DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MEKANISME KERJA BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional;
c.bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Keija pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dinyatakan bahwa setiap Instansi Pemerintah melakukan pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja berdasarkan Peraturan Menteri dimaksud;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401); Menetapkan
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181). MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
6.Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai ASN dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
7.Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
8.Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
9.Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit di Pemerintah Daerah.
11.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
13.Pejabat Pemilik Kinerja adalah pejabat yang memiliki sasaran dan indikator kinerja sebagai target dan sasaran kinerja untuk dicapai dalam periode tertentu.
14.Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
15.Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
16.Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
17.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Pasal 2

(1)Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi Unit Organisasi pada Pemerintah Daerah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.
(2)Sistem Keija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Mekanisme Kerja dan Proses Bisnis.

Pasal 3

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :

a.Mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
b.Memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi
c.Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia; dan
d.Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup pengaturan Sistem Kerja meliputi :
1. a.Unit Organisasi Sekretariat Daerah;
2. b.Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. c.Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator;
4. d.Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pengawas; dan
5. e.Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional.
(2)Objek pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja meliputi:
1. a.Jabatan Manajerial; dan
2. b.Jabatan Nonmanajerial.
(3)Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
2. b.Jabatan Administrator; dan
3. c.Jabatan Pengawas.
(4)JabatanNonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b terdiri atas :
1. a.Jabatan Fungsional; dan
2. b.Jabatan Pelaksana.

BAB II

MEKANISME KERJA

Pasal 5

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip:

a.Orientasi pada hasil;
b.Kompetensi;
c.Profesionalisme;
d.Kolaboratif;
e.Transparansi; dan
f.Akuntabel.

Pasal 6

(1)Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
1. a.Kedudukan;
2. b.Penugasan;
3. c.Pelaksanaan tugas;
4. d.Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
5. e.Pengelolaan kinerja; dan
6. f.Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Mekanisme Kerja digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.

Pasal 7

(1)Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Pejabat Fungsional Ahli Muda berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator.
(2)Pejabat Fungsional Ahli Pertama dan Pejabat Fungsional di semua jenjang keterampilan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. b.Pejabat Administrator; dan
3. c.Pejabat Pengawas.
(3)Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. b.Pejabat Administrator; dan
3. c.Pejabat Pengawas

Pasal 8

(1)Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2)Penentuan kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana berdasarkan pada peta jabatan, kelas jabatan, dan mempertimbangkan kesesuaian tugas dan fungsi.
(3)Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Penugasan dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu paling lama 1 (satu) tahun.
(2)Penugasan pada Unit Organisasi Sekretariat Daerah dilaksanakan melalui struktur penugasan yang meliputi:
1. a.Sekretaris Daerah menetapkan target kinerja Asisten;
2. b.Asisten menetapkan target kinerja Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana;
3. c.Asisten selaku Pejabat Penilai Kinerja memberikan Penugasan dan penilaian kinerja kepada Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana;
4. d.Pejabat Administrator selaku Pejabat Penilai Kinerja memberikan penilaian kinerja kepada Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana berdasarkan Penugasan Asisten; dan
5. e.Pejabat Pengawas selaku Pejabat Penilai Kinerja memberikan penilaian kinerja kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana berdasarkan Penugasan Asisten
(3)Penugasan pada Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan melalui struktur Penugasan yang meliputi:
1. a.Kepala Unit Organisasi setara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menetapkan target kinerja Pejabat Administrator;
2. b.Kepala Unit Organisasi setara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Pejabat Penilai Kinerja memberikan Penugasan dan penilaian kinerja kepada Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan/atau Pelaksana;
3. c.Pejabat Administrator selaku Pejabat Penilai Kinerja memberikan penilaian kinerja kepada Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan/atau Pelaksana berdasarkan Penugasan Unit Organisasi; dan
4. d.Pejabat Pengawas selaku Pejabat Penilai Kinerja memberikan penilaian kinerja kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana berdasarkan Penugasan Kepala Unit Organisasi.
(4)Penugasan pada Unit Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Antero Hamra yang dipimpin oleh Pejabat Administrator dilaksanakan melalui struktur Penugasan yang meliputi:
1. a.Direktur menetapkan target kinerja Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional;
2. b.Direktur selaku Pejabat Penilai Kinerja memberikan Penugasan dan penilaian kinerja kepada Pejabat Fungsional;
3. c.Pejabat Pengawas menetapkan target kinerja Pejabat Pelaksana; dan
4. d.Pejabat Pengawas selaku Pejabat Penilai Kinerja memberikan Penugasan dan penilaian kinerja kepada Pejabat Pelaksana berdasarkan Penugasan Direktur.
(5)Penugasan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Pengawas dilaksanakan melalui struktur Penugasan yang meliputi:
1. a.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah menetapkan target kinerja Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana;
2. b.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah memberikan penugasan dan penilaian kinerja kepada Pejabat Fungsional;
3. c.Kepala Sub Bagian menetapkan target kinerja Pejabat Pelaksana; dan
4. d.Kepala Sub Bagian selaku Pejabat Penilai Kinerja memberikan penugasan dan penilaian kinerja kepada Pejabat Pelaksana berdasarkan Penugasan Kepala UPTD.
(6)Penugasan pada Unit Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional dilaksanakan melalui struktur Penugasan yang meliputi:
1. a.Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat menetapkan target kinerja Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana;
2. b.Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat memberikan penugasan dan penilaian kinerja kepada Pejabat Fungsional;
3. c.Kepala Sub Bagian menetapkan target kinerja Pejabat Pelaksana; dan
4. d.Kepala Sub Bagian selaku Pejabat Penilai Kinerja memberikan penugasan dan penilaian kinerja kepada Pejabat Pelaksana berdasarkan Penugasan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 10

(1)Penugasan kepada Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan/atau Pelaksana dalam tim kerja mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
(2)Penugasan kepada Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan/atau Pelaksana dalam tim keija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari:
1. a.Dalam 1 (satu) Unit organisasi Sekretariat Daerah;
2. b.Dalam 1 (satu) Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. c.Dalam 1 (satu) Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator;
4. d.Lintas Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
5. e.Lntas Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator;
6. f.Lintas Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
7. g.Antar Unit organisasi Sekretariat Daerah dengan Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
(3)Penugasan dalam tim kerja kepada Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan/atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan/atau Pejabat Pengawas sesuai dengan kewenangannya pada Unit Organisasi dimana Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan/atau Pelaksana bertugas berdasarkan permohonan tertulis dari Pejabat pemilik kinerja

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…