DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENERIMA DAN BUKAN PENERIMA TPP BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP BAB IV PENETAPAN BASIC TPP DAN PERHITUNGAN AKHIR BESARAN TPP BAB V INDIKATOR PEMBAYARAN TPP BAB VI APLIKASI E-KINERJA BAB VII PENGURANGAN TPP BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPP BAB IX PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Aparatur Sipil Negara, guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu memberikan tambahan penghasilan yang dapat mendorong prestasi kerja, produktifitas, dan kesejahteraan pegawai;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang BUPATI KOLAKAUTARA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TAMBAHANPENGHASILAN APARATURSIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKAUTARA TENTANG PERATURAN BUPATI KOLAKAUTARA NOMOR 3 TAHUN 2025 BUPATI KOLAKAUTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
16.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peru bahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 201 7 Ten tang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
17.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 ten tang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-7400 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kolaka Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5.Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
6.Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri MEMUTUSKAN: Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi, serta pertimbangan objektif lainnya;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 Nomor 2);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 7);
21.Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 51) Menetapkan Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
8.Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diterima Aparatur Sipil Negara diluar gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9.TPP berdasarkan beban kerja adalah TPP yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 1 70 jam perbulan ( seratus tujuh puluh jam perbulan).
10.TPP berdasarkan prestasi kerja adalah TPP yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
11.TPP berdasarkan tempat bertugas adalah TPP yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
12.TPP berdasarkan kondisi kerja adalah TPP yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko Penyakit Menular, Bahan Kimia berbahaya, Keselamatan kerja dan Pekerjaan yang beresiko terhadap aparat pemeriksa dan penegak h ukum dan lainnya.
13.TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah TPP yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:

a.keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini bersifat khusus; dan
b.kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud atau TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
1. 14.TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah TPP yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. 15.Disiplin Aparatur Sipil Negara adalah kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dan/ atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
3. 16.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 1 7. Masa penilaian adalah masa penilaian selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan tambahan penghasilan.
4. 18.Hari Kerja adalah hari dimana Pegawai harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
5. 19.Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja di kantor maupun di luar kantor termasuk waktu istrahat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
6. 20.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun fungsional dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar dalam pemberian besaran TPP.
7. 21.Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Aparatur Sipil Negara pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
8. 22.Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara adalah suatu proses penialain secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Aparatur Sipil Negara.
9. 23.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai, yang disusun berdasarkan uraian tugas Jabatan yang dicapai per periode tahunan dan bulanan.
10. 24.Tugas tambahan adalah tugas lain atau tugas yang ada hubungannya dengan tugas Jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAHDAERAH KABUPATENKOLAKAUTARA.

Pasal 3

Aparatur Sipil Negara yang berhak menerima TPP, yaitu:

a.Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
b.Aparatur Sipil Negara pindahan yang telah
d.meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

BAB II

PENERIMADANBUKANPENERIMATPP kepadapelayanankualitasc. meningkatkan masyarakat.

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan:

a.meningkatkan kinerja dan prestasi kerja aparatur dan kelembagaan.
b.meningkatkan disiplin dan kesejehteraan Aparatur Sipil Negara. ditetapkan, serta tidak dapat direncanakan pada awal tahun.
1. 25.Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Aparatur Sipil Negara yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat Pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
2. 26.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPNadalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.
3. 27.Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang milik daerah.
4. 28.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 4

Aparatur Sipil Negara yang tidak berhak menerima TPP yaitu:

a.Aparatur Sipil Negara titipan dari Pemerintah Daerah Provinsi / Kota/ Kernenterian / Lembaga;
b.Aparatur Sipil Negara yang sedang menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara;
c.Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas belajar;
d.Aparatur Sipil Negara yang berstatus terdakwa dan terpidana;
e.Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/ atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara; diterbitkan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gajinya oleh pejabat yang berwenang dan menerima TPP setelah 1 (satu) Tahun melaksanakan tugas, kecuali Aparatur Sipil Negara pindahan yang dilantik pada jabatan Struktural, TPP dapat dibayarkan terhitung sejak dilantik;
c.Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang cuti sakit dan/atau memperoleh Surat Keterangan Dokter (2 - 14 hari);
d.Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS, dan dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
e.Pejabat Tinggi Pratama yang ditugaskan sebagai pelaksana tugas yang setara ditambah 20% dari TPP jabatan yang lebih rendah;
f.Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Madya yang ditugaskan sebagai Pelaksana Togas (Plt) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menerima TPP PNS pada jabatan TPP PNS tertinggi;
g.TPP Aparatur Sipil Negara tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f, bagi Pejabat Administrator yang merangkap sebagai Pelaksana Togas (Plt), Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 ( satu) bulan kalender;

Pasal 6

( 1) TPP berdasarkan beban kerja adalah TPP yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan],

(2)Besaran pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara.
(3)Besaran persentase TPP berdasarkan Behan Kerja, dengan perhitungan sebagai berikut:

Pasal 5

(1)TPP diberikan kepada Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Daerah.
(2)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah :
1. a.TPP berdasarkan beban kerja;
2. b.TPP berdasarkan prestasi kerja;
3. c.TPP berdasarkan tempat bertugas;
4. d.TPP berdasarkan kondisi kerja;
5. e.TPP berdasarkan kelangkaan profesi;
6. f.TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
7. f.Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, selama hukuman disiplin tingkat berat diberlakukan.
8. g.Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak mempunyai tugas /jabatan /pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
9. h.Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibebaskan dalam jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara, diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; dan
  1. 1.Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

BAB III

KRITERIAPEMBERIAN TPP

Pasal 8

( 1) TPP berdasarkan tempat bertugas adalah TPP yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dalarn melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

(2)Besaran pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara.
(3)Besaran persentase TPP berdasarkan tempat bertugas, dengan perhitungan sebagai berikut: TPP-PK = TPP berdasarkan prestasi kerja

Pasal 7

( 1) TPP berdasarkan prestasi kerja adalah TPP yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.

(2)Besaran pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara.
(3)Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja, dengan perhitungan sebagai berikut: TPP-BK = TPP berdasarkan beban kerja radioaktif;
1. c.Pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
2. d.Pekerjaan yang beresiko terhadap aparat pemeriksa dan penegak hukum;
3. e.Pekerjaan mi satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
4. f.Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
5. g.Pekerjaan yang terkait langsung dengan pelayanan kebutuhan pirnpinan (Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati).
6. h.Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan TPP Basic dibawah upah minimum (PNS pemangku kelas jabatan 1 sampai dengan kelas jabatan 4).
(3)Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
(4)Besaran pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja dengan bah an

Pasal 9

( 1) TPP berdasarkan kondisi kerja adalah TPP yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.

(2)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
1. a.Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
2. b.Pekerjaan yang berkaitan langsung bahan kimia berbahaya/radiasi, TPP-TB = TPP berdasarkan tempat bertugas TPP-KP = % X Basic TPP pada kelas jabatan Keterangan : TPP-KP = TPP berdasarkan Kelangkaan profesi

Pasal 10

( 1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah TPP yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:

a.keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/ a tau
b.kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud atau TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.

(2)Besaran pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara.
(3)Besaran persentase TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10°/o (sepuluh persen) dari besaran basic TPP pada kelas jabatan, dengan perhitungan sebagai berikut: TPP-KK = TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara.
(5)Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja, dengan perhitungan sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…