DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 3 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Konawe

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BIAYA OPERASIONA, BAB III KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengelolaan biaya operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang nantinya dipergunakan untuk Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta untuk mendukung Pelaksanaan tugas Kepala Daerah Kabupaten Konawe sehari-hari, perlu disediakan Biaya Penunjang Operasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati; BUPATI KONAWE, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BIAYAOPERASIONALBUPATIDAN WAKILBUPATI TENTANG BUPATIKONAWE PROVINS!SULAWESITENGGARA PERATURANBUPATIKONAWE NOMOR 2. TAHUN 2026 Mengingat Menimbang

Pasal 2

(1)Untuk pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati di sediakan Biaya operasional yang terdiri dari:
1. a.biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
2. b.biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;

BAB II

BIAYAOPERASIONAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe.
5.Biaya operasional adalah pengeluaran yang diperlukan untuk digunakan guna mendukung kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati.
6.Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah terse but. MEMUTUSKAN: Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pasal 3

Besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

a.sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
b.diatas Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) paling rendah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
c.diatas Rpl0.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima nol persen);
d.diatas Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar o,80% (nol koma delapan nol persen);

(2)Selain biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya penunjang operasional, digunakan untuk:
1. a.koordinasi secara vertikal dan horizontal;
2. b.penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
3. c.pengamanan yang meliputi pengamanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Pejabat Negara dan yang bersifat kelembagaan; dan
4. d.kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokoler lainnya.
5. c.biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
6. d.biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
7. e.biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga;
8. f.biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati; dan
9. g.biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya.

Pasal 4

(1)Besaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Bupati sebesar 60% (enam puluh persen); dan
2. b.Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen).
(2)Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan sementara atau sedang menjalani masa tahanan, maka tidak diberikan Biaya Penunjang Operasional;
(3)Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau menjalani masa tahanan, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 40% (empat puluh persen);
(4)Dalam hal Wakil Bupati berhalangan sementara atau menjalani masa tahanan, maka Bupati diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 60% (enam puluh persen);
(5)Dalam hal Bupati diberhentikan tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% (seratus persen);
(6)Dalam hal Wakil Bupati diberhentikan tetap, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, maka Bupati diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% ( seratus persen);
(7)Dalam hal Bupati diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan tidak ada Wakil Bupati, Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (PLT), Pelaksana Harian (PLH) dan Pejabat Sementara (PJS) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 60% (enam puluh persen); dan
(8)Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masajabatannya atau terjadi kekosongan Jabatan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% (seratus persen).
(9)Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).
1. e.diatas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 150. 000. 000. 000, - ( seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp400.000.000.000,- (empat ratus milyar) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat nol persen); dan
2. f.diatas Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0, 15% (nol koma satu lima persen). SEKRETARISDAERAH KABUPATENKONAWE, Diundangkan di Unaaha pada tanggal ~ :p:o1-t1J:Jlt.lUJZ.'

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

BAB III

KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Konawe Nomor 4 Tahun 2025 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025 Nomor 694), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 6

(1)Pemberian biaya operasional dan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan dimulai awal tahun anggaran berkenan dan diberikan setiap bulannya.
(2)Besarnya biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan kepatutan ..

Pasal 5

Segala pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam Pasal 2 dan Pasal 4, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe. I ' '

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

BIAYAOPERASIONAL

Pasal 1

KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 8

KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

BIAYAOPERASIONAL

Pasal 1

KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 8

KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000