DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Fasilitasi Dan Penerapan Kebijakan Transaksi Nontunai; Penerimaan Nontunai Di Desa; Pengeluaran Nontunai Di Desa; Pengecualian Transaksi Nontunai Di Desa; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi nontunai pada pemerintahan desa;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi nontunai pada pemerintahan desa, maka diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan transaksi nontunai pada pemerintahan desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Nontunai Pada Pemerintahan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Undang-Undang 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3.Bupati adalah Bupati Klungkung.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPMDPPKB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung.
5.Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Klungkung.
6.Desa adalah Desa di Daerah.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah perbekel dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Perbekel dan badan permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
12.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank persepsi.
13.Bank Persepsi adalah lembaga keuangan/bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Desa.
14.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang/jasa.
15.Transaksi Nontunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

Pasal 2

(1)Pelaksanaan Transaksi Nontunai dilaksanakan berdasar asas:
1. a.efektif;
2. b.efisien;
3. c.transparan;
4. d.bertanggungjawab; dan
5. e.keamanan;
(2)Asas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sistem Transaksi Nontunai dalam belanja APBDesa harus dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
(3)Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
(4)Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa.
(5)Asas bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d merupakan perwujudan seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
(6)Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam transaksi APBDesa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penerimaan dan pembayaran dalam APBDesa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 4

Setiap transaksi keuangan dalam pelaksanaan APBDesa dilakukan melalui Transaksi Nontunai.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.fasilitasi dan penerapan kebijakan Transaksi Nontunai;
b.penerimaan nontunai di Desa;
c.pengeluaran nontunai di Desa;
d.pengecualian Transaksi Nontunai di Desa; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

FASILITASI DAN PENERAPAN KEBIJAKAN TRANSAKSI NONTUNAI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi penerapan kebijakan Transaksi Nontunai pada Pemerintahan Desa.
(2)Fasilitasi penerapan kebijakan Transaksi Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan kerjasama Pemerintah Desa dengan Bank Persepi untuk pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintahan Desa.

Pasal 7

(1)Pemerintah Desa menerapkan kebijakan Transaksi Nontunai dalam pengelolaan keuangan Desa.
(2)Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan penerimaan Desa dan pengeluaran Desa.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melalui DPMDPPKB memfasilitasi penerapan kebijakan Transaksi Nontunai yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan kerjasama Pemerintah Desa dengan Bank Persepsi untuk pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMDPPKB melakukan koordinasi dengan Bank Persepsi untuk kerjasama pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintahan Desa.
(3)Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai jaringan sistem keuangan/perbankan yang terkoneksi dengan sistem keuangan Desa milik kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 9

(1)Berdasarkan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Perbekel melakukan koordinasi kepada Bank Persepsi untuk pelaksanaan Transaksi Nontunai di Pemerintahan Desa.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk persiapan pelaksanaan kerja sama antara Desa dan Bank Persepsi dalam melaksanakan kebijakan Transaksi Nontunai.
(3)Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan Perbekel kepada ketua badan pemusyawaratan Desa untuk diketahui.

BAB III

PENERIMAAN NONTUNAI DI DESA

Pasal 10

(1)Penerimaan Desa dalam APBDesa yang dilaksanakan melalui transaksi Nontunai meliputi:
1. a.pendapatan Desa yang meliputi:
  1. 1.pendapatan asli Desa terdiri dari: a) hasil usaha Desa; b) hasil aset; c) swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan d) pendapatan asli Desa lain.
  2. 2.pendapatan transfer terdiri dari: a) dana Desa; b) alokasi dana Desa; c) bagian dari hasil pajak dan retribusi; d) bantuan keuangan kabupaten; dan e) bantuan keuangan provinsi.
2. b.penerimaan pembiayaan yang meliputi:
  1. 1.sisa lebih perhitungan anggaran; dan
  2. 2.pencairan dana cadangan.
(2)Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung ke Rekening Kas Desa.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…