalam pencapaian target pembangunan nasional. Upaya peningkatan literasi dan pemberdayaan UMKM secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Warga negara berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk berbagai layanan seperti administrasi kependudukan, perizinan, dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan. Selain itu, masyarakat dapat mengakses informasi publik terkait keuangan daerah dan menyampaikan aspirasi melalui kanal-kanal yang tersedia.
Sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Klungkung memiliki mandat luas yang mencakup regulasi, pelayanan, dan pembangunan. Melalui berbagai program strategis dan komitmen terhadap keterbukaan informasi, pemerintah daerah ini berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2019
Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penetapan Kebijakan, Pembinaan Kearsipan, Pengelolaan Arsip, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2024
APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.578.349.974.253 (satu triliun lima ratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp. 1.391.993.558.143 b. Belanja Daerah Rp. 1.567.985.867.665 Defisit/Surplus Rp. (175.992.309.522) c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Rp. 186.356.416.110 2. Pengeluaran Rp. 10.364.106.588 Pembiayaan Netto Rp. 175.992.309.522 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung No. 2 Tahun 2016
1. KETENTUAN UMUM 2. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 3. GOLONGAN RETRIBUSI 4. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 5. PRINSIP DAN SASARAN YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 6. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 7. MASA RETRIBUSI 8. WILAYAH PEMUNGUTAN 9. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 10. SANKSI ADMINISTRATIF 11. TATA CARA PENAGIHAN 12. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 13. KEDALUWARSA PENAGIHAN 14. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 15. PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA 16. KETENTUAN PENYIDIKAN 17. KETENTUAN PIDANA 18. KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2022
Pasal 1 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 8 laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan total APBD sebesar Rp1.625.969.372.542,48 dengan pendapatan daerah sebesar Rp1.543.744.389.319,00, belanja daerah sebesar Rp1.615.605.265.954,48, dan pembiayaan netto sebesar Rp71.860.876.635,48 untuk menutup defisit anggaran. Komponen pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah, sedangkan belanja daerah mencakup belanja operasi, modal, tidak terduga, dan transfer. Selain itu, peraturan ini mengatur perubahan rincian dalam 27 pasal dan 13 lampiran yang mencakup alokasi anggaran sektoral secara terperinci. Dengan demikian, Perda ini menjadi dasar hukum pelaksanaan APBD perubahan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2025 yang berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2022
Pasal 1 Ketentuan Umum Pasal 2 Nama,Objek dan Subjek Retribusi Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung No. 4 Tahun 2015
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung No. 1 Tahun 2014
1.KETENTUAN UMUM ; 2.KAWASAN TANPA ROKOK ; 3.KEWAJIBAN DAN LARANGAN ; 4.PERAN SERTA MASYARAKAT ; 5.PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI ; 6.KETENTUAN PENYIDIKAN ; 7.KETENTUAN PIDANA ; 8.PENUTUP;