DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 30 Tahun 20234 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 30 Tahun 20234 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Serita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 Nomor 11) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah; 2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 3. Ketentuan Pasal 10 diubah; 4. Ketentuan Pasal 11 diubah; 5. Ketentuan Pasal 12 diubah; 6. Ketentuan Pasal 13 diubah; 7. Ketentuan Pasal 14 diubah; 8. Ketentuan Pasal 15 diubah; 9. Ketentuan Pasal 16 diubah; 10. Ketentuan Pasal 17 diubah; 11. Ketentuan Pasal 18 diubah; 12. Ketentuan Pasal 19 diubah; 13. Ketentuan Pasal 20 diubah; 14. Ketentuan Pasal 21 diubah; 15. Ketentuan Pasal 22 diubah; 16. Ketentuan Pasal 23 diubah; 17. Ketentuan Pasal 24 diubah; 18. Ketentuan Pasal 26 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2024 serta penggunaan hasil efisiensi belanja, perlu dilakukan penyesuaian pendapatan daerah dan beianja daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APED dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): - 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repubiika Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 1); JO. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025; MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 30 Tahun 20234 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 1 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 30 Tahun 20234 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Serita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 Nomor 1 1 ) diubah sebagai berikut: - 3
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.626.864.479.092,00 (Satu Trilyun Enam Ratus Dua Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluj Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah; dan
b.Pendapatan Transfer.
1. 2.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.361.880.378.904,00 (Satu Trilyun Tiga Ratus Enam Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. l.316.649.953.000,00 (Satu Trilyun Tiga Ratus Enam Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.230.425.904 (EmpatPuluh Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Ribu).

3.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.630.864.479.092,00 (Satu Trilyun Enam Ratus Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Beianja Modai;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.
1. 4.Ketentuan Pasal 1 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1 ( 1 ) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.158.241.937.398,00 (Satu Trilyun Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
a.Belanja Pegawai;
b.Belanja Barang dan Jasa;
c.Belanja Subsidi;
d.Belanja Hibah; dan
e.Belanja Bantuan Sosial.

(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 587.850.242.897,00 (Lima Ratus Delapan Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 536.320.690.401,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Satu Rupiah);
(4)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.293.128.700,00 (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.914.875.400,00 (Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Betas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluih Lima Ribu Empat Ratus Rupiah);
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.863.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah).

5.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 587.850.242.897,00 (Lima Ratus Delapan Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri dari:
1. a.Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
2. b.Belanja Tambahan Penghasilan ASN; - 5
3. c.Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
4. d.Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
5. e.Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
(2)Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 419.673.733.328,00 (Empat Ratus Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
(3)Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp. 143.181.707.885,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
(4)Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1 8 . 5 5 0 . 3 9 1. 1 2 1 , 0 0 (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah).
(5)Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.207.035.083,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah).
(6)Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 952.800.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

6.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

( 1 ) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 536.320.690.401,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Satu Rupiah), yang terdiri dari:

a.Belanja Barang;
b.Belanja Jasa;
c.Belanja Pemeliharaan;
d.Belanja Perjalanan Dinas;
e.Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
f.Belanja Barang dan Jasa BOSP;

(2)Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 125.153.574.716,00 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah). -- 6 --
(3)Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 207.206.251.643,00 (Dua Ratus Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
(4)Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.809.199.470,00 (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empaty Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
(5)Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 55.523.047.600,00 (Lima Puluh Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).
(6)Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.573.514.000,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).
(7)Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f direncanakan sebesar Rp. 24.109.328.625,00 (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

7.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 1 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.914.875.400,00 (Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri dari:
1. a.Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
2. b.Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
3. c.Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
4. d.Belanja Hibah Dana BOSP.
(2)Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
(3)Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.214.415.000,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
(4)Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.127.389.000.00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
(5)Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.273.071.400,00 (Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).

8.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dirnaksud da!am Pasal 1 1 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.863.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah), yang terdiri dari:
1. a.Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
2. b.Belanja Bantuan Sosial kepada kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
(2)Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.823.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah).
(3)Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).

9.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1O huruf b direncanakan sebesar Rp. 264.442.007.492,00 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah,
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.062.476.300,00 (Tiga Milyar Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.085.328.749,00 (Lima Puluh Satu Milyar Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 96.929.725.579,00 (Sembilan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Pulujh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan dan lrigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 109.828.904.414,00 (Seratus Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluj Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Empat Ratus Empat Betas Rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2 . 1 1 1. 7 0 1. 4 5 0 , 0 0 (Dua Milyar Seratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.283.871.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).

10.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.062.476.300,00 (Tiga Milyar Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang berupa Belanja Modal Tanah. 1 1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.085.328.749,00 (Lima Puluh Satu Milyar Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri dari:
1. a.Belanja Modal Alat Besar;
2. b.Belanja Modal Alat Angkutan;
3. c.Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
4. d.Belanja Modal Alat Pertanian;
5. e.Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
6. f.Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
7. g.Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
8. h.Belanja Modal Alat Laboratorium;
9. i.Belanja Modal Komputer;
10. j.Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
11. k.Belanja Modal Alat Peraga; I. Belanja Modal Rambu-Rambu;
12. m.Belanja Modal Peralatan Olahraga;
13. n.Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
14. o.Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
(2)Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.984.435.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Em pat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
(3)Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.993.454.584,00 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
(4)Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 157.705.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah).
(5)Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.637.000,00 (Tiga Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
(6)Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.693.972.500,00 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
(7)Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.840.987.999,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puiuh Juta Sembiian Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
(8)Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.867.140.233,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
(9)Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar - 1 0 Rp. 622.096.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah). (l0)Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf 1 direncanakan sebesar Rp. 6.833.169.000,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
(11)Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) huruf j direncanakan sebesar Rp. 90.768.000,00 (Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
(12)Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
(13)Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
(14)Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) huruh m direncanakan sebesar Rp. 52.000.000,00 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah). ( 15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) huruf n direncanakan sebesar Rp. 3.264.808.525,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh EmpatJuta Delapan Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
(16)Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLVD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 2.468.654.908,00 (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah).

12.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024