Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kolaka Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5.Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
6.Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri BAB I KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAHDAERAH KABUPATENKOLAKAUTARA.
MEMUTUSKAN: Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi, serta pertimbangan objektif lainnya;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 Nomor 2);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 7);
21.Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 51) Menetapkan Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
8.Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diterima Aparatur Sipil Negara diluar gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9.TPP berdasarkan beban kerja adalah TPP yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 1 70 jam perbulan ( seratus tujuh puluh jam perbulan).
10.TPP berdasarkan prestasi kerja adalah TPP yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
11.TPP berdasarkan tempat bertugas adalah TPP yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
12.TPP berdasarkan kondisi kerja adalah TPP yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko Penyakit Menular, Bahan Kimia berbahaya, Keselamatan kerja dan Pekerjaan yang beresiko terhadap aparat pemeriksa dan penegak h ukum dan lainnya.
13.TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah TPP yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
a.keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini bersifat khusus; dan
b.kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud atau TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
14.TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah TPP yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
15.Disiplin Aparatur Sipil Negara adalah kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dan/ atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
16.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
1 7. Masa penilaian adalah masa penilaian selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan tambahan penghasilan.
18.Hari Kerja adalah hari dimana Pegawai harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
19.Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja di kantor maupun di luar kantor termasuk waktu istrahat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
20.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun fungsional dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar dalam pemberian besaran TPP.
21.Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Aparatur Sipil Negara pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
22.Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara adalah suatu proses penialain secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Aparatur Sipil Negara.
23.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai, yang disusun berdasarkan uraian tugas Jabatan yang dicapai per periode tahunan dan bulanan.
24.Tugas tambahan adalah tugas lain atau tugas yang ada hubungannya dengan tugas Jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang