DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Penganggaran Dan Jumlah Alokasi Dana Desa Yang Dianggarkan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Rincian Pembagian Alokasi Dana Desa Per Desa; Pengelolaan Dan Penggunaan; Besaran Penghasilan Tetap Untuk Perbekel, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya; Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3.Bupati adalah Bupati Klungkung.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
6.Pemerintah Desa adalah Perbekel beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Perangkat Desa adalah sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis sebagai unsur pembantu Perbekel.
9.Pelaksana Kewilayahan yang selanjutnya disebut Kelian Banjar Dinas adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Perbekel sebagai satuan tugas kewilayahan.
10.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
11.Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
12.Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan varibel jumlah Perbekel dan Perangkat Desa, varibel jumlah penduduk Desa, varibel jumlah penduduk miskin Desa atau data terpadu kesejahteraan sosial, varibel luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis atau keterjangkauan Desa.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Perbekel dan badan permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.penganggaran dan jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD;
b.rincian pembagian ADD per Desa;
c.pengelolaan dan penggunaan;
d.besaran penghasilan tetap untuk Perkebel, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
e.mekanisme penyaluran ADD.

BAB II

PENGANGGARAN DAN JUMLAH ALOKASI DANA DESA YANG DIANGGARKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menganggarkan ADD tahun anggaran 2025 dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
(2)ADD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang dianggarkan Daerah dalam APBD atau perubahan APBD tahun anggaran berjalan.

Pasal 4

ADD tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp60.354.531.000,00 (enam puluh miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

BAB III

RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA PER DESA

Pasal 5

(1)Berdasarkan pagu anggaran ADD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemerintahan Desa melakukan penghitungan pengalokasian ADD tahun anggaran 2025 untuk setiap Desa.
(2)Penghitungan pengalokasian ADD tahun anggaran 2025 untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara merata dan adil berdasarkan:
1. a.Alokasi Dasar; dan
2. b.Alokasi Formula.
(3)Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu anggaran ADD tahun anggaran 2025, yang dibagi secara merata kepada 53 (lima puluh) Desa.
(4)Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu anggaran ADD tahun anggaran 2025, yang hitung berdasarkan 5 variabel yaitu:
1. a.variabel jumlah penduduk miskin Desa atau data terpadu kesejahteraan sosial dengan bobot 4% (empat persen);
2. b.variabel tingkat kesulitan geografis Desa atau keterjangkauan Desa dengan bobot 1% (satu persen);
3. c.variabel jumlah penduduk Desa dengan bobot 3% (tiga persen);
4. d.variabel luas wilayah Desa dengan bobot 2% (dua persen); dan
5. e.variabel jumlah penghasilan tetap Perbekel dan Perangkat Desa dengan bobot 90% (sembilan puluh persen).
(5)Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Pasal 6

(1)Penghitungan pengalokasian ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat
(4)menggunakan rumus: ADD= AD + AF Keterangan:
1. a.ADD = Alokasi Dana Desa setiap Desa
2. b.AD = Alokasi Dasar
3. c.AF = Alokasi Formula
(2)Besaran ADD Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus: AFDesa = {(0,90xZ1) + (0,03xZ2) + (0,04xZ3) + (0,02xZ4) + (0,01xZ5)} x AFK Keterangan:
1. a.AFDesa = Alokasi Formula setiap Desa
2. b.Z1 = rasio jumlah Perbekel dan Perangkat Desa terhadap total jumlah Perbekel dan Perangkat Desa di Daerah.
3. c.Z2 = rasio jumlah penduduk desa terhadap total jumlah penduduk Desa di Daerah.
4. d.Z3 = rasio jumlah penduduk miskin Desa atau DTKS terhadap total jumlah penduduk miskin Desa atau DTKS di Daerah.
5. e.Z4 = rasio luas wilayah Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah.
6. f.Z5 = rasio tingkat kesulitan gerografis Desa atau keterjangkauan desa dengan total tingkat kesulitan gerografis Desa atau keterjangkauan desa di Daerah.
7. g.AFK = Alokasi Formula Kabupaten.
(3)Dalam hal hasil penghitungan ADD setiap Desa terdapat selisih dengan pagu ADD di Daerah maka:
1. a.terhadap selisih kurang akan dikurangi Desa dengan jumlah ADD paling banyak; dan
2. b.terhadap selisih lebih akan diberikan kepada Desa dengan jumlah ADD paling sedikit.

Pasal 7

Hasil penghitungan rincian ADD per Desa tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 8

ADD tahun anggaran 2025 dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 9

Pengelolaan ADD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar- besarnya terhadap masyarakat berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 10

(1)Penggunaan ADD Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat, belanja operasional perkantoran dan belanja prioritas lainnya.
(2)Belanja pegawai yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penghasilan tetap untuk Perbekel;
2. b.penghasilan tetap untuk Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
3. c.tunjangan untuk Perbekel;
4. d.tunjangan untuk Perangkat Desa; dan
5. e.tunjangan untuk anggota badan permusyawaratan Desa.
(3)Belanja operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pembayaran listrik;
2. b.pembayaran telepon;
3. c.pembayaran air; dan
4. d.pembelian alat tulis kantor.
(4)Belanja prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk membiayai program dan kegiatan pada:
1. a.bidang penyelenggaaran pemerintahan Desa;
2. b.bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
3. c.bidang pembinaan kemasyarakatan;
4. d.bidang pemberdayaan masyarakat; dan
5. e.bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.
(5)Penggunaan ADD tahun anggaran 2025 untuk prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kebutuhan Desa yang dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 11

(1)Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD tahun anggaran 2025 diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya alam dan sumber daya masyarakat setempat.
(2)Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala seksi dan kepala urusan sesuai dengan tugasnya.
(3)Dalam rangka melaksanakan kegiatan, kepala seksi dan kepala urusan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APBDesa.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…