DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PAKAIAN DINAS ASN BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS BAB IV PENDANAAN BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Hari Jadi Dan Lambang Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembar Daerah Tahun 2022 Nomor 8). Menetapkan MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
10.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
11.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

BAB II

PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 2

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

a.PDH;
b.PDH Perangkat Daerah Tertentu;
c.PSL;
d.PDL;
e.PDL dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
f.PDU Perangkat Daerah tertentu;
g.PDU Camat dan Lurah; dan
h.Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d terdiri atas :

a.PDHkhaki;
b.PDH kemeja putih; dan
c.PDH batik, tenun, atau pakaian khas daerah.

Pasal 5

(1)PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a terdiri atas :
1. a.PDH Khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
2. b.PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
(2)PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
(3)Penggunaan PDH Khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional baju dimasukan ke dalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b terdiri atas :
1. a.PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
2. b.PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
(2)PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukan ke dalam celana.
(4)PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b digunakan pada hari rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)PDH batik/tenun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada hari kamis, hari jumat, dan hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2)PDH pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada hari kamis, hari jumat dan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah dan unit pelaksana teknis daerah yang menerapkan 6 (enam) hari Kerja, PDH batik/tenun/ atau pakaian khas daerah juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 10

(l)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:

a.Acara kenegaraan;
b.Acara resmi;
c.Perjalanan dinas ke luar negeri;
d.Acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
e.Pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
f.Penerimaan penghargaan satya lencana karya satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(2)PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
(3)PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
(4)Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…