Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020
- Nomor
- 77
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
dan
1560), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 MENTERI DALAM NEGERI ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1781 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, ttd R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690818 199603 1001 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB I PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Menteri ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing- masing sebagai berikut: A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
dan
C. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
D. KUASA BUD
E. PENGGUNA ANGGARAN
dan
F. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
dan
G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
dan
H. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD
I. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD
J. BENDAHARA
1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD; 2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan; 4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan 5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik; 2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD; 3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan; 5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan 6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS; 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya; 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah; 2) memeriksa kas secara periodik; 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank; 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
1) besaran anggaran; 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan
1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS; 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran; 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD; 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya; 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 2) memeriksa kas secara periodik; 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank; 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa; 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa; 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.
K. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH A. UMUM Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan daerah meliputi:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut:
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
B. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
C. PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Daerah terdiri atas:
1) pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Jenis Pendapatan Kewenangan Pengelolaan Pajak Daerah SKPKD atau SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak Retribusi Daerah SKPD Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan SKPKD Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah SKPKD kecuali
1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 3) hasil kerja sama daerah; 4) jasa giro; 5) hasil pengelolaan dana bergulir; 6) pendapatan bunga; 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 11) pendapatan denda pajak daerah; 12) pendapatan denda retribusi daerah; 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 14) pendapatan dari pengembalian; 15) pendapatan dari BLUD; dan 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan 2) melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional
1) transfer Pemerintah Pusat; 2) transfer antar-daerah
Bagian 1: Transfer Pemerintah Pusat
1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam; 2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; 3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
Bagian 2: Transfer Antar-Daerah
1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan 2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas: 1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan. 2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
1) Hibah; 2) Dana Darurat; dan/atau 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
D. BELANJA DAERAH
Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi: Jenis Belanja Kewenangan Pengelolaan BELANJA OPERASI Belanja Pegawai SKPKD, SKPD dan BLUD Belanja Barang dan Jasa SKPKD, SKPD dan BLUD Belanja Bunga SKPKD dan BLUD Belanja Subsidi SKPKD dan/atau SKPD Belanja Hibah SKPKD dan/atau SKPD Belanja Bantuan Sosial SKPKD dan/atau SKPD BELANJA MODAL SKPKD, SKPD dan BLUD BELANJA TIDAK TERDUGA SKPKD BELANJA TRANSFER SKPKD
Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:
1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN. a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah. b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD. c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. 3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan. 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada intansi pemerintah. 6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA. 7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. 10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 11) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.
1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. 2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD. 3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. 4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut: a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai; b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan (availibility payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN; c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralataan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor. d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri. e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait. 6) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas. 7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk: a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; b) penghargaan atas suatu prestasi; c) pemberian beasiswa kepada masyarakat; d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
1) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. 2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. 3) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait. 4) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. 2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation). 3) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah. 5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi. 6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya. 7) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah. 8) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait. 9) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri. 10) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Belanja hibah diberikan kepada: a) pemerintah pusat
b) pemerintah daerah lainnya Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. c) BUMN Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan d) BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa. e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
(a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
(a) memiliki kepengurusan di daerah domisili; (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
(a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan. f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit: a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat; c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. e) memenuhi persyaratan penerima hibah. 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah. 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial. 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu. 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD. 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD. 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan. 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga. 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait. 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial; b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya. 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 3) batas minimal kapitalisasi aset. Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu: 1) berwujud; 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
1) dapat diidentifikasi; 2) tidak mempunyai wujud fisik; 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual; 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.
1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD); 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 2) memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD. 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah; 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah; 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. 2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. 3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Bantuan keuangan terdiri atas: a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya; d) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa. 5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus. a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan. b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan. c) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus. d) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. E. PEMBIAYAAN DAERAH
Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:
1) penerimaan pembiayaan; dan 2) pengeluaran pembiayaan.
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
Mengacu pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut:
1) Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. 2) Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan. 3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. 4) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. 5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. 6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah. 3) Bukti penerimaan antara lain seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.
1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. 2) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. 3) Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari: a) pemerintah pusat; b) pemerintah daerah lain; c) lembaga keuangan bank; d) lembaga keuangan bukan bank; dan/atau e) masyarakat. 4) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang. 2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman. 3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban dimaksud. 5) Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.
1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi. 2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. 4) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi: a) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah; b) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah; c) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; e) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah; f) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah. 5) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung. 6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang. 7) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman. 8) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. 9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar. 10) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. 11) Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan 12) Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. 13) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14) Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan. 15) Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional. 16) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perkada. 17) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan. 18) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19) Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung. 20) Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi. 21) Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. 22) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan modal. 23) Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah. 24) Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah. 25) Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
1) Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 2) Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari: a) DAK; b) pinjaman daerah; dan c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD. 5) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan. 6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. 7) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 8) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
1) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat. 2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD. 3) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS. 4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
F. KETENTUAN SURPLUS DAN DEFISIT Berdasarkan Pasal 83 sampai dengan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam surplus dan defisit APBD adalah sebagai berikut:
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
G. KETENTUAN SILPA
BAB III PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH A. KUA DAN PPAS
Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:
1) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah; 2) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan; 3) teknis penyusunan APBD; dan 4) hal-hal khusus lainnya.
1) kondisi ekonomi makro daerah; 2) asumsi penyusunan APBD; 3) kebijakan Pendapatan Daerah; 4) kebijakan Belanja Daerah; 5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan 6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.
1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; 2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi; 3) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan 4) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.
1) untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau 2) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub kegiatan tahun jamak.
1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan; 2) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran; dan 3) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran, antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (cleaning service).
1) nama Kegiatan; 2) jangka waktu pelaksanaan Kegiatan; 3) jumlah anggaran; dan 4) alokasi anggaran per tahun.
1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan 2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS
1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan 2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS
1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam RKPD; 2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari RKPD.
Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS antara lain sebagai berikut:
1.1. 1.2. 1.3. II. 2.1. 2.2. III. 3.1. 3.2. IV. 4.1. 4.2. V. 5.1. 5.2. VI. 6.1. 6.2. VII. VIII. Gubernur/Bupati/Walikota….. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Pimpinan DPRD KEBIJAKAN BELANJA DAERAH Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga PENUTUP STRATEGI PENCAPAIAN Kebijakan penerimaan pembiayaan Kebijakan pengeluaran pembiayaan Nama Nama Dasar (hukum) penyusunan KUA Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tujuan penyusunan KUA Arah kebijakan ekonomi daerah KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ………….Tanggal,…………….. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD TAHUN ANGGARAN …. Arah kebijakan keuangan daerah PROVINSI/KABUPATEN/KOTA……. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) PENDAHULUAN
II. III. IV. V. VI. RENCANA PENERIMAAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA……. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN …. PENDAHULUAN PENUTUP Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA .... dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD TA ..... Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap PPAS ………….Tanggal,…………….. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH PRIORITAS BELANJA DAERAH PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN Pimpinan DPRD Gubernur/Bupati/Walikota….. Nama Nama KODE ALOKASI ANGGARAN DASAR HUKUM 1 3 4 4. 4.1. 4.1.01. 4.1.02. 4.1.03. 4.1.04. 4.2. 4.2.01. 4.2.02. 4.3. 4.3.01. 4.3.02. 4.3.03. 6.1. 6.1.01. 6.1.02. 6.1.03. 6.1.04. 6.1.05. 6.1.06. TABEL 2.1 Tahun Anggaran …. PENERIMAAN DAERAH PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah 2 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN JUMLAH PENERIMAAN DAERAH JUMLAH PENDAPATAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan RENCANA PENERIMAAN DAERAH Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Pendapatan Transfer Antar Daerah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Darurat Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain PAD Yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat No Prioritas Pembangunan Nasional Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan 1 2 3 4 5 6 SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TABEL 3.1 No Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan 1 2 3 4 5 6 SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI TABEL 3.2 No Prioritas Pembangunan Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 `TABEL 3.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian N+1 N+2
Program ... ......... ......... x.xx.xx.x.xx . Kegiatan ... ......... ......... x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... ......... ......... ......... Tinggi ......... ......... x.xx.xx.x.xx . Kegiatan ... ......... ......... x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... ......... ......... ......... Menengah 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang x.xx.xx. Program ... ......... ......... x.xx.xx.x.xx . Kegiatan ... ......... ......... x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... ......... ......... ......... Tinggi
No. PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 1 2 3 4 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01. PENDIDIKAN 1.01.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 1.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 1.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 1.01.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... Dst ... 1.02. KESEHATAN 1.02.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 1.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 1.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 1.02.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... Dst ... 1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 1.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 1.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 1.03.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... Dst ... 1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 1.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 1.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 1.04.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... Dst ... 1.05. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 1.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 1.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 1.05.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... Dst ... 1.06. SOSIAL 1.06.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 1.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 1.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 1.06.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... Dst ... 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07. TENAGA KERJA 2.07.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 2.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 2.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 2.07.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 2.08. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 2.08.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 2.08.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 2.08.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... TABEL 4.1 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) KET PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 2.09. PANGAN 2.09.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 2.09.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 2.09.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 2.09.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 2.10. PERTANAHAN 2.10.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 2.10.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 2.10.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 2.10.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 2.11. LINGKUNGAN HIDUP 2.11.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 2.11.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 2.11.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 2.11.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 2.12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 2.12.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 2.12.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 2.12.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 2.13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 2.13.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 2.13.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 2.13.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 2.14. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 2.14.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 2.14.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 2.14.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 2.15. PERHUBUNGAN 2.15.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 2.15.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 2.15.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 2.15.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 2.16. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 2.16.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 2.16.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 2.16.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 2.17. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 2.17.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 2.17.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 2.17.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 2.18. PENANAMAN MODAL 2.18.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 2.18.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 2.18.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 2.18.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 2.19. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 2.19.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 2.19.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 2.19.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 2.20. STATISTIK 2.20. x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 2.20. x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 2.20. x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 2.20. x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 2.21. PERSANDIAN 2.21.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 2.21.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 2.21.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 2.21.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 2.22. KEBUDAYAAN 2.22.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 2.22.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 2.22.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 2.22.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 2.23. PERPUSTAKAAN 2.23.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 2.23.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 2.23.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 2.23.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 2.24. KEARSIPAN 2.24.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 2.24.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 2.24.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 2.24.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ...
3.25.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 3.25.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 3.25.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 3.26. PARIWISATA 3.26.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 3.26.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 3.26.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 3.26.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 3.27. PERTANIAN 3.27.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 3.27.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 3.27.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 3.27.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 3.28. KEHUTANAN 3.28.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 3.28.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 3.28.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 3.28.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 3.29. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 3.29.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 3.29.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 3.29.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 3.30. PERDAGANGAN 3.30.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 3.30.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 3.30.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 3.30.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 3.31. PERINDUSTRIAN 3.31.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 3.31.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 3.31.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 3.31.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 3.32. TRANSMIGRASI 3.32.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 3.32.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ...
4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 4.01.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 4.02. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat DPRD 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 4.02.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ...
5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 5.01.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 5.02. KEUANGAN 5.02.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ... 5.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 5.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 5.02.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 5.03. KEPEGAWAIAN 5.03.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ... 5.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 5.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 5.03.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ... 5.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 5.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 5.04.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ... 5.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 5.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 5.05.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 5.06. PENGHUBUNG 5.06.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ... 5.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 5.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 5.06.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 5.07. PENGELOLAAN PERBATASAN 5.07.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ... 5.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 5.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 5.07.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ...
6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 6.01.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ...
7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 7.01.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 7.02. KOTA ADMINSTRASI 7.02.x-x.x-x.x-x.xx. Kota ... 7.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 7.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 7.02.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 7.03. KABUPATEN ADMINSTRASI 7.03.x-x.x-x.x-x.xx. Kabupaten ... 7.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 7.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 7.03.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ...
8.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 8.01.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ...
9.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 9.01.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 9.02. SYARIAT ISLAM ACEH 9.02.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas Syariat Islam Aceh ... 9.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 9.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 9.02.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 9.03. SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) 9.03.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) ... 9.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 9.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 9.03.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 9.04. SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 9.04.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat Majelis Adat Aceh ... 9.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 9.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 9.04.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 9.05. SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH 9.05.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat Baitul Mal Aceh ... 9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 9.05.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... 9.06. SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH 9.06.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh ... 9.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 9.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 9.06.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... Dst ... PLAFON ANGGARAN (Rp.) 1 Belanja Operasi
3 Belanja Tidak Terduga 4 Belanja Transfer
URAIAN Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) PEMBIAYAAN DAERAH 6.1. Penerimaan Pembiayaan 6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 6.1.02. Pencairan Dana Cadangan 6.1.03. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah 6.1.05. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 6.1.06. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Penerimaan Pembiayaan 6.2. Pengeluaran Pembiayaan 6.2.01. Pembentukan Dana Cadangan 6.2.02. Penyertaan Modal Daerah 6.2.03. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 6.2.04. Pemberian Pinjaman Daerah 6.2.05. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pengeluaran pembiayaan Pembiayaan Neto NO. URAIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN TABEL 5.1
: : 2 a. Nama : Jabatan : Alamat Kantor :
Jabatan : Alamat Kantor :
Jabatan : Alamat Kantor :
Alamat Kantor ........................................................... TAHUN ANGGARAN …. NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA……. DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA……. NOMOR………. TANGGAL…….. TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama ........................................................... Jabatan Gubernur/Bupati/Wali Kota................. Nama Nama Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran ..., Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA .... Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA …. disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran …. ………….Tanggal,…………….. Gubernur/Bupati/Walikota….. Pimpinan DPRD Provinsi/kabupaten/Kota…… Selaku, Selaku, PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA .... bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota *).. .......... ........................................................... Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota............... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota............... ........................................................... sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota*)...... Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota............... KETUA Nama WAKIL KETUA Nama WAKIL KETUA
: : 2 a. Nama : Jabatan : Alamat Kantor :
Jabatan : Alamat Kantor :
Jabatan : Alamat Kantor : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA……. DENGAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA……. NOMOR………. TANGGAL…….. TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN …. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama ........................................................... Jabatan Gubernur/Bupati/Wali Kota................. ........................................................... Alamat Kantor ........................................................... bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota *).. .......... ........................................................... Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota............... ........................................................... ........................................................... Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota............... ........................................................... ........................................................... Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota............... Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA …, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA …, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA … Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran ... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. ………….Tanggal,…………….. sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota*)...... Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA … WAKIL KETUA Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ... . Nama Nama KETUA Nama WAKIL KETUA Nama Gubernur/Bupati/Walikota….. Pimpinan DPRD Provinsi/kabupaten/Kota…… Selaku, Selaku, PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
: : 2 a. Nama : Jabatan : Alamat Kantor :
Jabatan : Alamat Kantor :
Jabatan : Alamat Kantor :
(1) (2) (3)
NOTA KESEPAKATAN ANTARA GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA...... DENGAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA……. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Nama Jabatan Alamat Kantor bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota *).. .........., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota............... ........................................................... Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan Tahun Jamak di Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... Tahun ..., Tahun ... dan (Tahun Seterusnya) yang diatur sebagai berikut: (Berisikan tentang Peraturan Perundang-Undangan atau Dasar Hukum yang melandasi untuk sub kegiatan tahun jamak dimaksud ........................................................... ........................................................... Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota............... (Berisikan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini) ........................................................... sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota*)......, selanjutnya disebut sebagai PIHAK Yang bertanda tangan di bawah ini: ........................................................... Gubernur/Bupati/Wali Kota................. ........................................................... ........................................................... NOMOR………. TANGGAL…….. Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah: …………………… …………………… …………………… Dst. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
........................................................... Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota............... BAB I DASAR HUKUM
BAB I
(1) (2) (3) (1) (2)
b . c. (1) (2) (1) (2)
BAB III KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK
BAB III
biaya pekerjaan ... dengan pagu senilai Rp... (terbilang); Dst.
Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk kegiatan/sub kegiatan dari Tahun ..., Tahun ... dan Tahun ... (seterusnya). PERTANGGUNGJAWABAN
Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas ... Provinsi/Kabupaten/Kota*) ……. Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) ....
BAB IV PELAKSANAAN PEKERJAAN Jumlah anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak untuk membiayai kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp... (terbilang). Rincian anggaran kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 biaya pekerjaan ... dengan perincian per tahun sebagai berikut: 1). Tahun ... senilai Rp... (terbilang); 2). Tahun ... senilai Rp... (terbilang); 3). Dst. Pengelolaan dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI PENYESUAIAN HARGA
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Qanun
Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Bupati (Perbup)
Menampilkan 80 dari 277 dokumen.