DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Dicabut

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 110 Tahun 2025

Nomor: 110
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Oktober 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Kolaka yang semula berjumlah Rp.1.647.222.813.092,00 bertambah sebesar Rp. 125.055.043.509,00 sehingga menjadi Rp. 1.772.277.856.601,00

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik , Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560l)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 6041;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Nomor 6323);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 - 3 Nomor 754);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tansfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); dan ditempatkan sesuai dengan hierarki tahun Peraturan Perundang-undangan;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 1);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 12 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara: 13/87 /2024). MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3.Bupati adalah Bupati Kolaka;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka;
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka; - 4
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka;
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
8.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
9.Pengelola Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan;
10.Penjabaran anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dengan Bupati; 1 1. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah peraturan Bupati Kolaka tentang penjelasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
13.Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan Misi OPD;
14.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
15.Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
16.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
17.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
18.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
19.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp.l.647.222.813.092,00 bertambah sebesar Rp. 125.055.043.509,00 sehingga menjadi Rp. l.772.277.856.601,00 dengan rincian sebagai berikut: - 5 Rp. 10.000.000.000,00 Rp. 15.342.731.800,00 Rp. 25.342.731.800,00 Rp. 1.637.222.813.092,00 Rp. 109.712.311.709,00 Rp. l.746.935.124.801,00 Rp. l.641.222.813.092,00 Rp 125.055.043.509,00 Rp. l.766.277.856.601,00 Rp. (15.342.731.800,00

1.Pendapatan

a.Semula
b.Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan setelah perubahan
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula
b.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan Surplus / (Defisit) Perubahan
1. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
b.Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 6.000.000.000,00 0,00 6.000.000.000,00 19.342.731.800,00 0,00 Rp. l.451.135.003.273,00 Rp. 295.800.121.528,00 Rp. l.372.238.712.904,00 Rp. 78.896.290.369,00 Rp. 264.984.100.188,00 Rp. 30.816.021.340,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a.Pendapatan Asli Daerah 1 . Semula
1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan
b.Pendapatan Transfer
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1. 1.Semula Rp.
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp.

Pasal 4

0,00 0,00 0,00 96.237 .722.935,00 15.800.000.000,00 Rp. Rp. (l)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf bersumber dari :

a.Pajak Daerah
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pajak - 6 Daerah Setelah Perubahan Rp. 112.037.722.935,00 47.204.330.379,00 6.866.861.058,00 110.600.966.011,00 113.266.604.795,00 (94.176.363.650,00) Rp. Rp.
b.Retribusi Daerah
1. 1.Semula
2. 2.Bertarnbah/(berkurang) Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 19.090.241.145,00
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1. 1.Semula Rp. 48.612.911.400,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. (1.408.581.021,00) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp.
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1. 1.Semula Rp.
2. 2.Bertarnbah/(berkurang) Rp. Jumlah lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan Rp. 117.467.827.069,00

(2). Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b bersumber d a ri : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.230.425.904,00 21.675.439.369,00 1.327 .008.287 .000,00 57 .220.851.000,00 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
  1. 1.Semula Rp.
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan Rp. l.384.229.138.000,00
2. b.Pendapatan Transfer An tar Daerah
  1. 1.Semula Rp.
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pendapatan TransferAntar Daerah Setelah Perubahan Rp. 66.905.865.273.00
(3). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b bersumber dari :
1. a.Pendapatan Hibah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp. 0,00
2. b.Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 1 . Semula 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Setelah Perubahan l.160.489.631.963,00Rp.

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :

a.Belanja Operasi :
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Operasi Setelah Peru bahan
b.Belanja Modal
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Modal Setelah Peru bahan
c.Belanja Tidak Terduga
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah / (berkurang) Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan
d.Belanja Transfer
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan - 7 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Pasal 6

39.387.514.368,00 l.199.877.146.331,00 266.104.414.156,00 86.498.694.359,00 352.603.108.515,00 12.000.000.000,00 (4.500.000.000,00) 7.500.000.000,00 202.628.766.973,00 3.668.834.782,00 206.297.601.755,00 3.071.476.300,00 3.051.543. 700,00 6.123.020.000,00 46.278.337.665,00 30.469.116.825,00 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 584.674.681.221,00 Rp. 5.454.346.786,00 Rp. 590.129.028.007,00 Rp. 545.075.075.342,00 Rp. 34.955.138.982,00 Rp. 580.030.214.324,00 Rp. 17 .664.875.400,00 Rp. (2.134.971.400,00) Rp. 15.529.904.000,00 Rp. 13. 07 5. 000. 000, 00 Rp. 1.113.000.000,00 Rp. 14.188.000.000,00 dimaksud dalam pasal 5 huruf bBelanja Modal sebagaimana terdiri atas belanja modal :

a.Belanja Modal Tanah 1 . Semula
1. 2.Bertambah Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan
b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 . Semula
1. 2.Bertambah/(berkurang) (l).Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas:
a.Belanja Pegawai
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan
b.Belanja Barang dan Jasa
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan
c.Belanja Hibah
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
d.Belanja Bantuan Sosial 1 . Semula
1. 2.Bertam bah/ (Bekurang) Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan

(2). - 8 Rp. 155.523.832.783,00 1.801.871.000,00 (581.000.000,00) 2.386.701.450,00 1.141.776.350,00 13.198.843.909,00 12.000.000.000,00 (4.500.000.000,00) 72.226.177.507,00 37.233.274.935,00 20.840.432.773,00 (7.641.588.864,00) 3.528.477.800,00 140.339.850.234,00 15.183.982.549,00 181.788.334.200,00 11.310.423.646,00 193.098.757.846,00 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Jumlah Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Setelah Perubahan Rp. 76.747.454.490,00
1. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 . Semula Rp.
  1. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan Rp. 109.459.452.442,00
2. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan lrigasi 1 . Semula Rp.
  1. 2.Bertambah Rp. Jumlah Belanja Modal Jalan, jaringan Dan irigasi Setelah Perubahan
3. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Modal Aset tetap Lainnya Setelah Perubahan
4. f.Belanja Modal Aset Lainnya
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Perubahan Rp. 1.220.871.000,00
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:

1.Semula Rp.
2.Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 7.500.000.000.00

(4)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d terdiri atas :
1. a.Belanja Bagi Hasil 1 . Semula
  1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Peru bahan
2. b.Belanja Bantuan Keuangan
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan

Pasal 7

Rp. 25.342.731.800,00 Rp. 10.000.000.000,00 Rp. 15.342.731.800,00 Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan : 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan - 9
b.Pengeluaran Pembiayaan: 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan

Pasal 8

Rp. 6.000.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 6.000.000.000,00 19.342.731.800,00 4.000.000.000,00 15.342.731.800,00 Rp. Rp. Rp. ( 1 ) . Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dirnaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula Rp. 10.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.342.731.800,00 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya setelah Perubahan Rp. 25.342.731.800,00

(2). Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.Penyertaan Modal 1) Semula 2) Bertambah/ {berkurang) Jumlah Penyertaan modal Setelah peru bahan

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. - 1 0 APBD yang Jenis, Objek, Belanja, dan Ringkasan Penjabaran Perubahan Diklasifikasi Menurut Kelompok, Rincian Objek, Pendapatan, Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertarnbangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kolaka Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan
  1. 2.Lampiran II

Pasal 10

Uraian Lebih Lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1.Lampiran I
6.Lampiran VI
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampiran V
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII Negara. Pasal 1 1 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 12

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. - 1 1 KETENTUAN PENUTUP Peraturan BUPATI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka. P- sed A II. AA0 & Aud

f.KL. &KA0 Pl.K6le«s HA Kat\d .Ar9arr. Dite pkan di Kolaka pad4 tanggal 10 Oktober 2025 BU ATIKOLAKA AM I Diundangkan di Kolaka pada tanggal 10 Oktober 2025 Pj. SEK ETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA SERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 1 1 0 __J

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…