DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 119 Tahun 2025

Nomor: 119
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 Nomor 110) terdapat perubahan, yaitu ketentuan Pasal 2.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan setelah perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 1 1 0 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); - 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 648);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 1); 1 1. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 1 1 0 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 Nomor 1 1 0 ) ;
12.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025 ten tang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025; MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 1 0 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. - 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 1 1 0 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Serita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 Nomor 1 1 0 ) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Rp. 1.745.429.561.801,00 Rp. 1.768.272.293.601,00 Rp. 1.641.222.813.092,00 Rp. 127.049.480.509,00 Rp. 1.637.222.813.092,00 Rp. 108.206.748.709,00 0,00 2.500.000.000,00 3.500.000.000,00 6.000.000.000,00 22 .842.731.800,00 25.342. 731.800,00 15.342. 731.800,00 10.000.000.000,00 (22.842. 731.800,00) Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 1.647.222.813.092,00 bertambah sebesar Rp. 123.549.480.590,00 sehingga menjadi Rp. 1. 770. 772.293.601,00, dengan rincian sebagai berikut: 1 . Pendapatan Daerah

a.Semula
b.Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula
b.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Daerah setelah peru bahan Surplus/ (Defisit) setelah perubahan
1. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula 2) Bartambah / (berkurang) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Pembiayaan Netto setelah perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan
1. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: - 4

a.Pendapatan Asli Daerah 1 . Semula Rp. 264.984.100.188,00
1. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 30.816.021.340,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah peru bahan Rp. 295.800.121.528,00
b.Pendapatan Transfer 1 . Semula Rp. l .372.238.712.904,00
1. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 77.390.727.369,00 Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp. l .449.629.440.273,00
2. 3.Ketetuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Rp. 1 1 1. 2 3 7 . 722.935,00 96.237. 722.935,00 15.000.000.000,00 Rp. Rp.

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana Pasal 3 huruf a bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Pajak Daerah setelah peru bahan
2. b.Retribusi Daerah dimaksud pada
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Retribusi Daerah Rp. 113.266.604.795,00 Rp. (93.351.363.650,00) Rp. 117.442.827.069,00 Rp. 6.866.861.058,00 Rp. 110.575.966.011,00 47.204.330.379,00Rp. setelah perubahan Rp. 1 9 . 9 1 5 . 2 4 1. 1 4 5 , 0 0
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  1. 3.Semula Rp. 48.612.911.400,00
  2. 4.Bertambah/(berkurang) Rp. (1.408.581.021,00) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan
4. d.Lain-lain PAD yang Sah
  1. 3.Semula
  2. 4.Bertambah/(berkurang) Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan
(2)Pendapatan Transfer Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b bersumber dari :
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
  1. 1.Semula Rp. l.327.008.287.000,00
  2. 2.Bertambah / (berkurang) Rp. 55. 715.288.000,00 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. l.382.723.575.000,00
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah
  1. 1.Semula Rp. 45.230.425.904,00 - 5
  2. 2.Bertambah / (berkurang) Jumlah Pendapatan Transfer An tar Daerah setelah peru bahan Rp. Rp. 21.675.439.369,00 66.905.865.273,00
  3. 4.Ketetuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

9.500.000.000,00 12.000.000.000,00 (2.500.000.000,00) 206.297.601. 755,00 202.628.766.973,00 3.668.834.782,00 355.293.456.513,00 266.104.414.156,00 89.189.042.357,00 l.197.181.235.333,00 l.160.489.631.963,00 36.691.603.370,00 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

a.Belanja Operasi
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan
b.Belanja Modal
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Modal setelah perubahan
c.Belanja Tidak Terduga 1 . Semula
1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan
d.Belanja Transfer
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan
3. 5.Ketetuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Belanja Operasi sebagaimana huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai 1 . Semula
  1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah peru bahan
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1 . Semula
  1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Barang dan J asa setelah dimaksud dalam Pasal 5 Rp. 584.674.681.221,00 Rp. 2.127.878.091,00 Rp. 586.802.559.312,00 Rp. 545.075.075.342,00 Rp. 35.620.346.679,00 perubahan Rp. 580.695.422.021,00 C. Belanja Hibah
  2. 1.Semula Rp. 17.664.875.400,00
  3. 2.Bertambah / (berkurang) Rp. (2.169.621.400,00) Jumlah Belanja Hibah setelah peru bahan Rp. 15.495.254.000,00 - 6 1.801.871.000,00 (581.000.000,00) 3.975.592.674,00 2.386.701.450,00 1.588.891.224,00 6.123.020.000,00 3.071.476.300,00 3.051.543.700,00 13.198.843.909,00 20.840.432.773,00 (7.641.588.864,00) 46.278.337.665,00 34.821.001.949,00 13.075.000.000,00 1.113.000.000,00 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
3. d.Belanja Bantuan Sosial 1 . Semula
  1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 14.188.000.000,00
(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah 1 . Semula
  1. 3.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp.
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 . Semula Rp.
  1. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Belanja Modal Peratan dan Mesin setelah perubahan Rp. 81.009.339.614,00
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan
  1. 1.Semula Rp. 72.226.177.507,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 36.950.622.935,00 Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp. 109.176.800.442,00
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
  1. 1.Semula Rp. 140.339.850.234,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 13.357.982.549,00 Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan lrigasi setelah perubahan Rp. 153.697.832.783,00
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 . Semula Rp.
  1. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Belanja Modal Sset Tetap Lainnya setelah perubahan
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp. 1.220.871.000,00
(3)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga yaitu:

1.Semula Rp. 12.000.000.000,00
2.Bertambah/(berkurang) Rp. (2.500.000.000,00) Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp. 9.500.000.000,00

(4)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil 1 . Semula
  1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan - 7
2. b.Belanja Bantuan Keuangan
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 181.788.334.200,00 Rp. 11.310.423.646,00 Rp. 193.098.757.846,00
  3. 6.Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 1 1 0 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 Nomor 1 1 0 ) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka. Dit pkan di Kolaka pa tanggal 5 DeseAber 2025 B TI KOLAKA, Diundangkan di Kolaka pada tanggal 5 0a(am6er 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUP E KOLAKA, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…