DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud adalah: 1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur; 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur; 6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun; 7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamm adanya konsistensi perencanaan serta pemilihan program dan kegiatan prioritas dalam rangka menjabarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah paling lambat satu bulan setelah peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2026.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang TENTANG RENCANAKERJA PERANGKATDAERAHKABUPATENKOLAKATIMUR TAHUN2026 PERATURANBUPATI KOLAKATIMUR NOMOR 2..0 TAHUN2025 BUPATI KOLAKATIMUR PROVINS! SULAWESI TENGGARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud adalah:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
6.Rencana Strategi.s Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKATDAERAHTAHUN2026. MEMUTUSKAN: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Tenggara Tahun Republik Tambahan (Lembar Negara 2013 Nomor 23, Sulawesi Indonesia
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Menetapkan

Pasal 4

(1)Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I : pendahuluan;
2. a.bab II : hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu
3. b.bab III: tujuan dan sasaran perangkat daerah;
4. c.bab IV : rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
5. d.bab V : penutup.
(2)Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.dinas pendidikan dan kebudayaan;
2. b.dinas kesehatan;
3. c.rumah sakit umum daerah;
4. d.dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
5. e.dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
6. f.satuan polisi pamong praja dan kebakaran;
7. g.badan penanggulangan bencana daerah;
8. h.dinas sosial;
  1. 1.dinas transmigrasi dan tenaga kerja;
9. j.dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. k.dinas ketahanan pangan;
  1. 1.dinas lingkungan hidup dan kehutanan;
11. m.dinas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. n.dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada:

a.renstra Perangkat Daerah;
b.hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
c.hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. merupakan untuk jangka

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dokumen perencanaan Perangkat Daerah waktu 1 (satu) tahun. perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

8.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 6

Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKAPerangkat Daerah.

(3)Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
1. o.dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. p.dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
3. q.dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. r.dinas pemuda dan olahraga;
5. s.dinas kearsipan dan perpustakaan;
6. t.dinas pariwisata dan ekonomi kreatif;
7. u.dinas tanaman pangan dan peternakan;
8. v.dinas perkebunan dan hortikultura;
9. w.dinas perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. x.sekretariat daerah;
11. y.sekretariat DPRD;
12. z.badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan aa. badan keuangan dan aset daerah; bb. badan pendapatan daerah cc. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dd. inspektorat daerah; ee. kecamatan tirawuta; ff. kecamatan loea; gg. kecamatan ladongi; hh. kecamatan poli-polia;
  1. 11.kecamatan lambandia; JJ. kecamatan lalolae; kk. kecamatan tinondo;
  2. 11.kecamatan mowewe; mm. kecamatan uluiwoi; nn. kecamatan aere; oo. kecamatan dangia; pp. kecamatan ueesi; dan qq. badan kesatuan bangsa dan politik. BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKATIMUR TAHUN 2025 NOMOR '1..0 Diundangkan di Tirawuta Pada tanggal, 2 S - o~ - 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUP TEN KOLAKATIMUR, YOSEP SAHAKA Ditetapkan di Tirawuta Pada tanggal, "2..~ - t,Cj - 2025 Plt. BUPATI KOLAKATIMUR, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati iru dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…