Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) merupakan lembaga pemerintah daerah yang berperan vital dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013. Mandat utamanya adalah menyelenggarakan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, sebagai wujud desentralisasi untuk mendekatkan pemerintahan kepada rakyat. Ruang lingkup operasional Pemkab Kolaka Timur mencakup regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan di 12 kecamatan, 117 desa, dan 16 kelurahan, meliputi layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga administrasi kependudukan. Berbagai program strategis dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kolaka Timur secara menyeluruh.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur merupakan lembaga negara yang krusial dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013, kehadirannya menandai komitmen desentralisasi untuk mendekatkan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara lebih efektif di wilayah tersebut.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sangat luas, mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta berbagai program pembangunan di 12 kecamatan. Kewenangan ini memastikan tersedianya layanan esensial dan kerangka hukum yang menunjang kesejahteraan warga.
Berbagai program strategis telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, termasuk dukungan percepatan penurunan stunting melalui KIE GENTING dan Program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, penguatan BPR Bahteramas dan sinergi dengan dunia usaha juga menjadi fokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur turut berperan aktif dalam isu-isu nasional, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi dalam program penurunan stunting nasional dan Musrenbang Regional Sulawesi menunjukkan komitmen untuk menyelaraskan pembangunan lokal dengan visi pembangunan yang lebih luas.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur untuk beragam keperluan, mulai dari administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP dan akta lahir, hingga perizinan usaha dan pelayanan kesehatan. Institusi ini juga menjadi kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik dan pembangunan.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur adalah pilar penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Sulawesi Tenggara, dengan mandat untuk melayani dan mengembangkan wilayahnya secara komprehensif. Melalui program strategis, peran aktif dalam isu nasional, dan penyediaan layanan publik, Pemkab Kolaka Timur berupaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2018
PERATURAN DAERAH (PERDA) INI MENGATUR TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3. TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN PDAM 4. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH 5. HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN 6. TARIF 7. MODAL 8. STRUKTUR ORGANISASI PDAM 9. PEGAWAI 10. DANA PENSIUN 11. PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA 12. TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI 13. BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 14. PENGAWASAN 15. KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 10 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai tata cara pemberian dan penghitungan; tata cara pengajuan; penggunaan; serta laporan pertanggungjawaban;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2024
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, BAB III PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, BAB IV PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN, BAB V PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI, BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK, BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN, BAB VIII KETENTUAN PIDANA, BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB XI KETENTUAN PERALIHAN, BAB XII KETENTUAN PENUTUP.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2022
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN, BAB IV KEGIATAN USAHA, BAB V JANGKA WAKTU, BAB VI MODAL, BAB VII ORGAN DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOLAKA TIMUR, BAB VIII PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOLAKA TIMUR, BAB IX ANAK PERUSAHAAN, BAB X SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA BAB XI PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN, BAB XII KERJASAMA, BAB XIII PENGGABUNGAN,PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN, BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN,
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur No. 8 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai kedudukan protokoler pimpinan dan anggota DPRD; belanja pimpinan dan anggota DPRD; belanja penunjang kegiatan DPRD; pengelolaan keuangan DPRD; ; Terdapat penjelasan dalam peraturan ini.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur No. 3 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kolaka Timur dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang produk hokum daerah; perencanaan; penyusunan produk hokum bersifat pengaturan; penyusunan produk hokum bersifat penetapan; pengesahan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi; evaluasi dan klarifikasi perda; nomor register; penyebarluasan; partisipasi masyarakat; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup. Terdapat lampiran dalam peraturan ini.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2022
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II TUGAS PEMERINTAH DAERAH, BAB III URUSAN WAJIB PEMERINTAH KABUPATEN, BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA, BAB V PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR, BAB VI PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA, BAB VII PELAKU OLAHRAGA, BAB VIII SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA, BAB IX PENDANAAN, BAB X ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN, BAB XI STANDARDISASI,AKREDITASI DAN SERTIFIKASI, BAB XII PENGHARGAAN, BAB XIIl PENGAWASAN, BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF, BAB XV KETENTUAN PIDANA, BAB XVI PENYIDIKAN, BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN, BAB XIV KETENTUAN PENUTUP .
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2017
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR INI BERISIKAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT: 1. KETENTUAN UMUM 2. TUJUAN PENDIRIAN BUM DESA 3. PENDIRIAN BUM DESA 4. PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA 5. PERMODALAN BUM DESA 6. KLASIFIKASI JENIS USAHA BUM DESA 7. ALOKASI HASIL USAHA BUM DESA 8. KEPAILITAN BUM DESA 9. KERJASAMA ANTAR BUM DESA ANTAR DESA 10. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUM DESA 11. PEMBUBARAN 12. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 13. KETENTUAN PERALIHAN 14.KETENTUAN PENUTUP