DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor 23) pada Lampiran IV Romawi XI huruf T angka 5, Lampiran IV Romawi XI huruf Z, dan Lampiran VI Romawi IV diubah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka BUPATI KOLAKATIMUR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKATIMUR NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKATIMUR TAHUN ANGGARAN 2025 TENTANG PERATURAN BUPATI KOLAKATIMUR NOMOR 10 TAHUN 2025 BUPATI KOLAKATIMUR PROVINS! SULAWESI TENGGARA Mengingat Menimbang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
9.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rapublik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3);
15.Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/KEUDA tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah;
16.Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/21143/Keuda tanggal 12 Desember 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025. makaberhalangan,Daer ahKepalad. Apabila Lampiran IV 5) Surat Perintah Tugas {SPT) Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas yang diterbitkan oleh :

a.Untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II dan Pejabat Fungsional Ahli Utama, Eselon III/Pejabat Fungsional Ahli Madya, Eselon IV/Pejabat Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pertama, Staf ASN dan Non ASN/ Pihak lainnya;
b.Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Surat Perintah Tugas {SPT) ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II dan Pejabat Fungsional Ahli Utama, Eselon III/Pejabat Fungsional Ahli Madya;
c.Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Surat Perintah Tugas {SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk Eselon IV/Pejabat Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pertama, Staf ASN dan Non ASN/ Pihak lainnya; Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025 {Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor 23) Pada Lampiran IV romawi XI Huruf T angka 5, lampiran IV romawi XI huruf Z dan Lampiran VI romawi IV diubah sebagai berikut:

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATENKOLAKATIMUR TAHUN ANGGARAN 2025 Menetapkan Lampiran IV Z. Uang Lembur Kerja lembur hanya dapat diberikan dalam rangka pengelolaan keuangan dan pengawasannya berdasarkan Surat Perintah Togas Pengguna Anggaran serta pengelolaan persampahan untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dengan ketentuan: 1) Lembur dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam sehari secara berturut-turun dan maksimal 6 (enam) jam dalam sehari; 2) Dalam hal kerja lembur dilakukan pada hari libur, waktu kerja lembur dapat melebihi 3 (tiga) jam perhari dan diberikan maksimal 6 (enam) Jam perhari, dengan pemberian uang lembur sebesar 2 (dua) kali lebih besar dari biaya uang lembur pada hari kerja, khusus bagi penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) seperti yang disebutkan dalam angka 5) huruf a) dan b) ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah.

e.Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi/ dalam provinsi dan dalam daerah Kabupaten Kolaka Timur oleh Ketua DPRD untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; dan
f.Untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam Kabupaten Kolaka Timur, Surat Perintah Togas (SPT) ditandatangani oleh Kepala SKPD untuk Pejabat Eselon II/Fungsional Ahli Utama, Administrator /Pejabat Eselon III ke bawah, Pejabat Fungsional Ahli Madya, Eselon IV/Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pertama, ASN dan Non ASN, Ketua dan anggota Tim Penggerak PKK, atau Pihak Lain.
g.Surat Perintah Togas (SPT) perjalanan dinas dalam daerah bagi SKPD Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf ASN, Non ASN dan Pihak lainnya. SPD dan Surat Perintah Togas dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat Keputusan ini. No Uraian Satuan Be saran 1 2 3 4 Satuan Uang Lem bur 1 PNS Gal.IV Orang/Jam Rp.36.000 2 PNS Gal.III Orang/Jam Rp.30.000 3 PNS Gal.II Orang/Jam Rp.24.000 4 Non ASN/PPPK/PPPK Orang/Jam Rp.20.000 Paruh Waktu Satuan Uang Makan Lembur 1 PNS Gal.IV Orang/Hari Rp.41.000 2 PNS Gal.III Orang/Hari Rp.37.000 3 PNS Gal.II Orang/Hari Rp.35.000 4 Non ASN/PPPK/PPPK Orang/Harl Rp.31.000 Paruh Waktu TAPD, Tim Penyusun Laporan Keuangan pemerintah daerah (LKPD)Penyusunan Laporan Daftar Inventaris dan Persediaan barang, dan pada kondisi tertentu bila terjadi peningkatan intensitas pelayanan pencairan dana pada BUD, waktu kerja lembur paling banyak selama (enam) jam sehari dan dapat melebihi 15 jam dalam seminggu termaksud hari libur. 3) Pengelolaan Persampahan dimaksud diberikan kepada Petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 4) Uang makan lembur di peruntukan bagi pegawai negeri Sipil (PNS)/ non pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas rutin dan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali perhari. 5) Untuk lembur khusus rapat TAPD, karena telah terdapat Makan dan Minum rapat, maka tidak diberikan uang makan lembur. 6) Besarannya uang lembur dan uang makan lembur bagi Pegawai negeri sipil (PNS)/ non pegawai negeri sipil yang menjalankan lembur ditetapkan dalam lampiran VI Peraturan Bupati. Lampiran VI IV. LEMBUR BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKATIMUR TAHUN 2025 NOMOR ... PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKATIMUR, Diundangkan di Tirawuta Pada tanggal Mei 2025 4. 3. 2. JabatanNamaNo TIMUR, Paraf Koordinasi 1. Ditetapkan di Tirawuta Pada tanggalzn- Mei 2025 penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur. ini dengan memerintahkanorang mengetahuinya, Peraturan Bupati Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan

Pasal 2

• .".·:__ ... ~ ..... ~ ! .. . I• • : .··.,. ...

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…