DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JUMLAH DAN SASARAN BAB III BESARAN DAN PENYALURAN BEASISWA BAB IV SYARAT BAB V PROSEDUR DAN MEKANISME SELEKSI BAB VI KERJASAMA PERGURUAN TINGGI DAN PONDOK PESANTREN BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA BAB VIII PENDANAAN BAB IX MONITORING DAN EVALUASI BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Kolaka Timur Berani dan Berani Berprestasi; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURANBUPATI KOLAKATIMUR NOMOR \ (., TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BUPATI KOLAKATIMUR PROVINS! SULAWESI TENGGARA

BAB II

JUMLAHDANSASARAN

Pasal 2

(1)Beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
1. a.Beasiswa Berprestasi; dan
2. b.Beasiswa Tidak Mampu.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi negeri/ swasta.
5.Peserta Didik adalah siswa/ siswi yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jenjang dan jenis pendidikan pondok pesantren.
6.Beasiswa adalah bantuan biaya penyelenggaraan Pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa dan Peserta Didik pondok pesantren.
7.Beasiswa Berprestasi adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi dan mahasiswa berprofesi sebagai aparatur Sipil negara, TNI/POLRI pada jenjang perguruan tinggi yang memiliki indeks prestasi minimal 3,6.
8.Beasiswa Tidak Mampu adalah bantuan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Peserta Didik pondok pesantren dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
9.Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis, baik didalam maupun diluar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
10.Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSENadalah kumpulan data yang berbasis nomor induk kependudukan seluruh penduduk Indonesia.
11.Tim Verifikasi adalah tim yang bertugas un tuk memeriksa dan memastikan kebenaran atau keabsahan informasi, data atau identitas calon penerima beasiswa. BEASISWAPEMBERIAN MEMUTUSKAN: BUPATI TENTANGMenetapkan : PERATURAN PENDIDIKAN.

Pasal 6

( 1) Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui Perguruan Tinggi dan pondok pesantren dengan mekanisme transfer.

(2)Perguruan Tinggi menyelesaikan biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai besaran biaya pendidikan di Perguruan Tinggi masing-masing dan selebihnya Perguruan Tinggi menyalurkannya kepada Mahasiswa untuk biaya pendidikan lainnya dengan mekanisme transfer ke rekening Mahasiswa penerima Beasiswa.

Pasal 5

Besaran Beasiswa yang diberikan kepada Peserta Didik dan Mahasiswa ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

BAB III

BESARAN DAN PENY ALURAN BEAS IS WA

Pasal 4

Sasaran penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada:

a.Mahasiswa jenjang pendidikan program strata 1, strata 2 dan stara 3; dan
b.Peserta Didik pondok pesantren jenjang pendidikan sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah.

(2)Beasiswa Pendidikan ini digunakan untuk membantu para Peserta Didik dan Mahasiswa membayar biaya sebagai berikut;
1. a.pembinaan pendidikan;
2. b.pembelian buku/ alat tulis;
3. c.pemondokan;
4. d.bantuan praktek kerja lapangan;
5. e.kuliah kerja nyata;
6. f.penggandaan dan penjilitan tugas;
7. g.penelitian; dan
8. h.biaya transportasi.
(3)Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali untuk 1 (satu) permohonan.

Pasal 3

Jumlah penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah melalui keputusan Bupati.

BAB IV

SYARAT

Pasal 7

(1)Bagi Peserta Didik pondok pesantren yang mengajukan proposal bantuan Beasiswa pendidikan, dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.permohonan dari Pondok Pesantren yang dilampirkan nama siswa yang tidak mampu;
2. b.fotokopikartu siswa;
3. c.fotokopikartu keluarga Kabupaten KolakaTimur;
4. d.surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah; dan
5. e.fotokopi rekening bank sultra atas nama pondok pesantren.
(2)Bagi Mahasiswa strata 1, starta 2 dan strata 3 yang mendapat bantuan Beasiswa Berprestasi, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
1. a.permohonan proposal dari penerima Beasiswa;
2. b.warga Negara Indonesia yang tempat tanggal lahirnya atau asal keluarga dari Kabupaten Kolaka Timur yang ditandai dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
3. c.fotokopikartu tanda penduduk KolakaTimur;
4. d.fotokopikartu keluarga KolakaTimur;
5. e.fotokopikartu tanda mahasiswa;
6. f.surat keterangan masih aktif kuliah dari Perguruan Tinggi;
7. g.surat pernyataan bahwa persyaratan yang saya ajukan untuk memperoleh Beasiswa adalah sesuai keadaan yang sebenamya menggunakan materai 10.000;
8. h.fotokopikartu hasil studi terakhir yang dilegalisir;
  1. 1.surat keterangan dari perguruan tinggi atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak Perguruan Tinggi; J. fotokopi rekening bank sultra atas nama pemohon bantuan Beasiswa;
9. k.memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 3,6 dibuktikan dengan transkip nilai; dan
  1. 1.memiliki prestasi non akademik dibuktikan dengan sertifikat bagi Mahasiswa;
(3)Pondok Pesantren menyelesaikan biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai besaran biaya pendidikan di pondok pesantren masing-masing dan selebihnya digunakan untuk biaya pendidikan lainnya.
(4)Penyaluran Beasiswa dari Pemerintah Daerah kepada Perguruan Tinggi di lakukan setelah penerimaan kartu hasil studi.
(5)Penyaluran Beasiswa dari Pemerintah Daerah kepada Pondok Pesantren dilakukan setelah kenaikan kelas.

Pasal 9

( 1) Sekretariat Daerah melalui bagian kesejahteraan rakyat melakukan publikasi melalui media online.

(2)Pondok pesantren melakukan pendaftaran pada sektretariat daerah bagian kesejahteraan rakyat dengan melampirkan surat permohonan dan dokumen persyaratan.
(3)Mahasiswa melakukan pendaftaran pada sekretariat daerah bagian kesejahteraan rakyat melalui Perguruan Tinggi tempat Mahasiswa menempuh pendidikan dengan melampirkan surat permohonan dan dokumen persyaratan. BABV PROSEDURDANMEKANISMESELEKSI

Pasal 8

sekretaris daerah melalui bagian kesejahteraan rakyat membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3)Bagi Mahasiswa strata 1, strata 2, dan strata 3 yang mendapat bantuan Beasiswa Tidak Mampu, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
1. a.permohonan proposal dari penerima Beasiswa;
2. b.warga negara Indonesia yang tempat tanggal lahirnya atau asal keluarga dari Kabupaten Kolaka Timur yang ditandai dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
3. c.bukan aparatur sipil negara, karyawan badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, perusahaan swasta asing, pejabat politik dan perusahaan swasta lainnya;
4. d.status pekerjaan orang tua tidak sebagai aparatur sipil negara, TNI dan POLRI;
5. e.fotokopi kartu tanda penduduk Kolaka Timur;
6. f.fotokopi kartu keluarga Kolaka Timur;
7. g.fotokopi kartu tanda Mahasiswa;
8. h.surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi;
  1. 1.surat pemyataan bahwa persyaratan yang saya ajukan untuk memperoleh beasiswa adalah sesuai keadaan yang sebenamya menggunakan materai 10.000; J. fotokopi kartu hasil studi terakhir yang dilegalisir;
9. k.surat keterangan dari perguruan tinggi atau surat pemyataan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain yang ditandatangani oleh pihak Perguruan Tinggi;
  1. 1.surat keterangan kepala desa/kelurahan tempat domisili yang menerangkan mahasiswa berasal dari keluarga tidak mampu; dan
10. m.fotokopi rekening bank sultra atas nama Perguruan Tinggi.

BAB VI

KERJASAMAPERGURUANTINGGIDANPONDOKPESANTREN

Pasal 12

( 1) Pelaksanaan pemberian Beasiswa berdasarkan MoU dan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggidan pondok pesantren.

(2)Apabila laporan pertanggung jawaban Mahasiswa dan pondok pesantren di nilai baik, penerima beasiswa dapat mengajukan kembali permohonan untuk mendapatkan beasiswa diperiode berikutnya.
(3)Penyaluran Beasiswa dilaksanakan oleh sekretariat daerah melalui rekening Perguruan Tinggi dan rekening pondok pesantren sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Untuk menentukan calon penerima, Pemerintah Daerah melalui sekretariat daerah bagian kesejahteraan rakyat melakukan seleksi.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seleksi administrasi dan seleksi faktual.
(3)Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan ke Perguruan Tinggi un tuk dilakukan validasi.
(4)Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Verifikasi mengusulkan penetapan calon penerima.
(5)Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…