DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KONAWE

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Konawe khususnya terkait dengan pengelolaan Brigade Alsintan, diperlukan penataan kembali Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe;
b.bahwa Peraturan Bupati Konawe Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe perlu dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan perkembangan dan kebutuhan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe; BUPATI KONAWE, Mengingat Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANATEKNIS DAERAH PADA DINAS TANAMANPANGAN, HORTIKULTURADAN PERKEBUNAN KABUPATEN KONAWE TENTANG PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR/J TAHUN 2025 BUPATI KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan.

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Konawe.
4.Bupati adalah Bupati Konawe.
5.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerin tahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Konawe.
7.Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Konawe.
8.Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Konawe.
9.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 268) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANATASPERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN, SUSUNANORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANATEKNIS DAERAHPADADINASTANAMANPANGAN, HORTIKULTURADAN PERKEBUNANKABUPATENKONAWE. Menetapkan MEMUTUSKAN:
4.Peraturan Bupati Konawe Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 268);

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
(2)UPTDsebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
1. a.UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari 23 (dua puluh tiga) UPTD yang berada di 23 (dua puluh tiga) Wilayah Kecamatan, yaitu:
  1. 1.UPTDBP2TPHPKecamatan Unaaha;
  2. 2.UPTDBP2TPHPKecamatan Wawotobi;
  3. 3.UPTDBP2TPHPKecamatan Konawe;
  4. 4.UPTDBP2TPHPKecamatan Tongauna;
  5. 5.UPTDBP2TPHPKecamatan Abuki;
  6. 6.UPTDBP2TPHPKecamatan Asinua;
  7. 7.UPTDBP2TPHPKecamatan Latoma;
  8. 8.UPTDBP2TPHPKecamatan Anggaberi;
  9. 9.UPTDBP2TPHPKecamatan Uepai;
  10. 10.UPTDBP2TPHPKecamatan Lambuya;
  11. 2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  12. 10.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu.
  13. 11.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Konawe. 12.Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Konawe.
  14. 13.UPTD Kelas A adalah UPTD yang mewadahi beban kerja Besar. 14.Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budi daya Pertanian. 15.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 16.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. J
  15. 4.Setelah paragraf kedua Bab VI Bagian Ketiga ditambahkan satu Paragraf yakni Paragraf ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:
(2)Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD
(3)Bagan struktur organisasi UPTD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi UPTD Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
  1. 3.Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
4. b.UPTDBalai Benih Utama Lalohao.
5. c.UPTDAlat dan Mesin Pertanian.
(3)Dihapus
(4)Pembentukan UPTD dilakukan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu; ( 5) Di Hapus.

11.UPTDBP2TPHPKecamatan Puriala;
12.UPTDBP2TPHPKecamatan Onembute;
13.UPTD BP2TPHPKecamatan Wonggeduku;
14.UPTD BP2TPHP Kecamatan Pondidaha;
15.UPTD BP2TPHPKecamatan Meluhu;
16.UPTD BP2TPHPKecamatan Amonggedo;
17.UPTD BP2TPHPKecamatan Besulutu;
18.UPTDBP2TPHPKecamatan Sampara;
19.UPTDBP2TPHP Kecamatan Bondoala;
20.UPTDBP2TPHPKecamatan Kapoiala;
21.UPTDBP2TPHPKecamatan Soropia;
22.UPTDBP2TPHPKecamatan Wonggeduku Barat;
23.UPTDBP2TPHPKecamatan Padangguni; BERITADAERAHKABUPATENKONAWETAHUN2025 NOMOR70J ETARIS DAERAHKABUPATENKONAWE, Diundangkan di Unaaha pada tanggal 29 .}r.Jlt 20~ PARAF KOORDINASI NO NAMA/JABATAN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
6.Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran XXV dihapus. Pasal l lA ( 1) Kegiatan Teknis Operasional yang dilaksankana oleh UPTDAlsintan adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian, serta penyediaan layanan pendukung untuk petani sebagai pelayanan masyarakat.

(2)Kegiatan Teknis Penunjang yang dilaksankana oleh UPTD Alsintan adalah melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

5.Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 1 lA sehingga berbunyi sebagai berikut: '"' PARAF KOORDINASI NO NAMA I JABATAN PS 1 Se-£~ 7J lo •• --·-··--·--·····--· 2 . f.&f. ~ ft~.f.. j ...... - - ....lo •• -;ix 3 ~~"5 H,vkVt'to\ ... :~~:;:: p:~;.;~-:: : : 4 .. . - - . - 5 UPTD SUB BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR I :I TAHUN 2025 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KONAWE

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 19 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 19 Tahun 2018